Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka mendorong tata kelola yang baik menuju visi Indonesia Emas 2045. Meskipun SPIP dirancang sebagai alat strategis untuk menjamin akuntabilitas, hingga kini belum ada pemerintah daerah yang mencapai level maturitas tertinggi; Bantul sendiri masih berada di level 3 dan menghadapi berbagai kelemahan, termasuk menjadi yang terendah di DIY. Penelitian ini fokus pada bagaimana pekerjaan institusional dijalankan oleh aktor-aktor kunci serta hambatan utama yang dihadapi.

Studi ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori Institutional Work dan Socio-Technical untuk mengeksplorasi dinamika penciptaan, pemeliharaan, dan pendisrupsian institusi pengendalian internal serta keterkaitannya dengan peran aktor dan dukungan teknologi. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi, serta dianalisis melalui pendekatan data tekstual yang didukung triangulasi dan member checking.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SPIP di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berlangsung melalui tiga bentuk pekerjaan institusional yang mencerminkan dinamika kompleks antara struktur, aktor, dan persepsi, yaitu penciptaan melalui regulasi, dukungan politik, dan penguatan identitas kelembagaan; pemeliharaan melalui pembiasaan praktik serta narasi kepatuhan; dan pendisrupsian yang muncul akibat minimnya insentif, lemahnya komitmen, serta resistensi aktor terhadap SPIP yang dianggap membebani pegawai dan tumpang tindih dengan sistem lain. Hambatan implementasi bersifat struktural, teknis, administratif, dan kultural, menunjukkan bahwa kegagalan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem formal, tetapi juga oleh persepsi negatif dan ketidakpahaman terhadap nilai SPIP.

Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan SPIP bergantung pada keterlibatan aktor serta keseimbangan antara aspek sosial dan teknis. Temuan ini memperluas penerapan teori Institutional Work dan Socio-Technical dalam sektor publik Indonesia. Keterbatasan studi ini terletak pada cakupan partisipan yang terbatas dan wawancara yang belum mendalam, sehingga disarankan studi lanjutan melibatkan lebih banyak aktor kunci.