KASUS KETERLAMBATAN PENGADAAN KAPAL INKA MINA: STUDI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA

https://doi.org/10.22146/abis.v6i3.59078

Kaihatu Bryan Petrus(1*), Indra Bastian(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Pada tahun 2010-2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan programpengadaan 1.000 kapal penangkap ikan ukuran 30 GT atau yang dikenal dengan sebutan Inka(kapal) Mina (ikan) untuk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. ProgramKKP ini dinilai belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasuspengadaan kapal ikan yang bermasalah dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)dibeberapa daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan terkaitpengadaan kapal penangkap ikan ialah DKP Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan objek daripenelitian ini. Permasalahan yang dihadapi ialah keterlambatan pembuatan kapal. Oleh karenaitu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar dari permasalahanpengadaan kapal dengan melihat kesesuaian proses pengadaan kapal di DKP Provinsi SulawesiUtara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta penyebab dari keterlambatanpembuatan kapal.Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tipe eksploratoris. Pengumpulan datadilakukan melalui dokumentasi, wawancara (open-ended), dan observasi langsung. Pemilihanpartisipan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan denganreduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian menunjukan proses pengadaan kapal di DKP Prov. Sulut mulai dari tahappersiapan, pelaksanaan, penandatanganan hingga pelaksanaan kontrak berjalan sesuai denganPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Keterlambatan pembuatan kapal terjadi pada pihakpenyedia. Penyebab keterlambatannya yaitu; kurangnya pengalaman perusahaan yangberdampak pada kurangnya tenaga ahli; keterlambatan pengiriman bahan baku; dan kondisi alamyaitu curah hujan yang tinggi. Akibat dari keterlambatan pengerjaan kapal menimbulkanbeberapa temuan berupa ketidakcocokan tanggal serah terima dan sea trial pada dokumen beritaacara dengan tanggal foto-foto hasil serah terima dan sea trial yang diambil, ketidaksesuaianukuran kapal, ketidaksesuaian perhitungan denda keterlambatan, dan adanya ambiguitas peranpada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keywords


Abis, Abisugm, Maksi,Maksiygm, Feb, FebUgm,

Full Text:

PDF


References

Adlina, Achadia B., dan Dian Puji N.Simatupang. 2015. Risiko HukumDalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Studi TerhadapPenyusunan Spesifikasi Teknis DanHarga Perkiraan Sendiri YangBerpotensi Merugikan KeuanganNegara). Jurnal Fakultas Hukum.Universitas Indonesia.Anggraini, Anna Maria T. .2007. SanksiDalam Perkara PersekongkolanTender Berdasarkan UU Nomor 5Tahun 1999 Tentang LaranganPraktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Makalah.Jakarta.Atmanegara, Rangga, E. P., Pribadi,Triwilaswandio, W., dan Arif,Mohammad, S. 2016. AnalisisTeknis dan Ekonomis PembangunanKapal Ikan 30 GT Konstruksi FRPMetode Vacuum Infusion. Jurnal13Teknik ITS. Vol. 5, No. 1, (2016)ISSN: 2337-3539.Berita Trans, 2017. Kejaksaan Tinggi Sita 7Kapal Terkait Dugaan KasusKorupsi. Diakses pada 24 Oktober2017.http://beritatrans.com/2017/08/10/kejaksaan-tinggi-sita-7-kapal-terkaitdugaan-kasus-korupsi/BPK Prov. Bengkulu, 2015. Kejari UsutPengadaan Kapal di DKP Provinsi.Diakses pada 23 Oktober 2017.http://bengkulu.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2015 /12/2015-05-KejariUsut-Pengadaan-Kapal-Di-DKPProvinsi.pdfCahyo, Devit Tri. 2015. PersekongkolanTender Pengadaan Kapal PatroliKelas C Program Kredit EksporTahun Anggaran 2005 di KepolisianNegara Republik Indonesia (StudiPutusan KPPU Nomor 42/KPPUL/2010). Skripsi. Universitas Jember.Cendana News, 2015. Bendahara ProyekKapal Ikan DKP Maluku Diperiksa.Diakses pada 24 Oktober 2017.http://www.cendananews.com/2015/06/ bendahara-proyek-kapal-ikandkp-maluku-diperiksa.htmlCresswell, John W. 2013. Research DesignQualitative, Quantitative, and MixedMethods Approaches. FourthEdition. Universitas NebraskaLincoln: Sage Publications.DJPT (Direktorat Jenderal PerikananTangkap). 2015. KKP PrioritaskanPembangunan Kapal di Tahun 2016.Jakarta : Kementerian Kelautan danPerikanan. Diakses 1 November2017.http://news.kkp.go.id/index.php/kkpprioritaskan-pembangunan-kapal-ditahun-2016/Juanita Rendon and Rene G. Rendon. 2016.Procurement fraud in the USDepartment of Defense”.Implications for contractingprocesses and internal controls.Managerial Auditing Journal. Vol.31, No. 67. Emerald Insight.Kahn, R.L., Wolfe, D.M, Quinn, R.P., andSnoek, J.D. 1964. OrganizationalStress: Studies in Role Conflict andAmbiguity. New York: Wiley.Katz, Daniel and Robert Kahn. 1978. TheSocial Psychology of Organization,2nd Edition. New York: John Willeyand Sons.Kejati Jambi, 2014. Kejati Didesak SegeraPanggil Gubernur Jambi. Diaksespada 24 Oktober 2017.http://www.kejati-jambi.go.id/beritakegiatan/kejati-didesak-segerapanggil-gubernur-jambiKreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. 2005.Perilaku Organisasi. Buku 1, EdisiKelima, Selemba Empat, Jakarta.Laporan Kinerja Kementerian Kelautan danPerikanan Tahun 2010-2014.Diakses 1 November 2017.http://roren.kkp.go.id/arsip/c/127/LAPORAN-KINERJAKEMENTERIAN-KELAUTANDAN-PERIKANAN-TAHUN-2010-2014/?category_id=LKPP (Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah). 2010.Modul Pelatihan PengadaanBarang/Jasa. Diakses 26 September2017.http://www.lkpp.go.id/v2/files/conte14nt/file/Modul_Pengantar_PBJP_1-10.pdfMiles, M.B. and Huberman, A.M. 1994.Qualitative data analysis: anexpanded sourcebook. SecondEdition. London: Sage.Osei-Tutu E., E. Badu, and D. OwusuManu. 2009. Exploring CorruptionPractices in Public Procurement ofInfrastructural Projects in Ghana.International Journal of ManagingProjects in Business. EmeraldInsight.Peterson, Mark F. dan Peter B. Smith. 1995.“Role Conflict, Ambiguity, andOverload: A 21 Nation Study.”Journal Management Academy, Vol.38, No. 2: 429.Pesireron, S. dan Aponno, M.F. .2014.Pengaruh Konflik Peran danAmbiguitas terhadap KomitmenOrganisasi Auditor InternalPemerintah Daerah Kota Ambon.Jurnal Benchmark Vol 3, No.1: 55-68.Radityo, Agung Tri. 2008. PelaksanaanPenyelidikan Oleh IntelijenKejaksaan Terhadap DugaanKorupsi Dalam Pengadaan Dua UnitKapal Ikan Fiber Glass OlehPemerintah Kabupaten Jembrana.Skripsi. Surakarta: UniversitasSebelas Maret Surakarta.Republik Indonesia. 1999. Undang-undangNo. 5 Tahun 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli Dan PersainganUsaha Tidak Sehat. SekretariatNegara. Jakarta.. 1999. Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Sekretariat Negara. Jakarta.. 2004. Undang-undangNo. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan. Sekretariat Negara.Jakarta.. 2006. Peraturan MenteriDalam Negeri No. 13 Tahun 2006tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah. Menteri DalamNegeri. Jakarta.. 2009. Undang-undangNo. 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik. SekretariatNegara. Jakarta.. 2010. Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Sekretariat Negara. Jakarta.. 2015. Peraturan PresidenNo. 4 Tahun 2015 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Sekretariat Negara. Jakarta.Robbins, P. Stephen and Timothy A. Judge.2009. Organizational Behavior, 13thEdition, Pearson Education, lnc.,Upper Saddle River, New Jersey, pp.209-586.Rizzo, J.R., Lirtzman. 1970. Role Conflictand Ambiguity in ComplexOrganizations. Journal ofAdministrative, pp. 150-161.Sinambela, L.P., 2010, Reformasi PelayananPublik; Teori, Kebijakan, danImplementasi. Bumi Aksara. Jakarta.Suara Pembaharuan, 2015. KPK DimintaUsut Kasus Pengadaan 6 Unit KapalNelayan di DKP Banten. Diaksespada 24 Oktober 2017.http://sp.beritasatu.com/home/kpk15diminta-usut-kasus-pengadaan-6-unit-kapal-nelayan-di-dkpbanten/94942Sumarna, Muhammad Z. .2016. AnalisisKelayakan Alternatif Investasi KapalPenangkap Ikan di KabupatenRembang. Tugas Akhir. Surabaya:Institut Teknologi SepuluhNopemberSugiyono .2015. Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: Alfabeta.Tribun Medan, 2017. Sidang PerdanaKorupsi Pengadaan 6 Unit KapalNelayan, Anggaran Rp 8 Miliar.Diakses pada 24 Oktober 2017.http://medan.tribunnews.com/2017/10/10/sidang-perdana-korupsipengadaan-6-unit-kapal-nelayananggaran-rp-8-miliarTribun Lampung, 2015. Kasus Ini Mencuatsaat DKP Terima Anggaran Rp 1,5Miliar. Diakses pada 24 Oktober2017.http://lampung.tribunnews.com/2015/05/25/kasus-ini-mencuat-saat-dkpterima-anggaran-rp-15-miliarTuanakotta, Theodorus M. .2010. AkuntansiForensik dan Audit Investigatif.Edisi 2. Jakarta: Selemba Empat.Wee S. Hui, Radiah Othman, Normah HjOmar, Rashidah A. Rahman, andNurul Husna Haron. 2011.Procurement issues in Malaysia.International Journal of PublicSector Management. Vol. 24 No. 6.Emerald Insight.Yin, Robert K. 2015. Studi Kasus: Desaindan Metode. Penerjemah: M DjauziMudzakir. Edisi 1. Cetakan 14.Jakarta:Rajawali Pers.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i3.59078

Article Metrics

Abstract views : 542 | views : 1379

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500