ANALISIS ATAS PEMBIAYAAN UTANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS TAHUN ANGGARAN 2016)

https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59119

Totoh Tholhah(1*), Abdul Halim(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Defisit APBN tahun 2016 sebesar Rp308 triliun dari yang direncanakan sebesarRp296 triliun menyebabkan meningkatnya pembiayaan utang dari rencana awalRp296 triliun rupiah menjadi sebesar Rp334 triliun. Selisih lebih pembiayaananggaran (SiLPA) sebesar Rp26 triliun yang terjadi pada tahun 2016 merupakansuatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka mencari solusi ataspermasalahan yang terjadi agar kedepan tidak terdapat lagi pembiayaan yangtersisa dan pengelolaan pembiayaan utang menjadi lebih baik. Pengelolaanpembiayaan utang yang baik merupakan kewajiban dari pemerintah karena setiaprupiah yang masuk dari pembiayaan utang juga melekat kewajiban yang harusdilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus dan dilakukan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)sebagai unit pengelola utang pemerintah. Data primer berasal dari wawancarakepada pejabat dan pegawai di DJPPR serta unit yang terkait langsung dalamproses pengelolaan pembiayaan utang khususnya pada proses perencanaan sepertiDirektorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Datasekunder dalam penelitian ini berupa data pembiayaan utang pemerintah tahun2016 dan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Analisis data yangdilakukan oleh peneliti menggunakan metode Miles-Huberman yaitu data yangtelah dikumpulkan kemudian direduksi serta disajikan, untuk selanjutnya ditariksuatu kesimpulan dari data tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan pembiayaanutang yang dilakukan oleh pemerintah dan melakukan identifikasi permasalahanpermasalahan dalam pengelolaan pembiayaan utang. Harapan dari penelitian iniialah dapat mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam tataranpraktis di lapangan terkait pengelolaan pembiayaan utang. Penelitian inidiharapkan dapat menjadi landasan dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaanutang menjadi lebih baik di masa yang akan datang.Berdasarkan analisis peneliti, hasil penelitan menunjukan bahwa prosesperencanaan dan penyusunan strategi utang merupakan tahapan yang krusialdalam pengelolaan pembiayaan utang. Perencanaan yang matang dalammenentukan besaran utang yang akan diadakan, bagaimana memperolehnya sertakemana akan dialokasikan menjadi pondasi yang tidak dapat diabaikan.Koordinasi dari pihak-pihak terkait serta komitmen yang tinggi menjadi katakunci terwujudnya pengelolaan pembiayaan utang yang optimal.

Keywords


Abis, Abisugm, Maksi,Maksiygm, Feb, FebUgm, pengelolaan pembiayaan utang, SiLPA

Full Text:

PDF


References

Creswell, John W. 2007. QualitativeInquiry and Research Design :Choosing Among FiveApproaches. 2nd Edition.24California: SAGE Publications,Inc.—. 2014. Research Design :Qualitative, Quantitative andMixed Methods Approaches, 4thEdition. California: SAGEPublication, Inc.Darminto, Dwi Prastowo., dan RifkaJuliaty. 2015. Analisis LaporanKeuangan. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.Dewi, Santy Putry. 2016. “AnalisisKinerja Manajemen UtangDengan Menggunakan DebtManagement PerformanceAssessment (DEMPA)Methodology: Studi Kasus PadaDirektorat Jenderal PengelolaanPembiayaan dan Risiko” Thesis.Jakarta: Universitas Indonesia.De Mendonca, Helder Ferreira. 2011.“Public Debt and Risk Premium:An Analysis from an emergingeconomy” Journal of EconomicStudies, Vol.38 Issues:2 PP 203-217. EmeraldDirektorat Jenderal Anggaran. 2014.Dasar-dasar Praktek PenyusunanAPBN di Indonesia, Edisi 2.Jakarta: DJA.Direktorat Jenderal PengelolaanPembiayaan dan Risiko. 2017.Laporan Tahunan DirektoratJenderal PengelolaanPembiayaan dan Risiko Tahun2016. Jakarta: DJPPR.—. 2017. Profil Utang dan PenjaminanPemerintah Pusat : Bulan Januari2017. Jakarta: DJPPR.Halim, Abdul, ed. 2016. ManajemenKeuangan Sektor Publik :Problematika Penerimaan danPengeluaran Pemerintah, Edisi 2.Jakarta: Salemba Empat.Hennink, Monique, Inge Hutter, danAjay Bailey. 2011. QualitativeResearch Methods, 1st Edition.California: SAGE Publications,Inc.International Monetary Fund. 2014.External debt statistics : guide forcompilers and users. WashingtonDC: IMF.International Monetary Fund dan WorldBank. 2014. Revised Guidelinesfor Public Debt Management.Washington DC: IMF and WB.Islam, Muhammad. 2014. “PengaruhUtang Pemerintah terhadapPertumbuhan EkonomiIndonesia.” Thesis. Bogor: InstitutPertanian Bogor.Kementerian Keuangan. 2006.Keputusan Menteri KeuanganNomor 466/KMK.01/2006tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan.—. 2012. Edukasi Keuangan :Kebijakan Pengelolaan UtangNegara. Jakarta: BPPK.—. 2014. Keputusan Menteri KeuanganNomor 206/KMK.01/2014tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan.—. 2015. Peraturan Menteri KeuanganNomor 234/PMK.01/2015 tentangOrganisasi dan Tata KerjaKementerian Keuangan.25Lestiyono, Widyo. 2015. “AnalisisFaktor-Faktor yang MenyebabkanRendahnya Penyerapan PinjamanLuar Negeri Pemerintah UntukPembiayaan Proyek Infrastruktur:Studi Kasus Loan ADB 2817-INO.” Thesis. Jakarta: UniversitasIndonesia.Mustapha, S, dan Prizzon, A. 2015.Debt Sustainability and DebtManagement in DevelopingCountries. PEAKS Topic Guide.London: Overseas DevelopmentInstitute.Mahmudi. 2010. Manajemen KeuanganDaerah. Jakarta: Erlangga.Miles, Matthew B., dan A. MichaelHuberman. 1984. QualitativeData Analysis: A Sourcebook ofNew Methods. California: SAGEPublications IncNafziger, E. Wayne. 2006. EconomicDevelopment, 4th Edition.Cambridge: CambridgeUniversity Press.Pribadi, Yanuar. 2017. “Studi UtangPemerintah Republik IndonesiaSebagai Pembiayaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara(APBN) Tahun 2000-2016”Thesis. Yogyakarta: UniversitasGadjah Mada.Republik Indonesia. 2002. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2002tentang Surat Utang Negara.—. 2003. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2003 tentang TentangPengendalian Jumlah KumulatifDefisit Anggaran Pendapatan danBelanja Negara, dan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah,Serta Jumlah Kumulatif PinjamanPemerintah Pusat dan PemerintahDaerah.—. 2003. Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang KeuanganNegara.—. 2004. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara.—. 2004. Undang-Undang Nomor 15Tahun 2008 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggun JawabKeuangan Negara.—. 2008. Undang-Undang Nomor 19Tahun 2008 tentang SuratBerharga Syariah Negara.—. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 2008 tentang TentangTatacara Pengadaan danPenerusan Pinjaman DalamNegeri oleh Pemerintah.—. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor54 Tahun 2008 tentang TentangPerusahaan Penerbit SuratBerharga Syariah Negara.—. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman Luar Negeridan Penerimaan Hibah.—. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata CaraPelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.Saleh, Samsubar. 2008. “Faktor-faktoryang Mempengaruhi PinjamanLuar Negeri serta Imbasnyaterhadap APBN.” UNISIA26Vol.XXXI No.70 (2008): 343-363.UNISIA.Sugiyono. 2016. Memahami PenelitianKualitatif. Bandung: AlfabetaSukirno, Sadono. 2014. TeoriPengantar Makroekonomi EdisiKetiga. Jakarta: Rajawali Pers.Waluyanto, R. 2009. “PengelolaanUtang Pemerintah”, dalam A.Abimanyu dan A. Megantara, EraBaru Kebijakan Fiskal. Jakarta:KompasWheeler, G. 2004. Sound Practice inGovernment Debt Management.Washington, DC: World Bank.Wicaksono, Bekti. 2011. “AnalisisDana Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SiLPA) DalamPelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2008-2010.”Thesis. Yogyakarta: UniversitasGadjah MadaYin, Robert K., diterjemahkan oleh M.Djauzi Mudzakir. 2014. StudiKasus: Desain dan Metode.Jakarta: Rajawali Pers



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59119

Article Metrics

Abstract views : 858 | views : 805

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500