ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Abstract

Dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah, serta ketersediaan informasi publik, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah melakukan exercise Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012. Selain itu pemerintah juga telah berhasil menyusun dan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LKSP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait konsolidasi laporan keuangan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2014—2016.Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam proses konsolidasi LKPP dan LKPD yang dilakukan di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat nasional yaitu terkait dengan ketersediaan data, perbedaan sistem akuntansi, kesulitan dalam mengidentifikasi akun-akun resiprokal, dan kendala sistem informasi. Adapun kendala yang dihadapi di tingkat wilayah antara lain terkait dengan kesulitan pengumpulan data, batas waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasi, perbedaan sistem akuntansi, dan permasalahan Sumber Daya Manusia.