ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TAHUN 2011 S.D 2015

https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59246

Cipto Priyono(1*), Irwan Taufiq Ritonga(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan dalam rentang waktu 2011-2015. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) yakni 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) solvabilitas layanan, dan 6) kemandirian keuangan. Tahun 2015 terdapat tambahan dimensi solvabilitas operasional karena pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kalimantan selama lima tahun (2011 s.d 2015). Data yang digunakan sebanyak 272 LHP LKPD, sementara 27 LHP tidak digunakan karena beropini tidak wajar dan disclimer. Hasil penelitian ini berupa pemeringkatan dan pengkategorian, serta deskripsi karakterisik atas tiga pemda tertinggi dan tiga pemda terendah indeks kondisi keuangannya (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216). Selama kurun 2011 s.d 2015, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang konsisten menempati lima tertinggi IKKnya yakni pemerintah kabupaten Berau dan pemerintah kota Bontang. Sementara pemerintah provinsi yang konsisten menempati posisi tiga tertinggi IKKnya yakni pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.Selanjutnya hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan IKK tertinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran dan efisiensi keuangan yang lebih baik, biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah dengan IKK terendah.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, Pemerintah Daerah, Kondisi Keuangan, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Layanan, Fleksibilitas Keuangan, Keman

Full Text:

PDF


References

Auzar, Z. 2015. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Indonesia (2005-2010). Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Indeks Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.Baidori. 2015. Pengklasteran Pemerintah Daerah di Jawa dan Bali Berdasarkan Variabel Sosio ekonomi (Komparasi Laporan keuangan Daerah). Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.Cabaleiro, R.1., Enrique, B., Antonio, V. 2012. Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health. American Review of Public Administration 43(6) 729–751Carmeli, A. 2008. The Fiscal Distress of Local Governments in Israel: Sources and Coping Strategies. Administration & Society. Vol. 39. No. 8. pp. 984- 1007.Creswell, J.W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fourth Edition. SAGE Publications Inc.DJPK. 2012. Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011.Kementrian Keuangan Republik Indonesia.Kaldani, D., Autumn, C., Eva K.Z., Jhanvi. A., Kimberly .A., Madhusudan. R., Jinhui. L. 2016. Developing a Framework for Ranking State and Municipal Governments on Fiscal Sustainability. European Journal of Sustainable Development (2016), 5, 3, 285-296Kloha, P., Carol, S.W., Kleine, R. 2005. Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. Public Administration Review, vol.65, no.3, pp.313-323.Natrini, N.D dan Ritonga I. 2017. Design and Analysis of Financial Condition Local Government Java and Bali (2013-2014). SHS Web of Conferences 34. FourA 2016.Nollenberger, K., Groves, M.S., Valente, M.G. 2003. Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government. International City/County Management Association. Washington, DC.Prita, A.D. 2015. Analisis Kondisi Keuangan Berdasarkan Model Brown. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.Priyambodo, V.K. dan Ritonga, I. 2014. Pengklasteran Pemerintah Daerah untuk Memaksimalkan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram.Prokaltim. 2015. APBD Kaltim Terus Turun, Anehnya Program Terus Tambah. Tersedia di http://kaltim.prokal.co/read/news/244388-apbd-kaltim-terus-turun-anehnya-program-terus-tambah. Diakses 21 Maret 2017Prokaltim. 2017. Pemerintah Putar Otak untuk Bayar Utang ke Kontraktor. Tersedia di http://kaltim.prokal.co/read/news/291438-pemerintah-putar-otak-untuk-bayar-utang-ke-kontraktor.html. Diakses 21 Maret 2017Radarkaltim. 2016. Utang Jamkesda se-Kaltim Rp153 miliar. Tersedia di http://radarkaltim.prokal.co/read/news/2717-utang-jamkesda-se-kaltim-rp-153-miliar.html. Diakses 21 Maret 201724Ramsey, T.K. 2013. Measuring and evaluating the financial condition of local government. Thesis. California State UniversityRitonga, I., Clark, C., Wickremasinghe, G. 2012. Assessing Financial Condition of Local Government in Indonsia: An Exploration. Municipal and Public Finance, vol. 1, no. 2, pp. 37-50.Ritonga, I. 2014. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta:Lembaga Kajian manajemen Pemerintah Daerah.Ritonga, I. 2014b. Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia. International Journal of Governmental Financial Management - Vol. XIV, No 2,2014.p19-33Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., Allison, G.S. 2010. Conceptualizing Financial Condition in Local Government. Jurnal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management, vol.22, no. 2, pp. 149-177.Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahRusmin, R., Astami, E.W., Scully, G. 2014. Local Government Units in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 8(2), P88-109. Available at : http://ro.uow.edu.au/aabfj/vol8/iss2/7Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: AlfabetaSuwadji,Y. 2012. Pengantar Metopen. Jakarta: Mitra Wacana Media.Syahruddin. 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi yang Konsisten.Tribunnews. 2016. APBD Kaltim 2016 Resmi Disahkan, Turun Sebesar Rp 2,6. Tersedia di http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/26/ apbd-kaltim-2016-resmi-disahkan-turun-sebesar-rp-26-triliun. Diakses 21 Maret 2017Tribunnews. 2016. Defisit APBD Banjar Sudah Lampu Merah Bupati Masih Optimis. Tersedia di http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/26/ defisit-anggaran-apbd-banjar-sudah-lampu-merah-bupati-masih-optimistis. Diakses 21 Maret 2017Wang, X., Dennis, L., dan Tu, Y.S.J. 2007. Measuring financial condition: A Study of US states . Public Budgeting & Finance, vol. 27, no. 2, pp. 1-21.Zafra-Gómez, J.L., López-Hernández, A.M., Hernández-Bastida, A. 2009. Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government. The American Review of Public Administration. Vol. 39. No. 4. pp.425-449.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59246

Article Metrics

Abstract views : 1522 | views : 1828

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500