ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA) SE-PAPUA BERBASIS LAMAN

https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59253

Farida Farida(1*), Irwan Taufiq Ritonga(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Sebagai salah satu asas pengelolaan keuangan daerah dan pilar dalam mewujudkan good governance, transparansi merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) mengamanatkan kepala pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content TPAD dalam laman resmi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua berbasis laman dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing laman resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD untuk tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30 (68%) pemerintah daerah memiliki laman dan dapat diakses, 10 (23%) pemerintah daerah memiliki laman namun tidak dapat diakses, dan masih terdapat 4 pemerintah daerah (9%) yang masih belum mempunyai laman resmi. Indeks tertinggi untuk tahun 2015 diraih oleh Kabupaten Puncak Jaya dengan indeks transparansi 5,46 dan tahun 2016 diraih oleh Provinsi Papua dengan indeks transparansi 7,41. Rata-rata indeks transparansi di Papua tahun 2015 adalah 1,25 dan tahun 2016 adalah 2,25. Secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2015 dan 2016 tingkat transparansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua masih tidak cukup (insufficient) dengan kategori sedikit (scant or none) karena skornya dibawah 20 berdasarkan Open Budget Index (OBI).Secara umum pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, rasio DAU dan DAK yang lebih tinggi, dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Papua dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terendah.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm,Transparansi, Good Governance, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

Full Text:

PDF


References

Abdillah, W. dan Hartono, J. 2015. Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi.Ajinkya, B., Bhojraj, S. dan Sengupta, P. 2005. The Association Between Outside Directors, Institutional Investors and The Properties of Management Earnings Forecasts. Journal of Accounting Research, 43, 343-376.Alt, J. E., Lassen, D. D. dan Rose, S. 2006. The Causes of Fiscal Transparency: Evidence from the US States. IMF Staff Papers, 30-57.Alzahrani, L., Al-Karaghouli, W. dan Weerakkody, V. 2017. Analysing the Critical Factors Influencing Trust in e-Government Adoption from Citizens’ Perspective: A Systematic Review and A Conceptual Framework. International Business Review, 26, 164-175.Armstrong, E. 2005. Integrity, Transparency and Accountability in Public Administration: Recent Trends, Regional and International Developments and Emerging Issues. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 1-10.21Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2015. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2015. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2015. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015. Manokwari: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015. Manokwari: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2015. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015. Jayapura: BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2010. Buku Panduan Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah Peserta USDRP (Urban Sector Development Reform Project). Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2013. Background Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Provinsi Papua. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.Bannister, F. dan Connolly, R. 2011. The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness in e‐Government. Policy dan Internet, 3, 1-30.Bovens, M. 2007. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13, 447-468.Brown, D. 2005. Electronic Government and Public Administration. International Review of Administrative Sciences, 71, 241-254.Creswell, J. W. 2014. A Concise Introduction to Mixed Methods Research. Sage Publications.Davis, C. E., Clements, C. dan Keuer, W. P. 2003. Web-Based Reporting A Vision for the Future. Strategic Finance, 85, 44.Eriyanto, A. I. 2011. Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.Ettredge, M., Richardson, V. J. dan Scholz, S. 2003. Dissemination of Information for Investors at Corporate Web Sites. Journal of Accounting and Public Policy, 21, 357-369.Garcia dan Garcia. 2010. Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. Local Government Studies, Vol. 36, No. 5, 679-695.Halachmi, A. dan Greiling, D. 2013. Transparency, e-Government, and Accountability: Some Issues and Considerations. Public Performance and Management Review, 36, 562-584.Harnowati, Aatina Izzati Penta. 2017. Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.Hennink, M., Hutter, I. dan Bailey, A. 2010. Qualitative Research Methods. Sage.22Hilmi, A.K,. dan Martani, Dwi. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.Hodge, F. D., Kennedy, J. J. dan Maines, L. A. 2004. Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting? The Accounting Review, 79, 687-703.Huwae, Kartini. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Ingram, Robert W. 1984. Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. Journal of Accounting Research. Vol. 22, No.1, pp. 126-144.Jensen, M. C. dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.Kelton, A. S. dan Yang, Y.-W. 2008. The Impact of Corporate Governance on Internet Financial Reporting. Journal of Accounting and Public Policy, 27, 62-87.Laswad, F., Fisher. R., dan Oyelere. P. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24.Lee, J. 2008. Preparing Performance Information in the Public Sector: An Australian Perspective. Financial Accountability and Management, 24, 117-149.Martani, Dwi dan Fitriasari, D. 2014. Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 60.Meijer, A. dan Thaens, M. 2013. Social Media Strategies: Understanding the Differences Between North American Police Departments. Government Information Quarterly, 30, 343-350.Meijer, A. J. dan Torenvlied, R. 2014. Social Media and the New Organization of Government Communications. The American Review of Public Administration, 46, 143-161.Moon, M. J. 2002. The Evolution of e‐Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality? Public Administration Review, 62, 424-433.Moon, M. J. dan Norris, D. F. 2005. Does Managerial Orientation Matter? The Adoption of Reinventing Government and e-Government at the Municipal Level. Information Systems Journal, 15, 43-60.Nassreddine, G. 2016. Determinants of Financial Information Disclosure: A Visualization Test by Cognitive Mapping Technique. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 21, 8-13.Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol. 3, No. 2, pp. 89-104.Pandansari, T. 2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19 (3), 463-484.Piotrowski, S. dan Bertelli, A. Measuring Municipal Transparency. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April, 2010.Piotrowski, S. J. dan Van Ryzin, G. G. 2007. Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government. The American Review of Public Administration, 37, 306-323.Porumbescu, G. A. 2016. Linking Public Sector Social Media and e-Government Website Use to Trust in Government. Government Information Quarterly, 33, 291-304.Pratama, Kadek Aris Dwi, D. S. Sri Werastuti, dan Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3, No. 1, pp. 1-12.Puspita, R dan dan Martani, Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas23Informasi dalam Website Pemda. Jurnal dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.Rahim, Wanda Mustika dan Martani, Dwi. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. Paper Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia. Jakarta.Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2013. Research Methods for Business. West Sussex: John Wiley and Sons Ltd.Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9, No. 2, pp. 154-170.Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.Styles, A. K. dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting. Accounting and Financial Management, 19, 56.Sugiyono, A. 2012. Analisis Manfaat dan Biaya Sosial. Badan Statistik Nasional, 2008-2010.Sukmadilaga, C., Pratama, A. dan Mulyani, S. 2015. Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 513-518.Suwardjono, T. A. 2005. Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Trisnawati, Mya Dewi dan Komarudin, Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Universitas Brawijaya.Lamanhttp://nasional.kompas.com/read/2016/07/16/06150091/Pemerintah.Temukan.Alokasi.Dana.Otsus.Pendidikan.di.Papua.Tak.Sesuai.Kebutuhan diakses tanggal 1 Februari 2017.http://papua.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/17 diakses tanggal 23 Juli 2017.http://papuabarat.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/54 diakses tanggal 23 Juli 2017.http://www.bpk.go.id/news/bpk-sorot-dana-otsus-papua-rp-41-t diakses tanggal 1 Februari 2017.https://www.kominfo.go.id/content/detail/4137/pendaftaran-nama-domain-goid/0/layanan_kominfo diakses tanggal 21 Juni 2017.https://www.kominfo.go.id/content/detail/4952/jokowi-resmikan-kabel-optik-bawah-laut-sulawesi-maluku-papua-rp-36-triliun/0/sorotan_media diakses tanggal 21 Juni 2017.Peraturan Perundang-UndanganRepublik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 200324tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59253

Article Metrics

Abstract views : 3193 | views : 10693

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500