ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN

https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59259

Lucia Julisa Prihatin(1*), Irwan Taufiq Ritonga(2)

(1) Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 61 pemerintah daerah di Kalimantan dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik tahun 2015 maupun 2016, indeks transparansi tertinggi diraih Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Kabupaten Mahakam Hulu menjadi pemerintah daerah dengan indeks transparansi terendah. Dari 61 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Kalimantan ialah sebesar 12,67% pada tahun 2015 dan turun menjadi 9,42% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Kalimantan baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah: (1) jumlah penduduk, (2) total aset pemerintah daerah, (3) jumlah anggota DPRD, (4) umur administratif pemda, (5) rasio PAD, (6) total belanja daerah, (7) opini audit BPK, (8) Indeks Pembangunan Manusia dan (9) press visibility

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, transparansi, good governance, pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah

Full Text:

PDF


References

Bertot, John C, Paul T. Jaeger, Justin M. Grimes. 2010. Using ICT to Create a Culture of Transparancy : E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. Government Information Quarterly. Vol 00659.Badan Pusat Statistik. 2016. Kota Balikpapan Dalam Angka 2016. Bojonegoro: BPS Kota Balikpapan.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2016. Trenggalek: BPS Kabupaten Bulungan.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2016. Banyuwangi: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2016. Bandung: BPS Kabupaten Kayong Utara.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka 2016. Palangkaraya: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Angka 2016. Samarinda: BPS Kabupaten Kutai Kertanegara.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Mahakam Hulu Dalam Angka 2016. Samarinda: BPS Kabupaten Mahakam Hulu.Badan Pusat Statistik. 2016. Kota Singkawang Dalam Angka 2016. Yogyakarta: BPS Kota Singakawang.Cresswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications.Dewi, Annasia, S, dan Haryanto. 2013. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Goverment (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi di Indonesia)”. Diponegoro Jurnal Of Accounting. Vol:2. No:4.Gudono. 2014. Teori Organisasi. Yogyakarta: BPFE.11Harnowati, Azzati. I. P. 2017. “Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Tesis Gelar Master. Universitas Lampung.Hennink, M., I. Hutter, dan A. Bailey. 2010. Qualitative Research Methods. California: Sage Publications.Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. “E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web”. 3rd. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR. Vol. 27, pp. 194-199.Huwae, K. 2016. “Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Ibrahim. 2015. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.International Budget Partnership (IBP), 2015. “Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.” Diakses pada 20 Februari 2017. http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdfInternational Monetary Fund, Manual on Fiscal Transparency, Fiscal Affairs Department, 2007.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017. “Rapor Akuntabilitas Kinerja KL dan Provinsi Meningkat” diakses dari http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4170-rapor-akuntabilitas-kinerja-k-l-dan-provinsi-meningkat, pada tanggal 23 februari 2017 pukul 11.47Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology”. Vol.:60, No:3.Martani, Dwi and Annisa Lestiani. 2012. “Disclosure in Local Government Financial Statements: the Case of Indonesia”. Global Review of Accounting and Finance. Vol.:3. No:1.Moon, M. Jae. 2012. The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality? Public Administration Review. Vol. 62, No. 4, pp. 424-433.Nosihana, Ariefia, dan Rizal Yaya. 2016. “Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia”. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol : 3. No: 2. UMY.Puspita, Rora, dan Dwi Martani. 2012. “Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik PEMDA Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Webiste PEMDA”. Universitas Indonesia.Pratama, Kadek, Aris, Dwi, Desak Nyoman Sri Werastuti , dan Edy Sujana. 2015. “Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013)”. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol:3, No:1. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali.12Purwanto, Arie. 2007. “Rancangan dan Implementasi Model Pemeriksaan Kinerja Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Aplikasi E-Governmnet Di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sragen”. Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan e-Government.Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi PemerintahRepublik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Yang Baik.Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Rini, Rini, dan Liska Damiati. 2017. “Analisis Hasil Audit Pemerintah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol:4. No:1. Unsyiah.Sarundajang. 2005. Birokrasi Dalam Oto-nomi Daerah. Jakarta:Kata Hasta Pustaka.Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung:Mandar MajuSekaran, Uma dan R. Bougie. 2013. Research Methods for Business. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.Setyaningrum, Dyah, dan Febriyani Syafitri. 2012. “Analisis Pengaruh Karakteristik13Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol:9. No:2. UI.Styles, A. K., dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol.:9, No:1, pp. 56-92.Sujono dan H. Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan). Jakarta: PT Rineka Cipta.Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Wikipedia a. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara”. Diakses pada 2 Maret 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Utara.Wikipedia b. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur”. Diakses pada 2 Maret 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_TimurWikipedia c. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan”. Diakses pada 2 Maret 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_SelatanWikipedia d. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah”. Diakses pada 2 Maret 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_TengahWikipedia e. 2017. “Daftar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat”. Diakses pada 2 Maret 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Barat



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59259

Article Metrics

Abstract views : 1901 | views : 5429

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500