ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN DAERAH KEMENTERIAN KEUANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262

Muhammad Ulil Albab(1*), Abdul Halim(2)

(1) Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pemerintah saat ini adalah masalahan rendahnya dan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun. Berdasarkan penelitian terdahulu salah satu sumber permasalahan penyerapan anggaran adalah berasal dari proses pengadaan barang/jasa.Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi dan analisis terkait faktor yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk mencari penyebab gagal lelang dan lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis spiral.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Daerah (ULPD) Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak optimalnya pengadaan tersebut antara lain berasal dari struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan di tahap persiapan, dan kurangnya perlindungan hukum. Sementara itu, penyebab gagal lelang dapat diidentifikasi antara lain karena identifikasi kebutuhan pengadaan yang kurang jelas, partisipasi penyedia barang/jasa kurang, dan penyedia barang/jasa kurang teliti dalam memahami dokumen pengadaan

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa, ULP, ULPD, gagal lelang, hambatan dalam pengadaan

Full Text:

PDF


References

Aini. R.N., 2016. “Analisis Kecenderungan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bantul).” Tesis. Universitas Gadjah Mada.Aman, A. dan Kasimin, H., 2011. “E-procurement implementation: a case of Malaysia government.” Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 5 Iss 4 pp. 330 – 344.Anggoro, R., 2014. “Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement: Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.Arifah, D.A., 2012. “Praktek Teori Agensi Pada Entitas Publik dan Non Publik.” Jurnal Prestasi. Vol. 9, No. 1 (Juni): 85—95.Bahagia, S.N., 2011. “Sistem Pengadaan Publik dan Cakupannya.” Jurnal LKPP: Senarai, Vol. 1, No. 1 (Desember): 8--25.Bawono. I., 2011. “Evaluasi Atas Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lingkungan Kementerian Keuangan.” Tesis. Universitas Indonesia.Creswell, J.W., 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and25Mixed Approaches. California: SAGE Publications.Halim, A., 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.Halim, A., ed. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. Qualitative Research Methods. London: SAGE Publications.Iskandar, A.I., 2013. “Analisis Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).” Tesis. Universitas Indonesia.Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976. “Theory of the Firm: Managerial Behavior: Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial Economics. V. 3, No. 4 (Oktober):305—360.Kementerian Keuangan, 2013. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 146/KM.1/2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Daerah di Lingkungan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan.Kementerian Keuangan, 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.Kementerian Keuangan, 2015. Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Jakarta: BLP.Kementerian PAN RB., 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.Kuncoro, A., 2013. Begini Tender Yang Benar. Yogyakarta: CV. Primaprint.LKPP, 2012. Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.LKPP, 2015. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing.LKPP dan MCA-I, 2016. Naskah Akademis: Kajian Pengembangan Organisasi Pengadaan Kementerian Keuangan.Madyaningsih, 2015. “Evaluasi dan Strategi Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.Majalah Treasury Indonesia, 2016. “Mewujudkan Belanja Berkualitas, Bukan Hanya Tanggung Jawab TEPRA.” Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Andi.Munandar, M., 2001. Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi 1, Cetakan 14. Yogyakarta: BPFE.26Murray, J.G., 2009. “Public procurement strategy for accelerating the economic recovery.” Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 14 Iss 6 pp. 429 – 434.Ngadisah, 2004. Buku Materi Pokok Birokrasi, Modul 1: Pengertian dan Teori-Teori Klasik Birokrasi. Jakarta: Universitas Terbuka.Nordiawan, D., 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Republik Indonesia, 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Republik Indonesia, 2015. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Republik Indonesia. 2015. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Rizal, S., 2016. “Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Atas Terjadinya Pelelangan Gagal Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Yogyakarta.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.Rolfstam, M., Phillips, W., dan Bakker, E., 2011. “Public procurement of innovations, diffusion and endogenous institutions.” International Journal of Public Sector Management, Vol. 24 Iss 5 pp. 452 – 468.Santoso, H., 2016. “Analisis Hambatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2015 Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.Schiavo-Campo, S. dan Tommasi D., 1999. Managing Government Expenditure. ADB.Siswanto, A.D. dan Rahayu, S.L., 2010. “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010.” Policy Paper.Solikhin, 2014. “Evaluasi Penumpukan Pencairan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.Sopian, A., 2014. Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: IN MEDIA.Sukadi, 2012. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta.” Tesis. Universitas Gadjah Mada.Yin, R. K., diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. 2014. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Pers.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262

Article Metrics

Abstract views : 6386 | views : 22585

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500