ANALISIS PENERAPAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman)

Abstract

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif diperlukan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mampu mendeteksi penyimpangan PBJ yang terjadi, salah satu cara dengan menerapkan probity audit PBJ. Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Sleman telah menerapkan probity audit untuk mengatasi ketidakoptimalan dalam pengawasan PBJ di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman. Namun masih terdapat kendala dalam penerapan probity audit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan probity audit.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan jenis wawancara semiterstruktur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yaitu Inspektur Inspektorat Kabupaten Sleman, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, dua orang Ketua Tim probity audit dan anggota probity audit.Penerapan probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 8 (delapan) SKPD pada tahun 2014 sudah cukup baik tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena secara garis besar kerangka pelaksanaan probity audit sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, pada tahap pelaksanaan probity audit, pemeriksaan dilakukan ketika perencanaan PBJ telah selesai dan proses PBJ sedang berlangsung. Tim probity auditor hanya melakukan pemeriksaan terbatas hingga pada saat pemeriksaan dilakukan. Mengenai paket pekerjaan yang di probity audit, paket pekerjaan tersebut belum dapat mencakup area yang signifikan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi dalam penerapan probity audit yaitu keterbatasan jumlah SDM, kurangnya kompentensi auditor, keterbatasan waktu pelaksanaan, dokumen yang diperiksa tidak lengkap, dan petunjuk teknis yang belum up to date.