ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI-BALI, NTB, DAN NTT

https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59265

Novita Setyaningrum(1*), Irwan Taufiq Ritonga(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah, merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah seharusnya menjadi awal terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT. Penelitian dilakukan pada 44 pemerintah daerah di Bali, NTB, dan NTT, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota pada periode tahun 2015 dan 2016.Pemeringkatan dilakukan berdasarkan tiga tahap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban serta berdasarkan empat kriteria pengukuran yang meliputi ketepatan waktu, ketersediaan, aksesibilitas, dan frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015, tiga peringkat tertinggi diperoleh: (1) Pemerintah Provinsi Bali, 2) Kabupaten Badung, dan 3) Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2016 diperoleh: 1) Provinsi Bali, 2) Provinsi NTB, dan 3) Kota Mataram. Peringkat terendah pada tahun 2015 dan 2016 diperoleh pemda yang sama yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Dompu.Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Bali, NTB, dan NTT berdasarkan Open Budget Index (OBI) masih tergolong Tingkat Keterbukaan Anggaran “Tidak Cukup (Insufficient)”. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemda yang menganggap informasi keuangan daerah merupakan rahasia sehingga tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Tiga Pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi menunjukkan karakteristik: (1) rata-rata jumlah penduduk yang lebih besar, (2) rata-rata total aset pemerintah daerah yang lebih besar, (3) rata-rata jumlah anggota DPRD yang lebih banyak,(4) rata-rata opini BPK atas LKPD yang lebih baik, (5) rata-rata rasio PAD yang lebih tinggi, (6) rata-rata total belanja daerah yang lebih besar, dan (7) rata-rata IPM yang lebih tinggi.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik

Full Text:

PDF


References

Apriyani, 2015. Ini Daftar 122 Daerah Tertinggal 2015-2019. http://infobanknews.com/ini-daftar-122-daerah-tertinggal-2015-2019/ diakses tanggal 9 Maret 2017 pukul 22.17 WIB.Ar.Mustopadidjaja. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.Arikunto, 2002. Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT.Rineka Cipta.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015.BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara Tahun Anggaran 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.12Badan Pusat Statistik. 2016. Provinsi Bali Dalam Angka 2016. BPS Provinsi Bali. https://bali.bps.go.id/ diakses tanggal 10 Juni 2017.Badan Pusat Statistik. 2016. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. http://ntb.bps.go.id/ diakses tanggal 10 Juni 2017.Badan Pusat Statistik. 2016. Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2016. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. http://ntt.bps.go.id/ diakses tanggal 10 Juni 2017.Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan. Jakarta: Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik.Creswell, J.W. 2014. Research Design : Qualitatif, Quantitatif, and Mixed Methods Approaches 4th Edition. Sage Publications : California.Creswell, J.W., 2016. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Dartika, 2012. Peran dan Fungsi Website Pemerintahan sebagai Sarana Komunikasi yang Efektif (G2C – Governance to Citizen). https://dartika.wordpress.com/2010/03/12/peran-dan-fungsi-website-pemerintahan-sebagai-sarana-komunikasi-yang-efektif-g2c-%E2%80%93-governance-to-citizen-2/ diakses tanggal 9 Maret 2017 pukul 22.17 WIB.Eisenhardt, Kathleem, 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. Academyof Management Review, 14. Page 58Eriyanto. 2011. Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenamedia Group.Halim, Abdul. dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Volume 2 Nomor 1. Hal.: 53-64Harahap, Tara Zalma, 2016. Pengaruh Tipe Pemda, Opini Bpk, dan Jumlah Penduduk Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Di Website Resmi Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Skripsi Universitas Sumatera UtaraHarnowati, Aatina Izzati Penta. 2017. Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.Hasan, M. Iqbal, 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia. Bogor.Hennink, M., Hutter, I. and Bailey, A., 2010. Qualitative Research Methods. Sage Publications : Calfornia.13Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. 3rd. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR. Vol. 27, pp. 194-199.Holsti, O. R., 1969. Content analysis for the social sciences and humanities. Reading, Mass., Addison-Wesley Pub. Co.Hsieh, Hsiu Fang and Shannon, S.E. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research, Vol. 15 No. 9, November 2005 1277-1288Huwae, K. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Maksi UGM Yogyakarta, tidak dipublikasikan.Ingram, Robert W. 1984. Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices. Journal of Accounting Research. Vol. 22, No.1, pp. 126-144.International Budget Partnership (IBP), 2015. “Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.” Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf.Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior,Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Avalaible from: http://papers.ssrn.comKatz, Ellen. 2004. Transparancy in Government How American Citizens Influence Public Policy. Journal of Accountancy, page 1-2, Juni 2004.Lane, Jan-Erik. 2000. The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.Martani, D., D. Fitriasari, dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol. 60, No. 3, pp. 504-516.Medina, F., 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Akuntansi. Universitas Indonesia. Depok.Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. American Journal of Political Science 28(5): 739-777.Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.Muid, Dul dan Hargyantoro, Febrian. 2012. Pengaruh internet financial reporting dan tingkat Pengungkapan informasi website terhadap frekuensi Perdagangan saham perusahaan. Jurnal14Akuntansi Indonesia, Vol. 1 No. 1 Januari 2012: Hal. 11 – 19.Munir, 2013 . Multimedia dan Konsep Aplikasi Dalam Pendidikan. Bandung: Penerbit Alfabeta.Nasution, Anwar. 2009. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Era Reformasi. diakses tanggal 30 Juni 2017. http://www.bpk.go.id/assets/files/attachments/2009/04/dialog-publik-manado2.pdfNosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol. 3, No. 2, pp. 89-104.Pearson, J. M., A. Pearson, et al. 2007. Determining the importance of key criteria in web usability. Management Research News 30(11): 816-828.Philip, Kotler and Armstrong, Gary. 2012. Principles of Marketing. Global Edition. 14 Edition: Pearson Education.Pratama, Kadek Aris Dwi, D. S. Sri Werastuti, dan Edy Sujana. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3, No. 1, pp. 1-1Puspita, Rora & Martani, Dwi. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23 September 2012.Rahim, Wanda Mustika dan Dwi Martani. 2015. Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Indonesia. JakartaRahmad, Jalaluddin, 2001. Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statis, Remaja Rosdakarya : Bandung.Republik Indonesia, 1999. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Republik Indonesia, 2001. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.15Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.Republik Indonesia, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Republik Indonesia, 2012. Instruksi Mendagri Nomor 188. 52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).Republik Indonesia, 2015. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.Ritonga, I. T. (2009). Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Sekolah Pasca Sarjana UGM: YogyakartaRudiyanto, Bartolomeus dan Heribertus Purwanugraha. 2015. “Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda”. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017. http://e-journal.uajy.ac.id/8970/1/JURNAL.pdfSalle, Agustinus. 2016. Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Volume 1 No. 1 Tahun 2016.Sekaran, Uma dan R. Bougie. 2013. Research Methods for Business. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9, No. 2, pp. 154-170.Sofia, A dan B. Husen. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi pada Website (Studi pada Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia). Jurnal Media Indonesia. Vol. 12, No. 4, pp. 297-308.Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris16pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Transparency International Indonesia. 2017. Corruption Perceptions Index 2016. diakses tanggal 21 Februari 2017. https://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016USDRP, 2010. Buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah (USDRP). Jakarta : USDRP.Wasistiono, Sadu. Wiyoso, Yonatan. 2009. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ; Fokus MediaWikipedia. 2017. “Kabupaten Badung”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_BadungWikipedia. 2017. “Kabupaten Jembrana”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_JembranaWikipedia. 2017. “Kabupaten Timur Tengah Utara”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_ Timur Tengah UtaraWikipedia. 2017. “Kabupaten Alor”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_AlorWikipedia. 2017. “Kabupaten Dompu”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_DompuWikipedia. 2017. “Kabupaten Klungkung”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_KlungkungWikipedia. 2017. “Kota Mataram”. Diakses pada 5 Juni 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Mataram



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59265

Article Metrics

Abstract views : 2092 | views : 2304

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500