ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI

https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59266

Nuansa Gilang Insani(1*), Irwan Taufiq Ritonga(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan good governance, transparansi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Sulawesi dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.Secara umum pemerintah daerah di Sulawesi dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulawesi yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm,Transparansi, Good Governance, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah.

Full Text:

PDF


References

Asian Development Bank. 1995. Governance: Sound Development Management. Manila: Asian Development Bank.Attila, Gyorgy. 2012. “Agency Problems in Public Sector”. Diakses pada 15 April 2017. http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2012/n1/101.pdf.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2015. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015. Gorontalo: BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2015. Mamuju: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2015. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2015. Palu: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015. Makassar: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015. Makassar: BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka 2016. Banggai: BPS Kabupaten Banggai Laut.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Gorontalo Dalam20Angka 2016. Limboto: BPS Kabupaten Gorontalo.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka 2016. Tobadak: BPS Kabupaten Mamuju Tengah.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Morowali Dalam Angka 2016. Bungku: BPS Kabupaten Morowali.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2016. Kolonodale: BPS Kabupaten Morowali Utara.Badan Pusat Statistik. 2016. Kota Makassar Dalam Angka 2016. Makassar: BPS Kota Makassar.Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2016. Parepare: BPS Kota Parepare.Cresswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications.Gudono. 2014. Teori Organisasi. Yogyakarta: BPFE.Hermana, B., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W. Silfianti. 2012. E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. 3rd. International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR. Vol. 27, pp. 194-199.Huwae, K. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.International Budget Partnership (IBP), 2015. “Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.” Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdf.Jo, Hoje dan Yongtae Kim. 2007. Disclosure Frequency and Earnings Management. Journal of Financial Economics. Vol. 84, No. 2, pp. 1-45.Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.Martani, D., D. Fitriasari, dan Annisa. 2014. Financial and Performance Transparency on The Local Government Websites in Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol. 60, No. 3, pp. 504-516.Nusantari, A. N. 2016. Analisis Determinan Tingkat Transparansi Keuangan dan Pengungkapan Kinerja Website Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus21Pulau Jawa). Skripsi. Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Sari, D. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disampaikan pada Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis 2012. Bandung. 27 Maret 2012.Sari, D. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan Banten). Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado. 25-28 September 2013.Sofia, A dan B. Husen. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi pada Website (Studi pada Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia). Jurnal Media Indonesia. Vol. 12, No. 4, pp. 297-308.Styles, A. K., dan Tennyson, M. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol. 19, No. 1, pp. 56-92.Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Werimon, S., I. Ghozali, dan M. Nasir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. 26-28 Juli 2007.World Bank. 1994. Governance: The World Bank’s Experience. Washington DC: World Bank Publication



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59266

Article Metrics

Abstract views : 868 | views : 1345

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500