TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Fitria Ningrum Sayekti(1*), Indra Bastian(2)
(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad, Aswadi. 2016.Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat).Tesis; Yogyakarta,Program Pascasarjana UGM.Akbar, Bahrullah. 2013. Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori. Jakarta: CV Bumi Metro Raya.Alkins, Stephen Kwamena. 2012. Determinants of Auditee Adoption17of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspectives.Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol. 24 (2),pg. 195-220.Antara News Yogyakarta. 2014. Kota Yogyakarta Lima Kali Berturut-Turut Raih WTP. Jogja Terkini, 22 Mei. Diakses pada 12 November 2016 dari http://jogja.antaranews.com/berita/322646/kota-yogyakarta-lima-kali-berturut-turut-raih-wtp.Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2002. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/SK/I/08/2002 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI Tahun 2002.Diakses pada 16Desember 2016 dari https://www.scribd.com/doc/76605658/1-PMP-2002.__________________________. 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara._________________________. 2010. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.__________________________. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses pada 11 Agustus 2016 dari http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps_i_2013_1409018306.pdf__________________________. 2015. BPK Menyampaikan 10.154 Temuan dalam IHPSI2015. Diakses pada 11 Agustus 2016 darihttp://www.bpk.go.id/news/bpk-menyampaikan-10154-temuan-dalam-ihps-i-2015.__________________________. 2016. BPK Targetkan Kepatuhan Instansi 75%. Diakses pada 23Februari 2017 dari http://www.bpk.go.id/news/bpk-targetkan-kepatuhan-instansi-75.Bastian, Indra, Gatot Soepriyanto. 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep untuk Pemerintah Daerah.Jakarta: Salemba Empat.Bastian, Indra. 2014.Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggung-jawaban Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.Boynton, William C, Johnson, dan Kell. 2014.Modern Auditing. Eighth edition. Chichester: John Wiley and Sons, Inc.Hartanto, Rudy. 2015.Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (Perspektif Karakteristik Auditee, karakteristik Auditor BPK, Karakteristik Eksekutif dan Karakteristik Legislatif Daerah).Tesis; Solo, Program Pascasarjana UNS.Huefner, Ronald J. 2010. Local Government Fraud: The Roslyn School District Case. Management Research Review. Vol. 33 Iss 3, pg. 198-209.Inspektorat. 2016. Wawancara pendahuluan. Inspektorat Kota Yogyakarta.Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.Kusuma, Widya Ardiyanti. 2014.Dinamika Hubungan Inspektorat dengan Objek Pemeriksaan dalam Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Berulang Tahun 2010 - 2013 (Studi pada Inspektorat Kabupaten18Bojonegoro). Tesis; Yogyakarta, Program Pascasarjana UGM.Lasan, Lukas Luli. 2016. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika).Tesis; Yogyakarta, Program Pascasarjana UGM.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.__________________________. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. 2004. Keputusan Nomor 40 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah.Noble, Bram, dan Keith Storey. 2004. Towards Increasing the Utility of Follow-up in Canadian EIA.Environmental Impact Assessment Review. Vol. 25 (2005), pg. 163-180.Rai, I Gusti Agung. 2011. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keu-angan Negara.Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.Ross, William A. 2003. The Independent Environmental Watchdog A Canadian Experiment in EIA Follow-up.Canada,University of Calgary.Sawyer, Lawrence B, Mortimer A, dan Scheiner. 2005. Internal Auditing, Diterjemahkan oleh: Desi Adhariani. Jilid I. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.Sekaran, Uma dan RogerBougie. 2013. Research Methods for Business. Edisi Keenam. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.Suwanda, Dadang. 2013. Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. Jakarta: PPM.Tugiman, Hiro. 2006. Standar Profesional Audit Internal. Yogyakarta: Kanisius.Walikota Yogyakarta. 2012. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Yogyakarta._________________. 2012.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor49 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah berupa Uang._________________. 2014. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang19Diselenggarakan Pemerintah Daerah._________________. 2015. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta._________________. 2016.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah berupa Uang._________________. 2017.Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.Yin, Robert K. 2014. Case Study Research: Design and Methodology. Edisi Kelima. California: Sage Publications, Inc.
DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59274
Article Metrics
Abstract views : 2682 | views : 24062Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
______________________________________________________________________________________________________
2302 - 1500