ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI SUMATRA

https://doi.org/10.22146/abis.v5i1.59295

Asri Suwarsih(1*), Irwan Taufiq Ritonga(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Unversitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada 164 pemerintah daerah di Sumatra dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) ketepatan waktu pengungkapan dan (4) frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah tersebut. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan 29 indikator untuk tahun anggaran 2015 dan 27 indikator untuk tahun anggaran 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 157 website resmi pemda yang dijadikan objek penelitian, rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Sumatra ialah sebesar 13,79% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 9,39% di tahun 2016. Selain itu, hasil pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan, secara keseluruhan pemerintah daerah di Sumatra baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient).Karakteristik yang dapat menjadi pembeda tingkat transparansi pemda peraih indeks transparansi tertinggi dan terendah adalah (1) total aset pemerintah daerah, (2) jumlah anggota DPRD, (3) rasio PAD, (4) total belanja daerah, (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (6) opini BPK atas LKPD, dan (7) jumlah penduduk

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, Keterbukaan Informasi Publik, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Daerah

Full Text:

PDF


References

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.” Jakarta.Badan Pusat Statistik. 2017. “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh”. Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari https://aceh.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/119Badan Pusat Statistik. 2017. “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu.” Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari https://bengkulu.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/4Badan Pusat Statistik. 2017. “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau”. Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari http://kepri.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/64Badan Pusat Statistik. 2017. “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung.” Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari https://lampung.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/11Badan Pusat Statistik. 2017. “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatra Barat”. Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari https://sumbar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/23Badan Pusat Statistik. 2017. “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatra Utara.” Diakses tanggal 5 Juli 2017 dari https://sumut.bps.go.id/10Cresswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications.Gudono. 2016. Teori Organisasi. Yogyakarta: BPFEHart, Oliver. 1995. “Corporate Governance: Some Theory and Implication”. The Economic Journal, Vol. 105, No. 430, pp. 678–89.International Budget Partnership (IBP), 2015. “Open Budget Survey 2015. Open Budgets. Transform Live.” Diakses pada tanggal 20 Februari 2017. http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBS2015-Report-English.pdfKrina P, Loina Lalolo. 2003. “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi.” Sekretariat Good Public Governance. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahRepublik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).Syamsul. 2017. “Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia”. Tesis Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada.World Bank. 1994. Governance: The World Bank’s Experience. Washington DC: World Bank Publication



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v5i1.59295

Article Metrics

Abstract views : 1090 | views : 5835

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500