ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENCAIRAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV

https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59369

Yogi Kusmandhani(1*)

(1) Maksi FEB UGM
(*) Corresponding Author

Abstract


This study aims to obtain an overview as well as to analyze the effectiveness and obstacles that occured in the implementation of Government Internal Control System (SPIP) in the process of state-budget expenditure disbursement in Treasury Office (KPPN) of Jakarta IV. The study also tried to identify the mechanisms of institutional isomorphism that emerge in the implementation of SPIP. The data collection techniques exercised were interviews, observation, documentation, and questionnaires. Analysis of data using Miles & Huberman model consists of three stages i.e. data reduction, data presentation, and conclusion. Based on the results of data analysis, it is concluded that the implementation of SPIP in KPPN Jakarta IV has been effective but still have to make improvements in several parameters. Institutional Isomorphism mechanisms that occurred in the implementation of SPIP were coercive isomorphism and normative isomorphism.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, Government Internal Control System (SPIP), state expenditure disbursement, institutional isomorphism theory, Treasury Office (KPPN)

Full Text:

PDF


References

Akbar, Rusdi. 2012. Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia. Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi 13 November 2012. 32-34.Badan Pemeriksa Keuangan. 2007. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPP Semester I Tahun 2014. http://www.bpk.go.id (diakses tanggal 5 Desember 2014).Boyton., Johnson., Kell. Modern Auditing. 2002. Jakarta: ErlanggaDalil, Irsan. 2010. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah : Studi Kasus Pelaksanaan Pencairan Anggaran di KPPN Jakarta I. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.DiMaggio, P. J., Powell, W.W. 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review 48(2): 147-160.Direktorat Jenderal Anggaran. 2014. Data Pokok APBN 2007-2013. Jakarta.Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-107/PB/2012 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.22Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2013. Modul Pelaksanaan Anggaran. Jakarta.Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2013 tentang Standar Operasi Prosedur/Standard Operating Procedures Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Jakarta.Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-56/PB/2013 tentang Alur Dokumen Pencairan Dana Melalui Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Saat Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Jakarta.Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Surat Dirjen DJPB Nomor S-2308/PB/2014 hal Peningkatan Standar Pengamanan Aset di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Jakarta.Fatmawati, Laras. 2013. Evaluasi Keefektifan Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga. Tesis. Program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.Gudono. 2014. Teori Organisasi. Yogyakarta: BPFE.Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.Halim, Abdul., Kusufi, Syam. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.Hendy., Bambang., Tino., Sugeng. Putusan Sidang Lukai Reformasi Keuangan Negara. http://www.perbendaharaan.go.id (diakses tanggal 5 Desember 2014).Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). STAR-23Study&Accounting Research Vol XI. No 1.Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.Hindriani, Nuning., Hanafi, Iman., Domai, Tjahjanulin. 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya.Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba EmpatJusup, A. H. 2010. Auditing (Pengauditan). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. 2014. Laporan Realisasi Anggaran Tingkat KPPN. Jakarta.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. 2014. Laporan Tahunan KPPN Jakarta IV Tahun 2014. Jakarta.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. 2014. Laporan Pengelolaan Pengaduan UKI KPPN. Jakarta.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. 2014. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Internal Sumber Daya Manusia Periode Triwulan III Tahun 2014. Jakarta.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. 2015. Laporan Kinerja KPPN Jakarta IV Tahun 2014. Jakarta.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. Jakarta.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Jakarta.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2011 tentang Perubahan PMK 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Jakarta.24Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Jakarta.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga. Jakarta.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Jakarta.Munawir, H. S. 2008. Auditing Modern. Yogyakarta: BPFE.Prianggono, Eko. 2013. Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Terhadap Intensitas Praktik Kecurangan Pada Proses Pencairan Dana (Studi Kasus KPPN Malang). Jurnal Ilmiah. FEB Universitas Brawijaya.Program Magister Akuntansi FEB UGM. 2015. Panduan Pedoman Umum Penulisan Tesis. Yogyakarta.Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.25Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Rizaputra. 2009. Survey Pendapat Sistem Pengendalian Intern Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional V Makasar. Tesis. Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia.Satori, Djam’an., Komariah, Aan. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.Susilawati., Riana, S. D. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STAR-Study&Accounting Research Vol XI. No 1.Suwardjono. 2008. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.Vasicek, Vesna., Dragija, Martina., Hladika, Mirjana. 2010. Impact of Public Internal Financial Control on Public Administration in Croatia. Theoretical and Applied Economics Volume XVII, No 4(545), pp.71-86.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v2i2.59369

Article Metrics

Abstract views : 1733 | views : 3744

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500