SiLPA occur almost in every local government in Indonesia. SiLPA may occur due to the realization of revenue targets or exceeding a set budget and actual expenditures that are less than the predetermined budget. The high and low SiLPA not necessarily indicate good performance of the local government concerned. Still needed a deeper study to assess whether SiLPA shown in the LRA is an achievement or otherwise. Several factors must be considered to assess whether SiLPA SiLPA shown in the Statement of Budget Realization is an achievement or otherwise. Several factors must be considered in assessing SiLPA , namely the reform of local government financial management, local government revenue management, local government expenditure management, local government cash management and cash budget, local government asset management, local government debt management and investment, and the management of local government partnerships. These factors are summarized in the overall Local Government Financial Management. This study seeks to uncover the influence of these factors in the area of local government financial management aspects of the SiLPA . The hypothesis is built is that these factors positively influence SiLPA . This research was conducted in the City of Tarakan to sample some employees in SKPD and a financial manager SiLPA largest producer. Analysis of the data in this study using multiple linear regression, with the program SPSS 20. The results of this study indicate that the local government revenue management, local government expenditure management, local government cash management and cash budget, local government asset management, local government debt management and investment, and the management of local government partnerships positive give effect on SiLPA. The reform of local government financial management does not give a positive effect on SiLPA.
Keywords
Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, SiLPA, the reform of local government financial management, local government revenue management, local government expenditure management, local government cash management and cash budget, local
Baay, Tri Adiyanto.,2011. Tesis. Analisa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009.MEP-UGM. Yogyakarta.Bali, Thomas Tuba., 2013. Tesis. Analisa Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur). MAKSI-UGM.Yogyakarta.Cooper, Donald R & Schindler, Pamela S.,2006.Metode Riset Bisnis.Volume 2.Terjemahan, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.Ghozali, Imam.,2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS20. Edisi 6. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gudono.,2011.Analisis Data Multivariat. BPFE. YogyakartaHalim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam., 2012.Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat.Jakarta._____________________________________., 2012. Akuntansi Sektor Publikdari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Penerbit Salemba Empat.Jakarta.Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad., 2012.Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 3.UPP STIM YKPN. Yogyakarta.Jogiyanto., 2011, Pedoman Survey Kuesioner : Pengembangan Kuesioner.Mengatasi Bias, dan Meningkatkan Respon.Edisi 2.BPFE.Yogyakarta.Juanda, Bambang., 2009, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. IPB Press.Bogor.Kuswoyo, Iwan Dwi., 2011.Tesis.Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja Diakhir Tahun Anggaran: Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. Magister Manajemen. UGM.Kementrian Dalam Negeri,. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya No. 59 Tahun 2007.Tim Redaksi Fokusmedia. Fokusmedia, Jakarta.Mahmudi., 2010. Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga. Jakarta.27________. 2010.Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIMYKPN. Yogyakarta.Mardiasmo., 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi.Yogyakarta._________., 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.Rai, I Gusti Agung., 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.Republik Indonesia Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara________________. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah.________________ .Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarang Milik Negara/Daerah________________ .Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan________________ .Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang PemerintahDaerah________________ .Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah._________________ .Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahWitri., 2010. Tesis. Analisa SiLPA pada Perhitungan APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2007-2009.MEP-UGM.Yogyakarta.http://kaltim.antaranews.com/print/12897/silpa-kaltim-rp6582-triliun-tertinggi-di indonesia,diakses tanggal 18 November 2013http://www.djpk.depkeu.go.id/publikasi/apbd/166-deskripsi-dan-analisis-anggaran -pendapatan-dan-belanja-daerah-2011, diakses tanggal 18 November 2013
_logo2.png){kind=logo}
* Corresponding Author
https://doi.org/10.22146/abis.v1i2.59406 
Abstract views : 601
| 
views : 638
