Analisis Pengalihan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Studi Pengalihan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi)

https://doi.org/10.22146/abis.v8i4.61770

Aprilia Vilaning Khairunisa(1*), Abdul Halim(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan mengidentifikasi upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif persentase dan teknik analisis data tekstual.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pelaksanaan pengalihan aset tetap pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ialah sebesar 70%. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengalihan aset tetap antara lain petunjuk teknis, penatausahaan aset tetap, sumber daya manusia (SDM), koordinasi, komitmen pimpinan, dan sanksi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi permasalahan dalam pengalihan aset tetap antara lain melakukan rekonsiliasi aset tetap, membuat forum koordinasi internal, melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kemendagri, dan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan aset tetap kepada seluruh pengurus barang.

 


Keywords


abis;abisugm;abisfebugm;maksi;maksiugm;maksifebugm,feb,febugm, pengalihan aset tetap, petunjuk teknis, penatausahaan aset tetap, sumber daya manusia (SDM), koordinasi, komitmen pimpinan, sanksi.

Full Text:

PDF


References

BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. LHP Nomor 72A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 30 Mei 2017. BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. LHP Nomor 68A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018. Byrne. 1994. The Review of Local Government: The Effects on the Management of Property Assets. Property Management, Vol. 12, Issue: 3, pp. 5-8. Budiyono, Muhtadi, dan Firmansyah. 2015. Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kanun Jurnal Ilmu,Vol 17, No 3. Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. California: Sage Publications. Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. 2011. Qualitative Research Methods. London: Sage Publications Ltd. Kahfi. 2016. Peralihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung. Fiat Justisia, Volume 10, Nomor 4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah, Yogyakarta. Simamora dan Halim. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 10, Nomor 01. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v8i4.61770

Article Metrics

Abstract views : 1597 | views : 4786

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500