(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (*) Corresponding Author
Abstract
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannya dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendala yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP (pajak pusat), yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta ada
kendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yang diidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianya data hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untuk digunakan sebagai data pembanding.
Keywords
pertukaran data/informasi;pemanfaatan pertukaran data/informasi;pajak pusat;pajak daerah;pemeriksaan pajak;perjanjian kerja sama;dimensi birokrasi.