ANALISIS PEMANFAATAN PERTUKARAN DATA/INFORMASI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK PUSAT

https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.78992

Mei Tri Utami(1*), Abdul Halim(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kerja
sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah serta potensi pemanfaatannya
dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, serta mengidentifikasi dan menganalisis kendalakendala
yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerja sama dan pemanfaatan data dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatifstudi kasus dengan fokus pada pelaksanaan di pajak pusat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian - Dalam pelaksanaan kerja sama pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah diidentifikasi terdapat tiga kegiatan utama yang difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan di DJP (pajak pusat), yaitu kegiatan persiapan pertukaran data, kegiatan pertukaran dan pemanfaatan, dan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kerja sama pertukaran data ini juga berpotensi untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, yaitu sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan dan dapat menjadi data pembanding dalam proses pengujian pemeriksaan. Pelaksanaan dan pemanfaatan data hasil kerja sama ini masih belum optimal. Hal ini terjadi karena ada dimensi birokrasi yang menghambat pelaksanaan kerja sama, seperti dimensi formalisasi, standardisasi, spesialisasi, dan hierarki, serta ada

kendala perbedaan infrastruktur antara DJP dan pemda dan kendala data. Kendala spesifik yang
diidentifikasi menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dalam rangka pemeriksaan
pajak pusat adalah kendala administratif, yaitu dengan tidak diusulkannya pemeriksaan sebagai
tindak lanjut dari mekanisme pengawasan, serta kendala teknis, yaitu dengan tidak tersedianya
data hasil pertukaran data perpajakan sehingga kurang lengkap dan kurang relevan untuk
digunakan sebagai data pembanding.


Keywords


pertukaran data/informasi;pemanfaatan pertukaran data/informasi;pajak pusat;pajak daerah;pemeriksaan pajak;perjanjian kerja sama;dimensi birokrasi.

Full Text:

PDF



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v10i4.78992

Article Metrics

Abstract views : 984 | views : 1546

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500