Kepesertaan yang rendah pada pekerja bukan penerima upah dan tangangan dalam menuju universal health coverage 2019: analisis data IFLS 5

Abstract

Latar belakang: Mewujudkan Universal Health Coverage salah satunya seluruh penduduk Indonesia tahun 2019 sekitar 257,5 juta jiwa mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Saat ini baru sekitar 203.3 juta jiwa penduduk yang masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Rendahnya kepesertaan  Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya terjadi pada rest polling PBPU , dimana   29.9 juta jiwa kelompok PBPU yang baru terdaftar. Tujuan: Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi  rendahnya tingkat kepesertaan  PBPU dalam asuransi kesehatan untuk mencapai UHC 2019. Metode: Penelitian menggunakan jenis rancangan penelitian kuantitatif, metode observasional diskriptif, dengan desain studi cross-sectional. Data dari  Indonesian Family Life Survey 2014 (IFLS 5) dengan responden individu 11.347 dan  dianalisis dengan logistic regression. Responden merupakan individu berumur 15 tahun atau lebih dan bekerja dengan status lapangan pekerjaan PBPU. Hasil: Analisis menunjukan proporsi kelompok PBPU yang tidak memiliki asuransi kesehatan  berdasarkan status ekonomi mencapai 40%  kategori miskin dan 43% ketegori tidak miskin. Model dikontrol dengan variabel usia, Pendidikan, status pernikahan, wilayah, ADL (activities of daily living), status perkejaan, kondisi kesehatan, dan jenis kelamin. PBPU tidak miskin memiliki hubungan positif signifikan pada semua kategori usia, Pendidikan tinggi, wilayah jawa-bali, dan perkotaan. Sedangkan hasil lainnya ketagori miskin memiliki hubungan positif signifikan untuk  kelompok usia 31-45 tahun, wilayah jawa-bali,  dan perkotaan. Sedangkan koefisien negatif dalam model kelompok PBPU cenderung tidak memiliki asuransi kesehatan ditunjukan pada  lapangan usaha bangunan, gangguan ADL, kondisi sehat, dan jenis kelamin. Simpulan dan Saran: Bukti menunjukan bahwa tingkat partisipasi PBPU dalam jaminan kesehatan sangat dipengaruhi berdasarkan; status ekonomi, usia, pendidikan, wilayah, ADL, jenis lapangan pekerjaan,  dan  kondisi kesehatan. Dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan kelompok PBPU (kelompok miskin) dalam jaminan kesehatan di perlukan kebijakan pemuktahiran data , sedangkan kelompok tidak miskin perlu dibuatkan setting program yang memperhatikan kelompok umur, wilayah, dan jenis lapangan pekerjaan.