Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Erwinton Putra Antonius Tarigan(1*), Lastria Nurtanzila(2)
(1) Inspektorat Kabupaten Karo
(2) Program Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011. Maret. Jakarta.
BPKP. 2000. Mengenal Proses Kebijakan Publik. Tim AKIP BPKP. Jakarta.
Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Edisi Pertama. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
Hadi, Waskito. 2008. Beyond the Call of Duty, Good Governance Bukanlah Mimpi Belaka. Majalah Pemeriksa: Bebas dan Objektif. No. 116/Edisi Khusus 2008/tahun XXVIII. BPK-RI. Jakarta.
Harun, 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah. Buku 2. Universitas Diponegoro. Semarang.
Kumorotomo, Wahyudi. 2006. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. Mewirausahakan Birokrasi. Terjemahan Abdul Rosyid. 1996. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. 13 Juni 2005. Jakarta.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. 22 Oktober 2010. Jakarta.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 Fungsi, Rincian Tugas dan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 729 Tahun 2009 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.
Siregar, Baldric, dan Bonni Siregar. 1996. Akuntansi Pemerintahan Dengan Sektor Dana. Edisi Kedua. STIE-YKPN. Yogyakarta.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010. CV Alfabeta. Bandung.
Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 5 April 2003. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. 14 Januari 2004. Jakarta.
Widjajarso, Bambang. 2011.Penerapan Basis Akrual pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. http//sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011.
DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.6847
Article Metrics
Abstract views : 28239 | views : 33589Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c)