Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan

https://doi.org/10.22146/jkap.6850

Edison Edison(1*)

(1) Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Ilmu Politik Universitas Ekasakti Padang
(*) Corresponding Author

Abstract


Tulisan ini mendiskusikan tentang kebijakan pendidikan yang berfokus pada sekolah internasional (RSBI). Ini merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat berkompetisi di tingkat internasional. Dalam Permendagri 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SBI/RSBI telah dikonstruksi dengan satu rangkaian standar untuk menyelenggarakan pendidikan internasional. Standar itu memiliki target kualitas pendidikan yang harus dicapai. Akan tetapi, sejak tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah menjadi polemik publik. Pada faktanya, pengejawantahan semangat “pendidikan berkualitas untuk semua” sangat ditentukan oleh luasnya masalah akses masyarakat terhadap pendidikan.

Keywords


Investasi pendidikan, kebijakan pendidikan, ketimpangan akses

Full Text:

PDF


References

Anwar, M. Idochi. 1991. Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. Mimbar Pendidikan: Jurnal Pendidikan. X(1).

Alasan Utama Sekolah Bertaraf Internasinal (SBI) Harus Dihentikan. 2011. http://dsperdana.wordpress.com/2011/03/12/10-alasan-utama-sekolah-bertaraf-internasional-sbi-harus-dihentikan/. 5 Desember 2011.

Bappenas. 2009. Review Kaitan Program Wajar Diknas 9 Tahun dengan Beberapa Isu Pembangunan.Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas. Jakarta.

Djohar. 1999. Reformasi Dan Masa Depan Pendidikan Di Indonesia; Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof. Dr. Djohar MS. IKIP. Yogyakarta.

Fattah, Nanang. 2009. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Irianto, Yoyon B. dan Udin S. Sa’ud. 2010. Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional. Editor Tim Dosen Administrasi Pen­didikan UPI. Manajemen Pendidikan. Alfabeta. Bandung. 201-245.

Irianto, Yoyon. 2010. Pemasaran Pendidikan. Editor Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan. Alfabeta. Bandung.

Kementerian Pendidikan Nasional RI. 2010. Panduan Pembinaan R-SMA-BI.Direktorat Pembinaan SMA. Jakarta.

Koswara dan Triatna. 2010. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Editor Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan. Alfabeta. Bandung.

Martono, Nanang. 2009. Upaya Mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional Berbasis Potensi Lokal. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 15.

Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. 9 Juli 2007. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91. 4 Juli 2008. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 16 Oktober 2009. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Inkonstitusionalnya RSBI-SBI.

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010-2014.

Rohman, A. dan T. Wiyono. 2010. Education Policy in Decentralization Era. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Laksbang Meditama. Yogyakarta.

___________. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Laksbang Meditama. Yogyakarta.

Sastradipoera, Kamaruddin.1991. Investasi dalam Pendidikan, Mimbar Pendidikan: Jurnal Pendidikan X(1).

Supriadi, Dedi. 2010. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Remaja Rosda Karya. Yogyakarta.

Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI.

Suwandi. 2009. Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan Pasca Otonomi Daerah. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 15.

Triwiyanto, T. dan A.Y. Sobri. 2010. Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. 8 Juli 2003. Jakarta.

UNDP Human Development Report 2004. http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/Kebijakan-SBI.pdf. 15-04-2011.

USAID. 2008. Decentralization Basic Education 1 (DBE1): Management and Governance. Desember 2008.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.6850

Article Metrics

Abstract views : 1304 | views : 778

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c)



Copyright of JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online)

Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281,

Phone: 0274-563825

Fax: 0274-589655
Email: igpa@ugm.ac.id