Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara

https://doi.org/10.22146/jkap.6871

La Ode Wahiyuddin(1*)

(1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari
(*) Corresponding Author

Abstract


Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.

Keywords


Otonomi Daerah, politisasi, patologi birokrasi, Sekretariat Daerah

Full Text:

PDF


References

Azhari. 2011. Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi 6. Gramedia. Jakarta.

Handoko. 1989. Manajemen. Edisi 2. BPFF. Yogyakarta.

Ismail, HM. 2007. Politisasi Birokrasi. Averroes Press. Malang

Jeddawi, Murtir. 2010. Karier PNS di Persimpangan Jalan, Sebuah Refleksi Atas Kebijakan Kepegawaian di Era Otonomi Daerah. Gallery Ilmu. Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi, et. al. 2010. Reformasi Aparatur Ditinjau Kembali. Gava Media. Yogyakarta.

Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi 20. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi, Hadari. 2003. Kepemimpinan Mengektifkan Organisasi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Pasolong, Herbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15. 17 Februari 2003. Jakarta.

Rivai, Veithzal dan Dedy Mulyadi. 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Rajawali Pers. Jakarta.

Suganda, Dann. 1988. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Intermedia. Jakarta.

Simamora, Henry. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 1. STIE YKPN. Yogyakarta.

Siagan, Sondang P. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 14. Bumi Aksara. Jakarta.

Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Suharyanto, Hadriyanus dan Agus Heruanto Hadna. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Media Wacana. Yogyakarta.

Surat Keputusan Kepala BKN No 43/KEP/2001 Standar Kompetensi Jabatan Struktural. 20 Juli 2001. Jakarta.

Thoha, Miftah. 2003. Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku. Edisi 9. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

___________. 2010. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Edisi ke 7. Rajawali Pers. Jakarta.

Tim Peneliti BKN. 2000. Peta Potensi Kepegawaian, Kasus Guru di Tiga Provinsi. Puslitbang Badan Kepegawaian Negara. Jakarta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. Birokrasi dalam Polemik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. 15 Oktober 2004. Jakarta.

Undang-Undang No. 43 tahun 1999 Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. 30 September 1999. Jakarta.

Utomo, Warsito. 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Admnistrasi Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.6871

Article Metrics

Abstract views : 1324 | views : 1585

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c)



Copyright of JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online)

Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II

Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281,
Phone: 0274-563825
Fax: 0274-589655
Email: igpa@ugm.ac.id