Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan

https://doi.org/10.22146/jkap.7512

Fajar Sidik(1*)

(1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Tulisan ini menganalisis tentang implementasi kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta. Belum efektifnya pencapaian program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui penggunaan KMS menjadi latarbelakang masalahnya. Pen­ tingnya penjelasan atas faktor­faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terha­ dap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis da­ lam pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil kajian penelitian, faktor­faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS di bidang pendidikan oleh Pemkot Yogyakarta belum efektif mampu mencapai tujuannya adalah: (a) Kurangnya pemahaman dan kejelasan pelatihan pendataan KMS oleh para Petugas Sosial Masyarakat (PSM); (b) Tingginya subjektivitas petugas PSM dalam pendataan KMS; (c) Terjadinya inkonsistensi sosialisasi yang diberikan; (d) Memiliki birokrasi yang bersifat complex structure; (e) Komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan; (f ) Sumber daya manusia yang belum memadai; (g) Terjadinya inter­vensi anggota dewan (DPRD) terhadap implementasi program KMS, (h) Masih rendahnya kesadaran diri dari warga kota Yog­ yakarta yang mampu; dan (i) KMS digunakan sebagai motif warga kota Yogyakarta untuk mempermudah masuk sekolah negeri.

Keywords


Implementasi, Kebijakan KMS, Kota Yogyakarta.

Full Text:

PDF


References

Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik 1(1).

Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Ilmu Administrasi Uni­ versitas Negeri Makassar: Jurnal Administrasi Publik 1(1).

Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Fajar Interpratama Offset. Jakarta.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 2011. Buku Informasi Pendidikan dalam angka 2007­2011. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 2012. Pedoman Buku Informasi Pendidikan dalam angka 2012. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Gava Media. Yogyakarta.

Keputusan Walikota Yogyakarta No. 244/KEP/2012 tentang Penetapan Parameter Pendataan Pen­duduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindunngan Sosial Kota Yogyakarta.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 tentang Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pada Setiap Jenjang Pendidikan.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Pendidikan Daerah.

Media Info Kota. 2013. Tetap Bersekolah Dengan Jaminan Pendidikan Daerah. http://mediainfokota.

jogjakota.go.id/detail.php?berita_id=189.

Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. PT Elek Media Komputindo. Jakarta.

Peraturan Daerah No 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta.

Rohman, Arif. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. LaksBang Mediatama. Yogyakarta.

Subarsono. 2003. Analisis Kebijakan Publik. MAP UGM. Yogyakarta.

________. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Alfa Beta. Bandung.

_______. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfa Beta. Bandung.

Sutirin. 2006. Implementasi Kebijakan Pendataan Rumahtangga Miskin Dan Distribusi Kkb Oleh Badan Pusat Statistik (Studi Kasus Di Kecamatan Suruh Kab. Semarang). Tesis. Program Stu- di Magister Ilmu Administrasi. Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS. Yogyakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.7512

Article Metrics

Abstract views : 8015 | views : 5981

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik