Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang

https://doi.org/10.22146/jkap.7521

I Putu Yoga Bumi Pradana(1*)

(1) Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang- garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan dokumen pengelolaan APBD.

Keywords


transparansi birokrasi, sekresi/kerahasiaan, informasi pengelolaan anggaran

Full Text:

PDF


References

Alt, James E. and Lassen, David Dreyer. 2006. Transparency, Political Polarization, and Political Budget Cycles in OECD Countries. American Journal of Political Science, 50(3): 530-550. Midwest Political Science Association Stable. http://www.jstor.org/stable/3694233. Diakses 23 Maret 2012.

Albrow, Martin. 1989. Birokrasi. Tiara Wacana.Yogyakarta.

Bertens K. 2001. Perspektif Etika: Esai Tentang Masalah-Masalah Aktual. Kanisius. Yogyakarta.

Best, Jacqualine. 2005. The Limits of Transparency: Ambiguity and The History of International Finance. Cornell University Press. New York.

Bethan, David. 1990. Birokrasi. Bumi Aksara. Jakarta.

Blau, Peter M dan Marshall W. Meyer. 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Penerbit Prestasi Pustakaraya. Jakarta.

Brown, CV, dan Jackson, P.M. 1986. Public Sector Economics. 3rd edition. Blackwell-British Ltd. Basil.

Denhardt, Robert, B., dan Janet, V. Denhardt. 2006. Public Administration: An Action Overview. Fifth Edition. Thomson Wadsworth. United States of America.

___________________________________. 2007. The New Public Service – Serving, Not Steering. Expanded Edition. M.F. Sharpe, Armonk. New York, London, England.

Dudji, Noverman. 2012. Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Jurnal Mimbar, Sosial dan Pembangunan 28(2). Bandung.

Dwivedi, O. P. 1988. Introduction: Public Service Responsibility and Accountability in Public Service Accountability: A Comparative Perspective. Kumarian Press. Hartford.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Governance Decentralized Survei 2002 dalam Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Edward III, George. 1980. Implementation Public Policy. Congresional Quarter Press.Washington DC.

Etzioni, Eva dan Halevy. 2011. Demokrasi dan Birokrasi Sebuah Dilema Politik. Total Media. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2007. Akutansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Haryatmoko. 2011. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Henry, Nicholas. 2004. Public Administration and Public Affairs, 9th ed. Pearson Prentice Hall. London.

Instruksi Kemendagri Nomor 188.52/1797/SJ tanggal 09 Mei 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Kim, Pan Suk; Halligan, John; Cho, Namshin; Oh, Cheol H., Eikenberry Angela M. 2005. Toward Participatory and Transparent Governance: Report on the Sixth Global Forum on Reinventing Government. Public Administration Review, 65(6): 646-654. Blackwell Publishing on behalf of the American Society for Public Administration. http://www.jstor.org/stable/3542475. Diakses 23 Maret 2012.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. Harper Collins. New York.

Meijer, Albert. 2012. Understanding the Complex Dynamics of Transparency. Department of Public Administration and Organizational Science Utrecht University. Netherlands.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6. Sage Publication. London.

Mitchell, R. B. 1998. Sources of Transparency: Information Systems in International Regimes. International Studies Quarterly, 42(1): 109-130.

Oliver, Richard, W. 2004. What is Transparency. The McGraw-Hill Companies, Inc. United States America.

Oye, K. A. 1986. Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies. Dalam K. A. Oye (ed.). Cooperation Under Anarchy. Princeton University Press. Princeton, NJ.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan In- formasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sayrani, Lorens, dkk. 2010. Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bengkel APPek. Kupang.

Shah, Anwar and Shen, Chunli. 2005. Public Sector Governance and Accountability Series: Budgeting and Budgetary Institutions. World Bank. Washington.

Shah, Anwar. 2007. Public Sector Governance and Accountability Series: Local Budgeting. World Bank. Washington.

Smith, Brian C. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of The State. George Allen & Unwin. London.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wildavsky, Aaron, dan Caiden, Naomi. 2012. Dinamika Proses Politik Anggaran. Matapena Consultindo. Yogyakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.7521

Article Metrics

Abstract views : 8250 | views : 11419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik