Hambatan Birokrasi dan Manajerial dalam Implementasi Kebijakan Asi Eksklusif di Kota Binjai

https://doi.org/10.22146/jkki.10013

Eka Nenni Jairani(1*), Yayuk Hartriyanti(2), Detty S. Nurdiati(3), Mubasysyir Hasanbasri(4)

(1) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada
(2) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada
(3) 
(4) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Background: The coverage of exclusive breastfeeding in Indonesia is still not satisfactory. Based on data from Riskesdas in 2010, exclusive breastfeeding coverage 31,0% and 30,2% in 2013. As for the less than an hour process of breastfeed in 2010 amounted to 29.3% and 34.5% in 2013. Some policies those concerning about exclusive breastfeeding and early initiation of breastfeeding has been established. The established policies at the central level should be implemented and under surveillance in order to have an impact and achieve the goals set. There are many factors that influence the process of implementation including implementing perception, communication, budget, resources, facilities and infrastructure, bureaucratic structures, and unclear technical implementation guidelines. Objective: This research aimed to obtain a representation of the implementation of exclusive breastfeeding policy at Binjai city North Sumatera as well as surveillance and the factors that influence its implementation. Methods: This research use a qualitative method with case study approach. Data collected by indepth interviews, focus groups discussion, observation and document study. Results: Implementation of exclusive breastfeeding policy is still not implemented. This can be seen by inexistence of surveillance to the policy implementation and there are different interpretations in implementing the policy by the policy implementers. Moreover, there is no communication channel, basic quantity of budget, the training for midwives, facilities and supporting infrastructure, bureaucratic structure, as well as the guidelines of technical implementation in this implementation of policy. Conclusion: The implementation of exclusive breastfeeding policy should be initiated with the establishment of derivative policies at the local level so that there are clear regulations in the implementation.

ABSTRAK

Latar Belakang: Cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih belum memuaskan. Berdasarkan data Riskesdas 2010 cakupan ASI eksklusif sebesar 31,0% dan 30,2% pada tahun 2013. Sedangkan untuk proses menyusu kurang dari satu jam (IMD) pada tahun 2010 sebesar 29,3% dan pada tahun 2013 sebesar 34,5%. Beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik di tingkat pusat seharusnya diimplementasikan dan dilakukan pengawasan dalam proses implementasinya, agar mempunyai dampak dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi diantaranya persepsi pelaksana, komunikasi, anggaran, sumber daya, sarana dan prasarana, struktur birokrasi, dan pedoman pelaksanaan teknis yang kurang jelas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Kota Binjai Sumatera Utara serta pengawasannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Binjai Kota pada bulan Mei-Juni 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview, focus group discussion, observasi, dan studi dokumen. Hasil: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif masih belum dilaksanakan dengan baik. Tidak adanya pengawasan terhadap implementasi kebijakan, penafsiran yang berbeda dalam mengimplementasikan kebijakan oleh implementer kebijakan. Selain itu tidak adanya saluran komunikasi, besaran anggaran, pelatihan bagi bidan, sarana dan prasarana pendukung, struktur birokrasi, serta pedoman pelaksanaan teknis, menyebabkan belum tercapainya tujuan kebijakan yang diharapkan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan ASI Eksklusif sebaiknya diawali dengan dibuatnya kebijakan turunan di tingkat daerah sehingga ada regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya.

 

 


Keywords


Implementation of policy; Surveillance of implementation; Exclusive breastfeeding; Implementasi kebijakan; Pengawasan implementasi; ASI eksklusif

Full Text:

PDF


References

Dewi A, Suparwati A, Suryawati C, Analisis Implementasi Kebijakan ASI Eksklusif Di Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2013, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2014; 2(1): 22-27.
Zulfayeni, Julia M, Helmiyati S, Pengaruh Dukungan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Sampai Usia 4 Bulan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 2005; 2(2): 53-59.
Lin S, Chien L, Tai C, Lee C, Effectiveness of a prenatal education programme on breastfeeding outcomes in Taiwan, Journal of Clinical Nutrition, 2007.
Fikawati S, Syafiq, A, Praktik Pemberian ASI Eksklusif, Penyebab-Penyebab Keberhasilan dan Kegagalannya, Jurnal Kesmas Nasional, 2009; 4(3): 120-131.
Balitbangkes Kemenkes RI. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010. Jakarta. 2010.
Balitbangkes Kemenkes RI. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Jakarta. 2013.
Winarno, Budi, Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Medpress, Yogyakarta, 2007.
Purwanto, EA, Sulistyastuti, DR, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Gava Media,Yogyakarta, 2012.
Ayuningtyas, D, Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Paraktik, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2014.
Fikawati S, Syafiq A, Kajian Implementasi dan Kebijakan ASI Eksklusif dan IMD di Indonesia, Makara Kesehatan, 2010; 14(1): 17-24.
Hasanbasri, M, Maksimasi, Free Rider, dan Kegagalan Imlementasi Kebijakan, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2012; 03(01): 121-124.
Durlak, JA, DuPre, EP, Implementation Matters: A Review of Research on the Influence of Implementation on Program Outcomes and the Factors Affecting Implementation, Am J Community Psychol, 2008; 41: 327-350.
Frieden, TR, Six Components Necessary for Effective Public Health Program Implementation, American journal of Public Health, 2014; 104(1): 17-22.
Santi MY, Implementasi Kebijakan Pemberian ASI Eksklusif Melalui Konseling oleh Bidan Konselor, Jurnal Kesmas Nasional, 2014; 8(8): 346-352.
Akib H, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, 2010; 1(1):1-11.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.10013

Article Metrics

Abstract views : 439 | views : 687

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats