Public-Private Partnership: Menuju inklusivitas akses layanan paliatif di Indonesia

Abstract

Pelayanan paliatif adalah suatu bagian dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi kesia-siaan (futile) dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien dengan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan layanan kesehatan yang komprehensif. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di bulan November 2024 telah mencapai 98% dengan peningkatan beban akibat penyakit katastropik yang menelan sebagian besar anggaran. Pelayanan paliatif, yang berperan penting dalam mendukung kualitas hidup pasien, hingga saat ini masih belum sepenuhnya terimplementasi dalam kerangka JKN, meski telah dicakup dalam INA-CBGs dengan coding Z51.5. Pendanaan sektor filantropi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan pasien paliatif yang memerlukan kolaborasi erat antara berbagai profesional, termasuk dokter, perawat, pramurukti, psikolog, dan pekerja sosial. Sistem BPJS Kesehatan saat ini masih belum mencakup semua aspek yang diperlukan dalam pelayanan paliatif. Terlebih, layanan perawatan di rumah atau home care pun masih belum menjadi bagian dari penjaminan JKN. Hal ini dapat membuka kesempatan bagi filantropi untuk berperan dalam memastikan ketersediaan layanan, serta menyediakan ruang bagi dukungan komunitas yang strategis, terstruktur, dan berkelanjutan. Integrasi antara inisiatif filantropi dan dukungan pemerintah dapat menciptakan solusi komprehensif dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Diperlukan restrukturisasi dalam sistem penjaminan sosial agar perawatan paliatif diakui secara “penuh” dan mampu memfasilitasi kebutuhan riil pasien, mengingat intensitas dan pentingnya dampak paliatif terhadap kualitas hidup pasien dan keluarga.