Maksimasi, Free Rider dan Kegagalan Implementasi Kebijakan

https://doi.org/10.22146/jkki.v1i3.25038

Mubasysyir Hasanbasri(1*)

(1) Universitas Gajah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Jika mempelajari policy making process, kita belajar tentang rational choice theory - bahwa setiap individu dalam organisasi akan mengutamakan kepentingan pribadi mereka. Dalam implementasi, kepentingan dari penduduk sering dikalahkan oleh kepentingan pribadi dari penyelenggara layanan. Jadi implementasi kebijakan sering gagal karena adanya kepentingan pribadi dari penyelenggara layanan. Implementasi kebijakan bagian penting dari policy analysis. Jika kebijakan berhasil dibuat dengan susah payah, tidak selalu berarti kebijakan itu akan terimplementasi begitu saja. Ada banyak tantangan yang membuat kebijakan itu tidak berarti apa-apa - kebijakan di atas kertas - tidak ada implementasinya.  Kebijakan yang gagal jika implementasinya tidak ada. Kegagalan implementasi adalah termasuk kegagalan kebijakan. Implementasi adalah ranah dari manajer program. Jika kebijakan ingin berhasil, ia membutuhkan manajer yang efektif. Mereka membuat kebijakan menjadi operasional dan dapat menyajikan layanan kepada penduduk yang membutuhkannya.


Keywords


Indonesia; Implementation; Corruption; Policy implementation; Government failure; Public servants; Policy analysis;health policy

Full Text:

PDF


References

  1. Gani A, Pedoman Reformasi Sektor Kesehatan “Health Sector Reform”, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat - Departemen Kesehatan RI, Jakarta, 2007.
  2. Trisnantoro L, Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah: 2001-2003, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
  3. Thabrany H, Social Health Insurance in Indonesia: Current Status and the Proposed National Health Insurance, Presented in Social Health Insurance Workshop WHO SEARO, New Delhi, March 13-15, 2003 Revised, August 2003. 2003.
  4. Mukti A, Reformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia Dan Prospek Kedepan, Pusat Manajemen Pembiayaan dan Asuransi Kesehatan UGM, Yogyakarta, 2007.
  5. Hechter M, Towards a Sociological Rational Choice Theory, The Social Sciences and Rationality: Promise, Limits, and Problems, 2004:23.
  6. Hechter M, Sociological Rational Choice Theory, Annual Review of Sociology, 1997;23:191–214.
  7. Kristiansen S, Ramli M, Rinaldo R, et al, Buying an Income: The Market for Civil Service Positions in Indonesia, Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2006;28(2):207–233
  8. Lerberghe WV, Conceic C. When staff is underpaid: dealing with the individual coping strategies of health personnel, Bulletin of the World Health Organization, 2002;80(01):581–584.
  9. Filmer D, Lindauer DL, Does Indonesia have a “low pay” civil service? Bulletin of Indonesian Economic Studies. 2001;37(2):189–205.
  10. Chernichovsky D, Bayulken C A, Pay-For-Performance System for Civil Service Doctors: The Indonesian Experiment. Social Science & Medicine. 1995;41(2):155–161.
  11. Marquez L, Keane L, Making Supervision Supportive and Sustainable: New Approaches to Old Problems, Management and Leadership Program, Produced for the Maximizing Access and Quality Initiative (MAQ), 2002.
  12. Budiman A, Roan A, Callan VJ, Rationalizing Ideologies, Social Identities and Corruption Among Civil Servants in Indonesia During the Suharto Era. Journal of Business Ethics. 2012. 24, 2012).
  13. Suryati S, Hasanbasri M, Padmawati RS, Benarkah Rumahsakit Pemerintah Menggunakan Manajemen Keluhan Pasien untuk Melindungi Pembayar Pajak? Studi Reformasi Birokrasi di Rumahsakit Bantul DIY. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2012;1(2):1–7.
  14. Hasanbasri M, Politik Lokal dan Program Kesehatan di Masa Desentralisasi. In: Trisnantoro L, ed, Implementasi Desentralisasi Kesehatan Indonesia 2000-2007, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2009:310–312.
  15. Utarini A, Mutu Pelayanan Kesehatan di Indoensia: Sistem Regulasi yang Responsif, Pidato Guru Besar Universitas Gadjah Mada, 2011, Available at: http://www.kebijakan kesehatanindonesia.net/.
  16. Syarief S, Patofisiologi Korupsi di Bidang Kesehatan, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 2006;IX(1):2–9.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.v1i3.25038

Article Metrics

Abstract views : 540 | views : 350

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

License URL: https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/25038/17194

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats