Evaluasi Implementasi Kebijakan Persalinan bagi Masyarakat Miskin oleh Bidan Praktik Swasta di Kota Tanjungpinang

https://doi.org/10.22146/jkki.v2i2.25043

Elfrida Tambun(1), Mubasysyir Hasanbasri(2*)

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Latar belakang: Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menghambat akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Dalam upaya menjamin akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan masyarakat. Adanya keterbatasan jam kerja puskesmas mengakibatkan jam pelayanan terbatas. Mengatasi hal ini pemerintah menetapkan praktek bidan swasta salah satu pelayanan kesehatan yang dapat digunakan masyarakat miskin dengan biaya pelayanan ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah ini belum berhasil meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan suatu evaluasi untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat agar dapat dicarikan pemecahan masalah dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin oleh bidan swasta di Kota Tanjungpinang.

Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek penelitian adalah bidan PNS yang melakukan praktek kebidanan, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, dan ibu bersalin pengguna kartu askeskin. Pemilihan responden untuk bidan dan ibu bersalin digunakan tehnik purposive sampling. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil: Kebijakan persalinan masyarakat miskin di Kota Tanjungpinang belum mendapat dukungan secara optimal dari pemerintah daerah. Plafon biaya yang kecil membuat tidak semua bidan bersedia menolong pasien askeskin dengan klaim biaya ke puskesmas. Bidan praktek swasta melakukan iur biaya dari pasien askeskin. Tidak ada perbedaan jenis pertolongan yang diberikan bidan praktek swasta antara pasien askeskin dan masyarakat umum. Pasien askeskin merasa puas dengan pelayanan yang diberikan bidan praktek swasta.

Kesimpulan:

Bidan praktek swasta tidak semuanya bersedia memberikan pelayanan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin dengan mengajukan klaim ke puskesmas. Dukungan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap implementasi askeskin diwujudnyatakan dengan pengembangan dua unit puskesmas menjadi puskesmas perawatan. Pelayanan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin yang diberikan bidan praktek swasta tidak berbeda dengan pasien umum. Plafon klaim biaya jasa persalinan bagi masyarakat miskin dinilai para bidan praktek swasta terlalu minim dan mengakibatkan adanya iur biaya dari pasien. Pengajuan klaim biaya jasa pertolongan persalinan oleh bidan praktek swasta cepat dan mudah.

 

ABSTRACT: BIrth delivery practices for the poor in Tanjung Pinang Indonesia: evaluation of private midwife practitioners

Background: Economy factor is one of the factors that could hampered community’s access in the utilization of health service. In the guarantee effort of poor community access toward health service, the government was conducted managed program. The limitation of working hours in primary health care was causing limited service hours. Therefore, in order to solve the problem, the government stated that private midwife practice as one of the health services could be utilized by poor community with budget that was covered by government. The government’s policy has not yet able to improve the coverage of delivery attendant by health care provider. Hence, an evaluation to find out the phenomenon occurred in the community is necessary to solve this problem in order to improve the health service in the future.

Objective: This research was aimed to find out the description of delivery assistance policy implementation for poor community by private midwife in Tanjungpinang Municipality.

Method: This was a descriptive research that used qualitative approach with case study design. The research subject was civil servant midwife who had midwifery practice, head of primary health care, head of health office, head of family health division, and mothers who delivered and had askeskin (health insurance for poor community) card. The selection for midwife and mothers who delivered was using purposive sampling technique. Furthermore, the data was collected by using primary data that was obtained from indepth interview result that used interview guidance, while the secondary data was obtained from document observation, and the data will be analysed qualitatively.

Result: The policy of delivery for poor community in Tanjungpinang Municipality has not yet obtained optimal support.The small bugdet availability affected not all of the midwives were willing to assist askeskin patient with cost claim to primary health care. Private practice midwife asked for fee from askeskin patient. There was no difference the treatment given between askeskin patient and common people. However, askeskin patient was satisfied with the service given by private practice midwife.

Conclusion: The implementation of delivery policy for poor community by private practice midwife has not yet optimal as there was a lack of support from municipality government, administratively or financially.



Keywords


vulnerable;the poor;low income families;pregnant women;private provider;independent midwife practitioner



References

1. Hapsara R, Pembangunan Kesehatan di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.

2. Departemen Kesehatan RI, Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005 – 2009, Jakarta, 2006.

3. Dhakal S, Chapman GN, Simkhada PP, Teijlingen ER, Stephens J, Raja AE, Utilisation of postnatal care among rural women in Nepal, Journal of Biomed Central Pregnancy and Childbirth, 2007;7:19

4. Saimi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Persalinan Gratis di Puskesmas Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, 2005.

5. Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Profil Kesehatan Kota Tanjungpinang Tahun 2007, Tanjungpinang, 2008.

6. Sarwono J, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

7. Subarsono AG, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

8. Winarno, Budi, Kebijakan Publik : Teori dan Proses, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007. 9. Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, Jakarta, 2007.

10 Elfian, Penerimaan Dokter dan Perawat Terhadap Sistem Pelayanan Gratis di 70  Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 02, No. 1 Maret 2013 Elfrida Tambun, dkk.: Evaluasi Implementasi Kebijakan Persalinan Puskesmas Kabupaten Kampar. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

11 Mukti AG, Sistem Jaminan Kesehatan Konsep Desentralisasi Terintegrasi, Karya Husada Mukti, Yogyakarta, 2007.

12 Bank Dunia, Inovasi Pelayanan Pro-miskin, Sembilan Studi Kasus di Indonesia, 2006.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.v2i2.25043

Article Metrics

Abstract views : 512 | views : 300

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia



The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats