Efektivitas Penilaian Mandiri Evaluasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kementerian Kesehatan dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

https://doi.org/10.22146/jkki.26480

Dora Dora(1*), Wachyu Sulistiadi(2)

(1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
(2) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Self Assessment  Effectiveness of Free of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation in The Health Ministry in The Aim of Bureaucracy Reform Policy 

Background: Implementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting the implementation of national development in the field of health. Strengthening Bureaucracy Reform aims to improve public services because bureaucrats are public servant. Evaluation towards WBK / WBBM is a small form of Bureaucracy Reform applied to a minimum work unit of echelon 3. Evaluation to WBK / WBBM was conducted through self assessment by Internal Assessment Team at Ministry of Health level, which will be futher evaluate by National Assessment Team from Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is a significant difference between the evaluation results conducted by TPI and TPN. Purpose: The purpose of this study is to determine the effectiveness of self assessment  in the evaluation of WBK / WBBM conducted by Itjen Kemenkes in accelerating the achievement of Bureaucracy Reform in the Ministry of Health. Method: This research is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews with 9 informants and document tracking. Results: The study was conducted in May - June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the research stated that the regulation is not yet complete, the communication of the evaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK / WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unit characteristic, there is still difference of motivation, perception and human resource competence become a factors that influence effectiveness of the evaluation towards WBK / WBBM in the Ministry of Health. Conclusion: Self Assessment  implementation  towards WBK / WBBM evaluation in Ministry of Health have not effective so require evaluation and further improvement.

Keywords: Bureaucracy Reform, Free Area of Corruption, Clean and Serve Bureaucratic Area

Latar Belakang: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki peran yang penting dalam mendukung mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Penguatan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik karena birokrat adalah pelayan kepentingan masyarakat. Evaluasi menuju WBK/WBBM adalah bentuk kecil dari Reformasi Birokrasi yang diterapkan kepada satuan kerja minimal setingkat eselon 3. Evaluasi menuju WBK/WBBM dilakukan secara penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang pada tahap lanjut akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penilaian mandiri dalam evaluasi WBK/WBBM yang dilakukan Itjen Kemenkes dalam mempercepat tercapainya Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan.  Metode: Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 9 informan dan penelusuran dokumen. Hasil: Penelitian dilakukan pada bulan Mei - Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasi sudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM, masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuan kerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan.  Kesimpulan: Pelaksanaan Penilaian mandiri  evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.


Keywords


Bureaucracy reform; free area of corruption; Clean and serve bureaucratic area; Reformasi birokrasi; Wilayah bebas dari korupsi, Wilayah birokrasi bersih dan melayani

Full Text:

PDF


References

28, U. undang. (1999). UU RI no 28 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

Azizy, A. Q. (2007). Change Management dalam Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Barker, C. (1996). The health care policy process. London: Sage Publication.

Buse, K., May, N., & Walt, G. (2005). Making Health Policy:Understanding Public Health. London: Open University Press Mc Graw-Hill House.

Djojodibroto, D. R. D. (1997). Kiat Mengelola Rumah Sakit. Jakarta: Hipokrates.

Dye, T. R. (1992). Understanding Public Policy. New Jersey: Englewood Cliffs.

Ekowati, M. R. L. (2009). Analisis  Kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi. Surakarta: Pustaka Caraka.

Gibson,  james L., Ivancevich, J. M., Donnelly Jr, J. H., & Konopaske, R. (2012). organizations behavior,structure, processes (14th ed.). New York: McGraw-Hill Companies,inc.

Hughes, R. L., Ginnet, R. C., & Curply, G. J. (1999). Leadership Enhancing the Lessons of Experience. singapore: Irwin McGraw-Hill.

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik berbasis dynamic policy analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Republik Indonesia.

Itjen. (2015). Visi dan Misi. Kemenkes. (2015). Visi dan Misi. Retrieved June 18, 2015, from http://www.depkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html

Kementerian Kesehatan. (2015). Road Mad Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 2015-2019. jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kusumanegara, S. (2010). Model dan actor dalam proses kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Maleong, L. (2006). Metologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Martha, E., & Kresno, S. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan (1st ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Nawawi, I. (2009). Public Policy: analisis, strategi. advokasi dan praktek. Jakarta: Putra Media Nusantara.

Nugroho, R. (2014). Public Policy (edisi keli). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Permenkes. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan no 64 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Permenkes 17. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan no 17 tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan., (21).

PermenPANRB. Peraturan Menteri PANRB no 52 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan instansi pemerintah. (2014).

PermenPANRB. (2015). Peraturan Menteri PAN dan RB no 11 tahun 2015, 1–23. Perpres. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 (2010).

Perpres 35. (2015). Peraturan Presiden No 35 tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan.

Prasojo, E., Baswedan, A., Harymurti, B., Hardjapamekas,  erry R., Kerjataya, H., Umar, N., … Nugroho, R. (2014). Pemimpin dan Reformasi Birokrasi; Catatan Inspiratif dan Alat Ukur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi. (R. Yunairi & A. Hakim, Eds.) (First Edit). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Robbins, S. P. (1994). Teori Organisasi; Struktur, Desain dan Aplikasi (third). ARCAN.

Robbins, S. P. (1996). Perilaku Organisasi;Konsep,Kontroversi, Aplikasi. New Jersey: Pt Prehallindo Jakarta.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). Management. Pearson Education, Inc.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). Essentials of Organizational Behavior. https://doi.org/10.1073/pnas.0703993104

Sedarmayanti. (2012). Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik.” Bandung: CV Mandar Maju.

Steers M, R., Gerardo R, U., & Richard, M. T. (1985). managing effektive organizations. boston: Kent Publishing Company.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA.

Winarno, B. (2012). Kebijakan Publilk; Teori, Proses dan Study Kasus. Yogyakarta: CAPS.

 



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.26480

Article Metrics

Abstract views : 27 | views : 47

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats