Persepsi Bidan Praktek Mandiri terhadap Paket Persalinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Keberlanjutan Kerjasama menjadi Provider dalam Jejaring Dokter Keluarga di Kota Bengkulu

Abstract

ABSTRACT

Background: Maternal deaths as a global public health problem and urgent to be addressed through the launch of the Safe Motherhood program. UN Resolution on universal health coverage (Universal Health Coverage) is an important resolution and urged all countries to develop a health system with equitable access and affordable cost. This is one of the programs to reduce MMR and IMR. Based on research in three countries, namely Burkina Faso, Ghana and Tanzania also had a strong effort to improve the quality of maternal and neonatal health (MNH) In addition, these three countries are also striving to improve the performance and motivation of the provider. In Indonesia, according to Ministry of Health Decree No. 59 Year 2014 About the standard of health care, require midwives in cooperation with BPJS through a network of family doctors who have been appointed to make the deal as one of the Government's aim to improve maternal and child health (MCH).

Methods: This study is a qualitative research design of phenomenology. Data collection is carried out by the method of in depth review or directly using the guidelines of unstructured interviews, and open questions midwives practice independently as a unit of analysis. Samples or informants taken up to a certain saturation or have reached sufficient number until there is no more data that needs to be explored. Triangulation of data include interview with the chairman of the Indonesian Midwives Association (IBI). Midwife verifiers and family doctor.

Results: The results showed that midwives have a bad perception of the delivery package BPJS today. The reason is partly that the mechanism of the claims made package, complicated claim procedures and disbursement process long and low birth rates. So the motivation BPM in cooperation with the current BPJS is relatively small. The phenomenon that researchers have found that there are several midwife, although still tied to cooperation with BPJS but not serving patients with BPJS. Other phenomena that is the BPM want to directly contracted by with BPJS without a network of family doctors. This is due to lack of socialization of BPJS for strengthening primary care program that is currently being initiated by the government.

Conclusions: The perception of Independent Midwife Practice against BPJS delivery package is still bad. Although the objective of the government is quite good, but there is still need for evaluation and dissemination as an effort to strengthen the primary care for BPM in the sustainability of cooperation in networks of family doctors in the hope that the package delivery mechanism is not paid in package and increase of the delivery service tarif rates between 800 thousand to 1.5 million IDR.

Keywords: Independent Midwife Practice, Delivery Package, BPJS

ABSTRAK

Latar Belakang: Kematian ibu sebagai masalah kesehatan masyarakat global dan mendesak untuk segera ditanggulangi melalui peluncuran program Safe Motherhood. Resolusi PBB pada cakupan kesehatan universal (Universal Health Coverage) pada bulan desember 2012, yang menggaris bawahi bahwa UHC merupakan resolusi yang penting dan mendesak pada semua negara untuk mengembangkan system kesehatan dengan akses yang adil dan biaya yang terjangkau. Hal ini merupakan salah satu program untuk menurunkan AKI dan AKB. Berdasarkan penelitian di tiga Negara yaitu Burkina Faso, Ghana dan Tanzania juga memiliki upaya yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi (MNH) Selain itu ketiga negara tersebut juga berjuang untuk meningkatkan kinerja dan motivasi para provider. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang standar pelayanan kesehatan, mewajibkan para bidan bekerjasama dengan BPJS melalui jejaring dokter keluarga yang telah ditunjuk untuk membuat kesepakatan sebagai salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA).

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi,. Pengambilan data dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam secara langsung menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, dan pertanyaan terbuka kepada para bidan praktek mandiri sebagai unit analisis. Sampel atau informan di ambil sampai dengan saturasi tertentu atau telah mencapai kecukupan hingga tidak ada lagi data yang perlu digali. Sebagai triangulasi yang dipilih antara lain ketua IBI, Bidan Koordinator/verifikator dasar dan Dokter keluarga.

Hasil: Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para bidan memiliki persepsi yang buruk terhadap paket persalinan BPJS saat ini. Meskipun jumlah paketnya lebih besar dari Jampersal, namun tidak semua paket bisa diklaimkan. Penyebabnya antara lain yaitu mekanisme klaim yang dibuat perpaket, prosedur klaimnya rumit dan proses pencairannya lama serta rendahnya tarif persalinan. Sehingga motivasi Bidan Praktek Mandiri (BPM) didalam kerjasama dengan BPJS saat ini relatif kurang. Fenomena yang peneliti temukan yaitu ada beberapa bidan yang meskipun masih terikat kerjasama dengan BPJS tetapi tidak melayani pasien persalinan dengan BPJS. Hal ini terkait dengan rumitnya prosedur paket persalinan BPJS sehingga bidan enggan untuk mengklaim ke BPJS. Fenomena lainnya yaitu para BPM ingin bisa langsung bekerjasama dengan BPJS tanpa melalui jejaring dokter keluarga. Hal ini akibat kurangnya sosialisasi dari BPJS untuk program penguatan layanan primer yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah.

Kesimpulan: Persepsi Bidan Praktek Mandiri terhadap paket persalinan BPJS masih buruk. Untuk keberlanjutan menjadi provider di dalam jejaring dokter keluarga para BPM masih ingin tetap melanjutkan namun dengan harapan agar mekanisme paket persalinan tidak di buat perpaket dan ada peningkatan tarif persalinan antara 800 ribu sampai 1.5 juta rupiah.

Kata Kunci: Persepsi, Bidan Praktek Mandiri, Paket Persalinan, BPJS