Audit Mutu Layanan Rujukan Primer Guna Mengurangi Jumlah Rujukan ke Layanan Sekunder. Studi Kasus pada Provinsi DKI Jakarta

Abstract

ABSTRACT

Background: Cost control care was sensitive issue in Universal Health Coverage (UHC) era. Some assume it could be achieved by reduce the quality given or service fee for functional staff. However, optimizing primary care services to avoid hospitalization could be another form of cost controlled care

Method: Retrospective audit was performed to 1025 medical record from 15 primary health office in DKI Jakarta Province. Sample was patient referred to hospital from Januari 1st until June 30th 2015. W e monitored percentage of complete documentation, accuracy and quality of referred patient specifically for four diagnosis which Diabetes Melitus, Severe Pre Eclamcia, Hypertension and Dengue Fever. Selection of those diagnose was made based on high patient referred with low quality (60,2%). Result of audit was use to made effective refferal system guidance that contained referral manual for four case and revision of referral form.

Result: Patient referred were 0-87 year old. Majorly range from 60-70 year old (25,9%), 43,2% were men and 56,8% were woman, and most of them 54,5% used universal health coverage BPJS PBI. Medical record audit showed there is only 69,5% (SD ± 13.26) patient deserved to be referred to hospital from primary health office. After implementation the re-audit result showed significant improvement of referral quality, from 69,5% become 83,4% (SD ± 13.67, P<0.05), including its complete documentation, accuracy, and quality of the referral system.

Conclutsion: The innovation for improving quality of referral system need support from various stakeholder. Referral form changes need approval from BPJS because its function not merely for administation, it is a way to communicate between primary doctors and specialist in hospital. Some component was missing in referral form today. Referral guidance revision from Ikatan Dokter Indonesia also needed for 155 cases in primary health office. Cost controlled care in universal health coverage could be achieved by optimizing the function of doctor in primary health office.

Keyword: Referral and conultation, gate keeper, quality assurance

ABSTRAK

Latar Belakang: Kendali biaya merupakan suatu hal yang sensitif di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini, banyak yang beranggapan bahwa kendali biaya berarti menurunkan mutu pelayanan atau jasa medis untuk staf fungsional. Padahal salah satu bentuk dari kendali biaya adalah optimalisasi peran dokter primer dengan menurunkan angka rujukan yang tidak perlu dari puskesmas.

Metode: Audit dilakukan secara restrospektif, kami mengambil sampel sebanyak 1025 rekam medis pasien yang di rujuk dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta selama periode Januari hingga Juni 2014. Audit rekam medis dilakukan untuk melihat aspek kelengkapan, ketepatan, serta mutu rujukan terutama pada empat kasus khusus yakni Diabetes Melitus, Pre Eklamsia, Hipertensi dan Demam Dengue. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada tingginya angka rujukan disertai dengan rendahnya kualitas rujukan pada empat kasus tersebut (60,2%). Hasil audit kemudian dijadikan acuan guna penyusunan sistem rujukan efektif yang terdiri dari manual rujukan, perbaikan form rujukan serta pedoman rujukan primer pada empat kasus.

Hasil: Pasien yang dirujuk berusia antara 0 hingga 87 tahun (mean ± SD, 46.78 ± 19.15) dengan rentang usia terbesar adalah 60 hingga 70 tahun sebanyak 25,9%, laki-laki 43,2% dan perempuan 56,8%, dengan jaminan kesehatan terbanyak merupakan pengguna kartu BPJS PBI sebanyak 54,5%. Hasil audit menunjukkan bahwa hanya terdapat 69.5% (SD ± 13.26) kasus rujukan yang berkualitas dari 15 puskesmas di Provinsi DKI Jakarta. Pasca adanya implementasi, hasil re-audit menunjukkan peningkatan signifikan kualitas rujukan menjadi 83.4% (SD ± 13.67, P<0.05), baik dari segi kelengkapan, ketepatannya maupun mutunya.

Kesimpulan: Inovasi untuk meningkatkan kualitas sistem rujukan memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder. Penggantian form rujukan memerlukan persetujuan dari BPJS karena fungsinya tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi tetapi juga sebagai jembatan komunikasi antara dokter umum dengan spesialis di rumah sakit. Saat ini beberapa komponen dalam form masih kurang lengkap. Perbaikan pedoman rujukan bagi 155 kasus yang dapat ditangani di puskesmas perlu disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia. Dengan berbagai perbaikan tersebut, kendali biaya di era jaminan kesehatan saat ini dapat tercapai dengan mengoptimalkan fungsi dokter di layanan primer.

Kata Kunci: Rujukan dan Konsultasi, Gate keeper, Jaminan Kualitas