Analisis Kebijakan Pembiayaan TB di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Era JKN di Kota Samarinda

Abstract

Tuberkulosis adalah penyakit menular dengan jumlah kasus tertinggi di Samarinda pada tahun 2016. Segi pembiayaan terdapat gap antara anggaran kesehatan dinas kesehatan kota Samarinda yang berasal dari APBD kota Samarinda dengan jumlah dana program pemberantasan TB. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan pembiayaan TB di fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kota Samarinda. Metode Penelitian: Studi kasus dengan wawancara mendalam dan review dokumen. Subjek penelitian berjumlah 16 orang berasal dari pihak legislatif, pihak eksekutif, penyedia pelayanan kesehatan dan pihak lintas sektoral. Hasil: Terdapat koordinasi antara dinas kesehatan dan BPJS kesehatan untuk penetapan standar fasilitas kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan yang dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan tetapi tidak untuk pertukaran data pasien dan transparansi penggunaan dana klaim pasien TB. Dana JKN merupakan sumber dana terbesar yaitu 94,48% dan diperuntukkan untuk pembiayaan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) pada tahun 2015. Tingginya RJTL disebabkan karena kurang maksimalnya pelaksanaan rujukan parsial dan rujuk balik pasien TB antara fasilitas kesehatan primer dan rujukan. Kesimpulan: Pembiayaan TB di Kota Samarinda masih lebih banyak di fasilitas kesehatan rujukan dibandingkan fasilitas kesehatan primer.