Gambaran Kepuasan Petugas Kesehatan dan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Tahun 2014

Abstract

Introduction: The objectives of National Health Insurance scheme (JKN) are to improve the access of community to health services and to improve the quality of health services. In order to achieve those objectives, the JKN implementation needs to be monitored regularly to gain the minimum level of patient satisfaction (80%). Method: The research goal was to identify the obstacles of JKN implementation related to satisfaction of health care workers and patient with JKN programs. The research informants were the hospital, health center, Health District office, BPJS Office and family physicians and patients. The research used a qualitative approach and using purposive sampling method. The triangulation methods used through observation ang collected primary and secondary data. Results and Discussions: The research found several constraints in the implementation of JKN related to satisfaction of health care workers and patients. Some patients in health centers were unsatisfied with the services (timely and care classes and administrative services). The patients also feel disappointed with the limitation of drugs that given only for a week consumption. The respondents also unsatisfied with the membership system for newborn babies. The number of patient satisfaction with the referral system was also low because the cost for referral transport was not covered by the JKN. The health workers also feel unsatisfied in regards of payment system they received because it was not equal with their workload. The numbers of human resources also are still lacking. Conclusions: There are patients who were unsatisfied with the services they received. The health workers were also unsatisfied with the financial payment systems. It was recommended that the BPJS needs to conduct patient satisfaction surveys regularly to improve the JKN program quality as well as providers and patients’ satisfaction.

Latar Belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional secara umum dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu, pelaksanaan JKN perlu dipantau agar dapat tercapai tingkat kepuasan 80% terhadap BPJS dari fasilitas kesehatan. Metode: Mengidentifikasi kebijakan dan hambatan pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dalam aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh RS, BPJS, puskesmas, dinas kesehatan, Bappeda, dokter keluarga, dan pasien. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pemilihan responden dilakukan dengan teknik Purposive Sampling Rasional dan sasaran penggunaan dan pengumpulan data menggunakan triangulasi data primer, data sekunder, dan observasi. Hasil dan Diskusi: Ditemukan kendala dalam pelaksanaan JKN yang terkait dengan aspek kepuasan petugas kesehatan dan pasien peserta JKN. Masih ada pasien rawat inap di puskesmas yang kurang puas terhadap pelayanan yang mereka terima dalam hal ketepatan waktu pelayanan, hak kelas perawatan dan pelayanan administrasi di puskesmas. Selain itu, masih ada pasien yang merasa kecewa dengan batasan pemberian obat yang diberikan hanya untuk satu minggu, dan pasien merasa kurang puas dengan sistem kepesertaan bagi bayi baru lahir. Kepuasan terhadap system rujukan juga masih kurang karena pertanggungan masih belum menutupi biaya rujukan dan distribusi penempatan rumah sakit rujukan yang jauh dari tempat tinggal peserta.Bagi petugas kesehatan, masih ada petugas yang menyatakan kurang puas dengan pembagian jasa yang tidak sebanding dengan beban kerja yang terus meningkat dan SDM yang jumlahnya sedikit. Kesimpulan: Masih ada peserta yang menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang didapatkannya. Selain itu masih ada petugas kesehatan yang menyatakan belum puas dari segi finansial. Oleh karena itu, pihak BPJS bekerjasama dengan institusi pendidikan atau pengkajian yang bersifat independen perlu melakukan survei kepuasan pasien peserta JKN dan survei kepuasan petugas kesehatan secara rutin dan berkesinambungan.