Peran Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS Studi Kasus di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

https://doi.org/10.22146/jkki.v4i2.36096

Mitsel Mitsel(1*), Yodi Mahendradhata(2), Retna Siwi Padmawati(3)

(1) Puskemas Makbon, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong
(2) Pusat Kebijakan dan Manajement Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
(3) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Background.: The problem of HIV in Indonesia today has become a major problem not only in health but also has led to problems of social, culture, economic and politic. Cases of HIV in Sorong District in 2007 reached 16 cases, but on 1 July 2014 at increased to 1.029 cases. Data from Sorong KPAD showed a huge increase in the periode of 7 years. Increase in the number of cases should be a considered serious concern by the local goverment in make commitments and allocating budgets particularly in reduction and prevention of HIV in Sorong. Objective: To determine the role of key stakeholders in the policy of reduction and prevention of HIV in District of Sorong, West Papua. Method: This is a qualitative research with case study de- sign. Case study approach is used for the purpose of techni- cal research, in principle is to answer “why there is no spe- cific policy of the local goverment in the response to HIV pre- vention and how the role of the key stakeholders in the reduc- tion and HIV prevention policy in health district of Sorong.This research is carried out in District Sorong, West Papua. The subjects of this study were BAPPEDA, DPRD,Sub-Dinas PP&PL, Health Office of Distrist Sorong and KPAD as the key stakeholders in policy making at the local level. Result : The result showed that the advocacy of the key stakeholders in prevention and reduction of HIV/AIDS by KPAD and Health Department has not gone well, which there are no reports to the key stakeholders as an policy makers, resulting in weak support for the allocation of funds in prevention and reduction of HIV /AIDS in Sorong District, West Papua. Until now there is no local regulation on HIV/AIDS. Conclusion. Advocacy of the key stakeholder in this regard KPAD and Health district of Sorong should be more active as a key policymakers to both the executive (BAPPEDA) and legis- lative (DPRD) so that the response to HIV/AIDS in Distrist Sorong can run optimally.

 

Latar Belakang : Permasalahan HIV/AIDS pada saat ini telah menjadi masalah besar di Indonesia. Peningkatan Kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Sorong mencapai 16 kasus tahun 2007 namun meningkat menjadi 1.029 per Juli tahun 2014. Data dari KPAD Kabupaten Sorong ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dalam periode 7 tahun terakhir. Peningkatan jumlah kasus ini merupakan masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemda Kabupaten Sorong dalam membuat komitmen dan mengalokasikan anggaran dari APBD secara khusus dalam Kebijkan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/ AIDS. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran Stakeholder Kunci dalam kebijakan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Metode Penelitian : Jenis penelitian adalah penelitian kulaitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena tujuan penelitian ini pada prinsipnya adalah untuk menjawab mengapa (why) belum ada kebijakan secara khusus dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam upaya Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS dan bagaimana (how) Peran advokasi Stakeholder Kunci dalam Kebijakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, subyek penelitian ini adalah BAPPEDA, DPRD, Subdin P2&PL Dinas Kesehatan, dan KPAD sebagai Stakeholder Kunci dalam membuat kebijakan di tingkat daerah Kabupaten Sorong. Hasil . Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dari stakeholder kunci dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS oleh KPAD dan Dinas Kesahatan belum berjalan dengan baik, belum ada laporan ke stakeholder kunci pembuat kebijakan, membuat lemahnya dukungan alokasi dana dalam upaya pencegahan dan penangulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sorong. Sampai saat ini belum ada Perda HIV/AIDS. Kesimpulan dan saran. Advokasi dari stakeholder kunci yaitu KPAD dan Dinas Kesahatan harus lebih giat dilakukan terhadap stakeholder kunci yang membuat kebijakan baik kepada eksekutif (BAPPEDA) maupun legislatif (DPRD) agar upaya penanggulangn dan pencegahan HIV/AIDS di kabuapen Sorong bisa berjalan dengan maksimal,


Keywords


Advocacy; Policy; HIV/AIDS; Stakeholder kunci, Advokasi; Kebijakan; Penanggulangan; Pencegahan; HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome

Full Text:

PDF


References

Depkes RI (2003) Pedoman Advokasi Untuk Pencegahan HIV yang Efektif pada penggunaan NAPZA Suntik. Depkes RI. Jakarta

KPA Nasional (2014), Laporan Situasi Perkem- bangan HIV&AIDS di Indonesia Thn 2014, DITJEN PP&PL,Kemenkes RI, . tersedia dalam

(diakses tgl 30 Agustsus 2014)

KPAD Sorong (2014), Jumlah Kasus HIV/ AIDS per Agustus 2014, KPAD Kabupaten Sorong

BPS Sorong (2014), Kabupaten Sorong dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong.

Yin, R. (2002), Case Study Research Design and Methods, Mudzakir,M.D (2002) (Alih Bahasa). PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Suharto.E (2005) Analisis Kebijakan Publik, ALFABETA. Bandung

Sharman, R.R (2004) An Introduction to Advo- cacy Training Guide, edisi Bahasa Indonesia, Yayasan Obor Indonesi, Jakarta

Notoatmodjo, S (2007) Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Rineka Cipta, Jakarta.

Surjadjaja.C (2008), Elemen-elemen pokok pembentukan peraturaan daerah tentang

penanggulangan HIV dan AIDS. USAID. Health Policy Initiative-Consultants

Rudi, P (2004) Kebijakan Pemerintah Daerah KabupatenPurbalingga dalam Pengembangan karir Dokter Masa Bakti Aktif dan Pasca Masa Baru Dalam Lingkup Otonomi daerah. Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Lester, PJ, and Stewaqrt JR,Joseph (2000) Public Pojicy and Evolutionary Approach, Second Edition, Wadsworth, USA.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.v4i2.36096

Article Metrics

Abstract views : 211 | views : 2691

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats