Evaluasi Fungsi Regulasi Dinas Kesehatan Provinsi pada Sektor Kesehatan di Provinsi Bengkulu

https://doi.org/10.22146/jkki.36351

Adlin Fitri(1*), Laksono Trisnantoro(2), Dwi Handono Sulistyo(3)

(1) Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
(2) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
(3) Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Background: Government Act Number 38 issued in 2007 on the differentiation of government affairs between central government, local provincial and local district/municipal government stated the obligation of local district/municipal government to protect, serve, empower and ensure the welfare of the community as well as implement regulation in the health sector. Based on data from Bengkulu Provincial Health Office, some health facilities and staff do not register or undertake accreditation and certification. This indicates that regulation function is not yet well implemented. Thus it is necessary to evaluate the regulatory function of provincial health office in the implementation of regulation in the health sector. Objective: To evaluate the regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office as a regulator in the health sector, viewed from input, process, output, and environment. Method: The study was qualitative with case study design. Evaluation of function of Bengkulu Provincial Health Office was made on regulation in the health sector, i.e. licensing, registration, accreditation, and certification of health facilities and staff against the standard in the implementation of regulation on licensing, registration and certification. Result: Performance in input for the implementation of regulation was still relatively weak: there was no support of regulation or policy in the implementation of regulation, there was no staff specifically responsible for the implementation of regulation, no budget allocation for regulation function implementation, no standard or method for the implementation of control and supervision, and limited facilities for the operation of regulation. This resulted in poor performance of regulation implementation so that the output was poor, some health facilities and staff were no registered, there was no accreditation and certification. There was no role of the environment, i.e. office of integrated registration service that regulates licensing. Conclusion: the Regulatory function of Bengkulu Provincial Health Office in the health sector was not well implemented due to lack of support from the government as viewed from the input, process, output, and the environment in the implementation of the regulatory function in the area of licensing, registration, accreditation and certification.

Latar belakang: Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewajiban/kewenangan Pemerintah Daerah dalam me- lindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan ma- syarakat dan juga peran Pemerintah Daerah melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu masih terdapat sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akre- ditasi dan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanan fungsi regulasi belum berjalan optimal. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap fungsi dinas kesehatan provinsi dalam melaksanakan regulasi pada sektor kesehatan. Tujuan Penelitian: Melakukan evaluasi terhadap fungsi regu- lasi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sebagai regulator pada sektor kesehatan, dilihat dari input, proses, output dan lingkungan. Metode: Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus, dengan melakukan evaluasi fungsi Dinas Kese- hatan Provinsi Bengkulu dalam melakukan regulasi pada sektor kesehatan yaitu perizinan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan standar dalam pelaksanaan regulasi perizinan registrasi, akreditasi dan sertifikasi. Hasil: Kinerja input untuk pelaksanaan regulasi masih sangat lemah yaitu tidak adanya dukungan peraturan atau kebijakan dalam pelaksanaan regulasi, tidak adanya Sumber Daya Manu- sia yang khusus untuk melaksanakan regulasi, tidak ada anggar- an/dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan fungsi regulasi, tidak adanya standar atau metode untuk pelaksanaan peng- awasan dan pembinaan, dan keterbatasan fasilitas yang terse- dia untuk operasional kegiatan regulasi. Hal ini menyebabkan proses pelaksanaan regulasi tidak berjalan optimal sehingga output dari pelaksanaan regulasi yaitu masih terdapat sarana dan tenaga kesehatan yang tidak melakukan registrasi, akredi- tasi dan sertifikasi. Dan belum ada peran lingkungan yaitu kantor pelayanan perizinan terpadu dalam regulasi perizinan. Kesimpulan: Fungsi regulasi Dinas Kesehatan Provinsi Beng- kulu pada sektor kesehatan belum dilaksanakan dengan opti- mal karena tidak adanya dukungan pemerintah yang bisa dilihat dari input, proses, output dan lingkungan dalam pelaksanaan fungsi regulasi perizinan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi.


Keywords


Regulatory function; Input; Process; Output and environtment; Regulasi; Input; Proses; Output dan lingkungan

Full Text:

PDF


References

Trisnantoro L, Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007. Mengkaji Pengalaman dan Skenario Masa Depan, BPFE, Yogyakarta, 2009.

Sulastomo, Manajemen Kesehatan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Notoadmojo S, Metodologi penelitian kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Yin R, Studi Kasus (Desain dan Metode), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Koplan JP, Registry D, Milstein RL. Framework for program evaluation in public health. MMWR. Recommendations and reports/ : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports / Centers for Disease Control [Internet]. 1999 Sep 17;48(RR-11):1–40. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender. fcgi?artid=2578767&tool=pmcentrez&rendertype

=abstract.

Sukarma T, Perancangan Sistem Regulasi Pelayanan Kesehatan di Provinsi DIY dan Jawa Barat.UGM, Yogyakarta, 2005.

Hikmatin, Studi Kasus Deskriptif Pelaksanaan Regulasi Perizinan Rumah Sakit Umum, 2006.

Menkes RI, Permenkes No. 903/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, Jakarta, 2011.

Munandar M, Perencanaan Kerja Pengorganisasian Kerja Pengawasan Kerja, PT. BPFE UGM, Yogyakarta, 1998.

Boffin N, Stewardship Of Health Systems/ : Review Of The Literature/ : Review Of The Literature. Institute Of Tropical Medicine, Antwerp, 2002.

Depkes RI, Sistem Kesehatan Nasional (Bentuk dan Cara Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan) Sertifikasi, Registrasi dan Lisensi Tenaga Kesehatan, Jakarta, 2009.

Siagian S, Manajemen Stratejik, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Wijono D, Manajemen Puskesmas: Kebijakan dan Strategi. Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

Poerwani SK, Sopacua E, Peran Dinas Kesehatan Provinsi Dalam Upaya Pembinaan Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Rumah Sakit. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, 2007.

W hite W, Market Forces, Competitive Strategies, And Health Care Regulation, 2004.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.36351

Article Metrics

Abstract views : 213 | views : 101

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats