Potensi Diskresi Street Level Bureaucrat di Puskesmas dalam Implementasi Universal Health Coverage: Studi Kasus Puskesmas Krembangan Selatan, Surabaya

Abstract

Background:Primary Health Centre may be described as street level bureaucracy that plays important role in implementing health services policy.The study aimed to analyze the threat of street level bureaucrat in Universal Health Coverage Implementation. Methods:Michael Lipsky theory of street level bureaucrat was usedto explain why Puksesmas takes central role in health policy implementation. This case study was conducted in South Krembangan, Surabaya. Observation and secondary data analysis are the main tools to identify the daily pattern of mismatch between goals and implementation, which referred to as street level bureaucrat discretion in the implementation of policy. Results:The findings showed that there were negative discretion in implementing policy caused by over workload in providing health services. Such problems were caused by problems in human resources management and insufficiency of infrastructure. Conclusion:Insufficient resources in Puskemaspotentially trigger medical staffs to make negative discretion in theUniversal Health Coverage implementation.

Latar Belakang:Puskesmas dapat dikatakan sebagai street level bureaucracy yang mempunyai peran penting pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang ancaman dari street level bureaucrat dalam upaya implementasiUniversal Health Coverage. Metode:Kami menggunakan teori Michael Lipsky tentang street level bureaucrat untuk menjelaskan mengapa puskesmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan. Studi kasus ini dilakukan di Krembangan Selatan, Surabaya. Observasi dan analisis data sekunder adalah alat utama untuk mengetahui pola sehari-hari ketidakselarasan antara tujuan dan pelaksanaan yang disebut sebagai diskresi dalam implementasi kebijakan. Hasil:Penelitian ini menemukan bahwa ada ancaman diskresi negatif dalam melakukanimplementasi kebijakandikarenakan oleh kelebihan beban kerja dalam melakukan kewajiban pelayanan kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan infrastrtuktur yang kurang memadahi. Kesimpulan: Kurang memadainya sumber daya di puskesmas, berpotensi memicu staff medis melakukan diskresi negatif dalam Implementasi Universal Health Coverage.