Potensi Diskresi Street Level Bureaucrat di Puskesmas dalam Implementasi Universal Health Coverage: Studi Kasus Puskesmas Krembangan Selatan, Surabaya

https://doi.org/10.22146/jkki.36377

Arif Priyo Nugroho(1*)

(1) Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Balitbangkes RI, Surabaya
(*) Corresponding Author

Abstract


Background:Primary Health Centre may be described as street level bureaucracy that plays important role in implementing health services policy.The study aimed to analyze the threat of street level bureaucrat in Universal Health Coverage Implementation. Methods:Michael Lipsky theory of street level bureaucrat was usedto explain why Puksesmas takes central role in health policy implementation. This case study was conducted in South Krembangan, Surabaya. Observation and secondary data analysis are the main tools to identify the daily pattern of mismatch between goals and implementation, which referred to as street level bureaucrat discretion in the implementation of policy. Results:The findings showed that there were negative discretion in implementing policy caused by over workload in providing health services. Such problems were caused by problems in human resources management and insufficiency of infrastructure. Conclusion:Insufficient resources in Puskemaspotentially trigger medical staffs to make negative discretion in theUniversal Health Coverage implementation.

 

Latar Belakang:Puskesmas dapat dikatakan sebagai street level bureaucracy yang mempunyai peran penting pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang ancaman dari street level bureaucrat dalam upaya implementasiUniversal Health Coverage. Metode:Kami menggunakan teori Michael Lipsky tentang street level bureaucrat untuk menjelaskan mengapa puskesmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan. Studi kasus ini dilakukan di Krembangan Selatan, Surabaya. Observasi dan analisis data sekunder adalah alat utama untuk mengetahui pola sehari-hari ketidakselarasan antara tujuan dan pelaksanaan yang disebut sebagai diskresi dalam implementasi kebijakan. Hasil:Penelitian ini menemukan bahwa ada ancaman diskresi negatif dalam melakukanimplementasi kebijakandikarenakan oleh kelebihan beban kerja dalam melakukan kewajiban pelayanan kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan infrastrtuktur yang kurang memadahi. Kesimpulan: Kurang memadainya sumber daya di puskesmas, berpotensi memicu staff medis melakukan diskresi negatif dalam Implementasi Universal Health Coverage.


Keywords


Street level bureaucrat,;Policy discretion; Universal Health Coverage; Street level bureaucrat, Diskresi Kebijakan; Universal Health Coverage

Full Text:

PDF


References

Lipsky, Michael. Street-level Bureaucracy: Dillemmas of the individual in public services. New York: Russel Sage Foundation; 2010.

Widaningrum, Ambar. Street Level Bureaucracy: Dilemmas of Providers in Health Center. Depart- ment of Public Administration, Faculty of So- cial and Political Sciences, Gadjah Mada Uni- versity, Indonesia. (diakses pada tanggal 03 No- vember2011). Diambil dari: http://unpan1.un.org/ intradoc/groups/public/documents/EROPA/ UNPAN027473.pdf

Santoso, Purwo. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PolGov Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM; 2010.

Razak, Amran. Kesehatan Gratis Sebagai Komoditi Politik: Suatu Tinjauan Prospektif Pembiayaan Kesehatan. Jurnal Madani FKM UMI. 2008; 1(2); 67-78.

Trisnantoro L, editors. Pelaksanaan Desentrali- sasi Kesehatan di Indonesia 2007-2009: Meng- kaji Pengalaman dan Skenario Masa Depan. Yogyakarta: BPFE; 2009.

Nugroho, Arief Priyo. Intervensi Pemerintah Daerah Terhadap Street Level Bureaucrat Pela- yanan Kesehatan Dasar Di Era Desentralisasi. Jurnal WidyaRiset. 2012 Apr;15(1): 207-216.

Kritiansen, Stein & Santoso, Purwo. Surviving decentralization? Impacts of regional autonomy on health service provision in Indonesia. Health Policy Journal. 2006 July; 77: 247-259.

Bayo, L Novadona dkk. Kajian Akademis Pe- nguatan Kapasitas Puskesmas Kota Yogyakar- ta.JPP Fisipol UGM & Setda Kota Yogya- karta.(Laporan Penelitian). Yogyakarta. 2012.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.36377

Article Metrics

Abstract views : 423 | views : 117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats