Studi Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Propinsi Kalimantan Timur

https://doi.org/10.22146/jkki.36382

Krispinus Duma(1*)

(1) Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarma, Samarinda
(*) Corresponding Author

Abstract


Background : East Kalimantan is a destination for job seekers whether local, national, regional or international professionals due to its rich natural resources. Therefore East Kalimantan requires an occupational health and safety management (in Indonesia: SMK3) comprehensively. SMK3 policy is necessary both at the central and at the local level prior to the enactment of the Asean Free Trade Agreements (AFTA) in 2015. SMK3 policy at the national level generally accepted in Indonesia that can be seen by the presence of laws and regulations on health, employment and industrialization. The generally accepted policy needs to be adjusted to the conditions and situation in the region through Regulation or the Governor Decree in accordance PP RI number 25 of 2000 and Government Regulation Number 38 in 2007. Method: This is a qualitative research method using triangulation approach which collects data from various sources in the institutions of legislative, executive and implementing agency supervisors and supervisory policies of health system and SMK3 in the province of East Kalimantan. Results : Out of a total of 89 province regulations and decrees from 2003 to 2012, only approximately 12 of them which are related to health policy, but generally relates to levy income and expenditures on health. Application of health policy for the East Kalimantan by the Health Office and the Department of Labor’s Office is still guided by the central regulation. The new health policy initiated through Regulation number 20 in 2008 regarding the health system, but there are no local regulations yet nor governor decree regarding SMK3 in East Kalimantan province yet. Recommendation: A serious commitment from all stakeholders in East Kalimantan is required to achieve more concrete and tangible policies in the form of local regulations or decisions of the governor.

 

Latarbelakang: Kalimantan Timur sebagai tujuan pencari kerja dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional yang profesional karena sumber daya alamnya, memerlukan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) yang komprehensif. Kebijakan SMK3 tersebut perlu kesiapan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sebelum diberlakukannya Asean Free Trade Agreements (AFTA) pada tahun 2015. Kebijakan SMK3 di tingkat pusat yang berlaku umum di Indonesia dapat dilihat dari adanya undang-undang dan peraturan tentang kesehatan, ketenagakerjaan dan industrialisasi. Kebijakan yang berlaku umum tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Gubernur, sesuai PP RI nomor 25 tahun 2000 dan PP RI nomor 38 tahun 2007. Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pendekatan triangulasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber di institusi legislatif, eksekutif maupun instansi pelaksana pembina dan pengawas kebijakan sistem kesehatan dan SMK3 di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil: Sebanyak 89 produk peraturan daerah dan keputusan gubernur selama tahun 2003-2012, sekitar 12 diantaranya yang berhubungan dengan kebijakan di bidang kesehatan, namun umumnya berkaitan dengan retribusi pendapatan dan belanja daerah mengenai kesehatan. Penerapan Kebijakan kesehatan selama ini di Kalimantan Timur oleh Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Tenaga Kerja masih berpedoman pada peraturan pusat. Kebijakan di bidang kesehatan baru dimulai melalui Perda 20 tahun 2008 tentang sistem kesehatan namun belum ada perda atau kepgub yang berkaitan dengan kebijakan SMK3 di Provinsi Kalimantan Timur. Kesimpulan: Diperlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mewujudkan kebijakan yang lebih konkrit dan nyata dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan gubernur.


Keywords


Occupational health; SMK3; Local policy; :Laws and regulations; SMK3; Undang-undang dan peraturan dan kebijakan lokal

Full Text:

PDF


References

Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

h t t p : / / d e p k e s . g o . i d / d o w n l o a d s / P RO F I L_ K ES _ PR O V I N S I _ 2 01 2 / 23 _ Profil_Kes.Prov.KalimantanTimur_2012.pdf, diakses 10 Oktober 2013.

Peraturan Pemerintah No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah RI nomor 38 Tahun 2007 tantang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung, 2005.

Salim A, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta, 2001.

Amiruddin & Asikin Z, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Undang-Undang No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Sudarsono, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bintang Kejora, Bandung ,2000.

Suardi R, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PPM, Jakarta, 2005.

http://www.depkes.go.id/downloads/profil/ prov%20kalsel%202006.pdf, diakses 3 Oktober 2013.

Iskandar J, Manajemen Publik, Pustaka Program Pascasarjana, Bandung, 2000.

Badjuri H, Abdulkahar, Yuwono T, Admin MP, Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.

Harrison L, Metodologi Penelitian Politik (Political Research : An Introduction), Terjemahan Tri Wibowo, Jakarta, 2007.

Suma’mur, Higene perusahaan Dan Kesehatan Kerja, Gunung Agung, Jakarta,1997.

Nugroho R, Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2003.

Suma’mur, Keselamatan Kerja & Pencegahan Kecelakaan, Masagung Haji. CV, Jakarta, 1996.

Iskandar, Jusman, Metode Penelitian Administrasi, Pustaka Program Pasca Sarjana, 2002.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.36382

Article Metrics

Abstract views : 424 | views : 113

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats