Analisis Implementasi Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di PUSKESMAS Mampu PONED Kota Depok Tahun 2017

https://doi.org/10.22146/jkki.36405

Dyan Handayani(1*), Anhari Achadi(2)

(1) Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia
(2) Health Policy and Administration, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan melalui Puskesmas Mampu PONED masih rendah dan menyebabkan keterlambatan penanganan kegawatdaruratan yang berdampak pada peningkatan AKI dan AKB. Kota Depok memiliki 7 Puskesmas Mampu PONED namun cakupan persalinan di PONED hanya 3,9% dari jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2016 dan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2016 -2021 akan menambah 4 Puskesmas Mampu PONED. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana langkah-langkah program PONED sudah dilaksanakan serta diketahuinya apa yang menjadi hambatan dalam implementasi program. Penelitian kualitatif dilakukan pada 7 Puskesmas mampu PONED Kota Depok  bulan Desember 2017 sampai Januari 2018. Informan berjumlah 38 orang terdiri dari pemangku kebijakan di level Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas PONED, bidan koordinator PONED serta bidan pelaksana PONED. Untuk mendapatkan hasil yang valid, peneliti melakukan triangulasi data dengan teknik WM FGD dan telaah dokumen yang berkaitan implementasi PONED.

Hasil penelitian didapatkan unsur input sudah berjalan namun belum optimal, sumber daya manusia belum dipersiapkan dengan baik kuantitas maupun kualitasnya, belum tersedianya SOP diseluruh Puskesmas PONED. Unsur proses belum optimal, komunikasi belum efektif tentang tujuan kebijakan dari penentu kebijakan kepada pelaksana, pada aspek disposisi belum semua pemangku kebijakan memberikan sikap yang positif terhadap implementasi PONED, aspek birokrasi belum semua PONED memiliki struktur organisasi dan aspek lingkungan sosial belum berperannya lintas program dan lintas sektor dalam mendukung kegiatan. Unsur output belum optimal, belum dilakukan pengolahan dan analisa data hasil pelayanan dan belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi secara simultan. Kesimpulan didapatkan 2 Puskesmas mampu PONED sudah memenuhi 9 dari 10 indikator yang ditetapkan dalam analisis implementasi PONED, sedangkan 5 Puskesmas mampu PONED lainnya belum optimal. Rekomendasi perlu adanya alokasi dana untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, refreshing program PONED kepada pelaksana dan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaksana kebijakan tentang implementasi PONED melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala agar menguatkan disposisi.

 


Keywords


analisis implementasi, kebijakan, Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar,input,proses, output

Full Text:

PDF



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.36405

Article Metrics

Abstract views : 577 | views : 2850

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats