IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PALU DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

https://doi.org/10.22146/jkki.40547

Rifki Rismawan(1*)

(1) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Latar Belakang: Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan program Jamkesda dengan skema Jaminan Asuransi sosial yang diserahkan pengelolaannya ke PT. ASKES sejak tahun 2009. Di era JKN, pada Tahun 2016 terdapat 20,82% penduduk Kota Palu yang belum menjadi peserta JKN dan sebanyak 296.167 jiwa (79,18%) yang telah menjadi peserta JKN. 107.530 jiwa PBI (APBN= 83.178 jiwadan APBD= 24.352 jiwa) dan peserta Non PBI berjumlah 188.637 Jiwa (BPS, Kota Palu dalam Angka 2017).  Berdasarkan data BPJS Kota Palu tahun 2017 terdapat 128.275 peserta (54,33%) yang menunggak atau bermasalah kepesertaannya. Baik yang berasal dari peserta PBI APBN dan PBPU. Kajian peran serta pemerintah daerah dalam implementassi kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan di era JKN diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiyaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN, sehingga dapat menemukan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan dan menggali bahan masukan bagi pengembangan Jaminan Kesehatan dan Program Kesehatan lainnya menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta atau UHC di Kota Palu.

Metode: Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif, lokasi penelitian di Kota Palu dengan subyek penelitian adalah Walikota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Anggota DPRD Kota Palu, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Direktur RS di Kota Palu, Kepala Puskesmas. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara mendalam. Variabel penelitian adalah Isi, Konteks dan Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu.

Hasil: Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN sudah dijalankan dengan cukup baik dilihat dari konten dan konteks implementasi kebijakan. Namun implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian dari aspek pemuktahiran data mandiri BDT di tingkat kelurahan untuk peningkatan capaian yang lebih optimal sehingga tidak ada lagi masyarakat rentan yang tidak memiliki jaminan kesehatan di masa mendatang. Hal ini terjadi karena masih terdapatnya beberapa masyarakat yang bermasalah dalam regristrasi penduduk khususnya yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pemuktahiran data BDT yang dilakukan di tingkat kelurahan

Kesimpulan: Pemahaman terhadap konten dan konteks implementasi kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu di era JKN adalah upaya untuk mengarahkan kepedulian Pemerintah Kota Palu dalam mengakomodir hak-hak dasar masyarakatnya atas pelayanan kesehatan. Dan pemuktahiran data BDT merupakan faktor yang sangat penting diperhatikan untuk menentukan ketepatan sasaran dari implementasi kebijakan tersebut.

 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah daerah, JKN

Keywords


Implementasi Kebijakan, Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Pemerintah daerah, JKN

Full Text:

PDF


References

Agustino L. 2008. Dasar Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar.

Creswell, JW. 1994, Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. California: Sage Publications

Dwicaksono, Adenantera; Ari Nurman, & Panji Yudha Prasetya, 2012, Jamkesmas and District Health Care Insurance Scheme. Bandung: Perkumpulan Inisiatif

Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY.

Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.

Goggin, Malcolm L dkk, 1990. Implementation, Theory and Practice, Scott, Foresmann and Company, USA.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.

I Gusti Ayu Rai Mayeni, 2008. Komitmen Stakeholder Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas Di Kota Denpasar Propinsi Bali. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Kadji, Yulianto. 2008. Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas, Cahaya Abadi, Tulung Agung Jawa Timur.

Keban, Yeremias T. 2007. Pembangunan Birokrasi di Indonesia, Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM, Yogyakarta.

Kepmenkes No 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional 2009

Korten, David C dan Syahrir. 1980. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Lane, Jan-Eric and Svante Ersson. . Policy Implementation in Poor Countries, Umea University, Sweden, http//www.gogle.co.id/search, diakses 5 Desember 2017.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.

Mohammad Subhan, 2011. Aksesibilitas Masyarakat Miskin Pada Pelayanan Program Jamkesda Di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Peta Jalan JKN. (2012). Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (2012 - 2019)

Purwahyo Iwan Susanto, 2010. Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas : Studi kualitatif tentang jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) NTB di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Quade, E.S. 1984. Analysis For Public Decisions, Elsevier Science Publishers, New York.

Rabin, Jack. 2005. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Taylor & Francis Group, LLC USA.

Riant, ND, 2004, Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputendo: Jakarta

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, tentang BPJS

Wahab, Solichin A. 2008. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.

WHO, 2005, Achieving Universal Health Coverage: Developing the Health Financing System. Technical Brief for Policy-makers. Number 1, 2005. World Health Organization, Department of Health Systems Financing, Health Financing Policy

World Health Organization. 2010. World health report 2010—DRG Based Payment System in Low-and Middle -Income Countries: Implementation Experience and Challenges, Discussion Paper (1): World Health Organization.

World Health Organisation. 2010. Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention. Global policy Recommendations. Geneva: WHO.

Yosita Meilani Tambunan. 2015. Implementasi Kartu Semarang Sehat (Jamkesmaskot) Di Kota Semarang. Universitas Dipenogoro Semarang



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.40547

Article Metrics

Abstract views : 1968 | views : 2666

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats