Perspektif Stakeholder Terhadap Sustainability Program TB di Kota Semarang

https://doi.org/10.22146/jkki.46502

Riana Dian Anggraini(1*), Yodi Mahendradhata(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


ABSTRAK

 

Latar Belakang: Missing case TB di Indonesia tahun 2017 mencapai 36%. Case Notification Rate (CNR) Kota Semarang ditahun 2017 mengalami kenaikan pesat sebesar 328 per 100.000 penduduk dengan Success Rate (SR) sebesar 80,38%, masih dibawah target nasional. Dukungan pendanaan terbesar pembiayaan program TB Kota Semarang tahun 2017 dari donor sebesar 71% sedangkan APBD hanya mencapai 29%.  Strategi penanggulangan TB di Kota Semarang mengacu pada RAD untuk kesinambungan Program TB. Ancaman sustainability Program TB terkait stabilitas pendanaan yaitu akan berakhirnya dana donor serta belum pernah dilakukanya monev RAD. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya mengetahui perspektif stakeholder terhadap sustainability Program TB di Kota Semarang.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif stakeholder terhadap kapasitas sustainability terkait dengan stabilitas pendanaan dan strategi pembiayaan Program TB di Kota Semarang.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan purposive sampling dengan subjek penelitian berjumlah 21 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan analisis data dilakukan dengan content analysis.

Hasil Penelitian: Temuan ini mengungkap stabilitas pendanaan untuk keberlanjutan program telah terlihat dari peningkatan alokasi APBD dan sebaran alokasi pendanaan ditingkat kecamatan. Pandangan negatif terkait belum konsistensi RKA dinkes dengan RAD TB dan adanya gap antara kebutuhan Program TB dengan ketersedian anggaran. Pandangan optimis kesinambungan pendanaan sebagai program prioritas, sedangkan pesimis disebabkan ketergantungan pada donor tinggi dan belum dilakukan monev pelaksanaan RAD TB. Strategi pengumpulan dana lebih focus pada sumber pendanaan pemerintah sedangkan strategi penganggaran dengan melakukan advokasi menjadi program prioritas dan penerbitan Perda TB.  

Kesimpulan: Penelitian ini menunjukan stakeholder optimis telah terbentuk stabilitas pendanaaan meskipun tanpa dasar pelaksanaan fungsi monev. Strategi pengumpulan dana dengan mengoptimalkan APBD, memanfaatkan BOK dan integrasi ke sistem JKN. Strategi penganggaran memerlukan advokasi, penyusunan perencanaan efektif dan efisensi serta penguatan regulasi melalui Perda TB.

 

Kata Kunci: Perspektif Stakeholder;Stabilitas Pendanaan; Sustainability; Program TB 


Keywords


Kata Kunci: Perspektif Stakeholder;Stabilitas Pendanaan; Sustainability; Program TB

Full Text:

PDF


References

DAFTAR PUSTAKA 1. WHO. Global Tuberculosis Report 2017. Geneva; 2018. 2. Kemenkes. Pedoman Exit Strategi Dana Hibah Global Found Aids, Tuberkulosis dan Malaria. Jakarta; 2012. 1–46 p. 3. Scheirer MA, Dearing JW. An Agenda for Research on the Sustainability of Public Health Programs. Am J Public Heal [Internet]. 2011 [cited 2018 Jul 12];101(10). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222409/pdf/2059.pdf 4. Pemerintah Daerah Kota Semarang. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Semarang Tahun 2017-2021. 2017. 5. Amo-Adjei J. Perspectives of Stakeholders on the Sustainability of Tuberculosis Control Programme in Ghana. Tuberc Res Treat [Internet]. 2013;2013:1–6. Available from: http://www.hindawi.com/journals/trt/2013/419385/ 6. Dodo D, Trisnanto L, Riyarto S. Analisis Pembiayaan Program Kesehatan Ibu dan Anak Bersumber Pemerintah Dengan Pendekatan Health Account [Internet]. Vol. 01, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2012 [cited 2018 Nov 16]. Available from: https://media.neliti.com/media/publications/22141-ID-analisis-pembiayaan-program-kesehatan-ibu-dan-anak-bersumber-pemerintah-dengan-p.pdf 7. Setiawan E, Sucahya PK, Thabrany H, Komaryani K. A Comparative Budget Requirements for TB Program Based on Minimum Standard of Services (SPM) and Budget Realization: An Exit Strategy Before Termination of GF ATM. J Ekon Kesehat Indones. 2016;1(1):12–22. 8. Faradis NA, Indarjo S. Implementasi Kebijakan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. HIGEIA (Journal Public Heal Res Dev. 2018;2(2):307–19. 9. Lasry A, Carter M., Zaric G. Allocating funds for HIV/AIDS: a descriptive of KwaDukua, South Africa. 2011;33–42. 10. Kemenkeu. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiscal Daerah. 2017. 11. Trisnantoro L, A A, D M, D H. Desentralisasi Fiskal di Sektor Kesehatan Dan Reposisi Peran Pusat Dan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007-Mengkaji Pengalaman dan Skenario Masa Depan. BPFE. Yogyakarta; 2009. 12. Heywood P, Choi Y. Health system performance at the district level in Indonesia after decentralization. BMC Int Heal Hum Rights Journal. 2010;10 (3). 13. Mubarak WI, Nurul Chayatin. Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Salemba Medika; 2009. 14. Ankrah Odame E, Akweongo P, Yankah B, Asenso-Boadi F, Agyepong I. Sustainability of recurrent expenditure on public social welfare programmes: expenditure analysis of the free maternal care programme of the Ghana National Health Insurance Scheme. Health Policy Plan [Internet]. 2014 May 1 [cited 2019 Apr 15];29(3):271–9. Available from: https://academic.oup.com/heapol/article-lookup/doi/10.1093/heapol/czt013 15. Kemenkes. Petunjuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk Tuberkulosis. Jakarta; 2017. 16. Firdaufan, Santosa, Hartanto R, Hendartno, Sumardiyono, Sutisna E, et al. Evaluasi Program Pengendalian Tuberkulosis dengan Strategi DOTS di Eks Karesidenen Surakarta. J Kedokt Indones. 2009;1. 17. Muktiali M. Evaluasi Manfaat Program Pembangunan Di Kota Semarang. Riptek. 2010;3(2):11–20. 18. Elfindri. Beberapa Teknik ( MONEV ) Monitoring Evaluasi. J Kesehat Komunitas. 2011;1(3):106–28. 19. Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 2016. 20. Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 2016. 21. Kemendagri. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 2007. 22. Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Indonesia; 2014. 23. Bappenas. Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar. 2018. Jakarta. 24. Triprasetya AS, Trisnantoro L, Luh N, Eka P, Studi P, Kesehatan I, et al. Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Puskesmas Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Puskesmas Wates dan Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo). J Kebijak Kesehat Indones. 2014;03(03):124–37. 25. Kemenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan [Internet]. 2019. Available from: https://drive.google.com/file/d/1T5_a7leytFA0GoB81WZLu6Piyg0xmKkK/view 26. Kakaire T, Schlech W, Coutinho A, Brough R, Ratansi RP. The future of financing for HIV services in Uganda and the wider sub-Saharan Africa region: should we ask patients to contribute to the cost of their care? BMC Public Health [Internet]. 2016 Dec 27 [cited 2019 Apr 20];16(1):896. Available from: http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3573-0 27. Endarti AT, Suraya I, Musttaqien, Rachman AU, Khair M RT. Situasi Tuberkulosis di Empat Kabupaten / Kota di Pulau Sumatera dan Banten Tuberculosis Situation in Four Districts in Sumatera Island and Banten. 2018;108–18. 28. Stuckler D, Basu S, McKee M, Lurie M. Mining and risk of tuberculosis in sub-Saharan Africa. Am J Public Health [Internet]. 2011 Mar [cited 2019 May 3];101(3):524–30. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516372 29. Kemendagri. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun 2018. 2017. 30. Gani. Pembiayaan Kesehatan di Era Otonomi. Makal dipresentasikan pada Semin dan Disk panel Nas Jar Mhs Kesehat. 2001;



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.46502

Article Metrics

Abstract views : 306 | views : 345

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web
Analytics View My Stats