Evaluasi Sumber Daya Manusia Dalam Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Tapin

Abstract

Latar Belakang : WHO menyatakan bahwa 70% kematian di dunia saat ini disebabkan Penyakit Tidak Menular, hal ini merupakan masalah global. Sementara itu penelitian yang dilakukan Bapelitbangkes menunjukkan perkembangan Penyakit Tidak Menular di Indonesia kian menghawatirkan dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah berupaya mengatasi masalah PTM dengan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) yang sudah dikembangkan sejak tahun 2011 dan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015. Posbindu PTM merupakan program kesehatan yang melibatkan kesehatan (UKBM). Kabupaten Tapin merupakan wilayah Kalimantan Selatan dimana penanganan PTM masih rendah sehingga belum mencapai SPM kesehatan. Diketahui terdapat aspek – aspek yang dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan Posbindi PTM salah satunya sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan program Posbindu PTM. Dimana perilaku SDM akan mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Tujuan Penelitian : untuk mengevaluasi manajemen SDM dalam pelaksanaan program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin dalam upaya mencapai target SPM.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan purposive sampling untuk menentukan sampel. Informan dalam penelitan ini berjumlah 21 orang. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.

Hasil : Program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin sudah berjalan sesuai dengan jiknis dan pedoman, namun belum memenuhi capaian SPM. SDM merupakan kunci keberhasilan sebuah program, namun di Kabupaten Tapin kebutuhan SDM di Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih dirasa kurang. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam menangani sebuah program dikarenakan terdapat kelebihan beban kerja yang dipegang oleh SDM di tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi SDM dalam menjalankan program dilakukan situasional, hanya monitoring dan evaluasi capaian program saja yang dilakukan berkala setiap bulan. Kebijakan pimpinan dalam masalah kekurangan SDM perlu mendapat perhatian khusus, sebab keberhasilan program merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri.

Kesimpulan : Pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas bergabung dengan pelayanan kuratif dikarenakan SDM yang terbatas. Pelaksanaan Posbindu PTM sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilaksanakan seluruhnya oleh kader desa. Dalam upaya melaksanakan program dan mencapai target SPM, kepala Puskesmas menerapkan manajemen lapangan dan memanfaatkan tenaga sukarela. Pemerintah daerah perlu mencari solusi SDM kesehatan Bersama lintas sektor terkait yang di prakarsai oleh Bupati.