Distorsi Reformasi: Suatu Kajian Kritis Terhadap Proses Reformasi

https://doi.org/10.22146/jkn.22146

Moeljarto Tjokrowinoto(1*)

(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 telah membuka peluang bagi masyarakat dan bang-sa Indonesia untuk melaksanakan reformasi di dalam berbagai dimensi kehidupan nasionalnya, yang pada hakekatnya dimaksudkan utnuk menciptakan ethos baru, ethos yang akan menjadi konfigurasi dan referensi baru bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam perjalanan sejarahnya sepanjang millenium ini. Cakupan reformasi ini merentang mulai dare proses demokratisasi, penegakan hukum, otonomi dan desentralisasi, pelembagaan kepemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat sipil, sampai ke perlindungan hak-hak azasi manusia. Namun secara implisit harus diakui bahwa reformasi yang tengah berjalan ini telah mengalami berbagai distorsi, sehingga menimbulkan "reformasi distortif (distorted reform). Proses reformasi yang tengah berlangsung agaknya juga telah mengalami impasse yang ditandai oleh adanya kesenjangan antara idealisme reformasi (das sollen) dan realisasi empiris reformasi (das seins) dengan berbagai manifestasinya. Dalam laporannya di Sidang Umum PBB pada tahun 1975 yang diberi judul What Now? Alternative Development 1, Dag HammarskjOld mengemukakan ten tang adanya kecenderungan terjadinya impasse pembangunan di banyak negara-negara di dunia ketiga sehingga mendemistifikasikan berbagai paradigma pembangunan yang selama ini menjadi acuan pembangunan di negara-negara tersebut. Analog dengan apa yang dikemukakan oleh Dag Hammarskjiild, pertanyaan yang sama agaknya dapat pula ditujukan pada proses reformasi di Indonesia: What Now? Alternative Reform? Pertanyaan ini perlu diajukan karena meskipun banyak kinerja positif reformasi yang telah diwujudkan, namun di era reformasi ini telah muncul pula berbagai pathologi baru atau persistensi dan intensifikasi pathologi lama yang mengindikasikan terjadinya kemunduran (set back) dari apa yang telah dicapai sebelumnya. Disamping itu, meskipun dimensi yang tercakup dalam proses reformasi cukup luas, namun kualitas pencapaiannya masih belum seperti apa yang kita harapkan bersama.

Full Text:

PDF


References

Ahmad Ali (2003), Reformasi Ko-mitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia, Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Meluruskan Jalan Refor-masi, diselenggarakan oleh UGM, Yogyakarta 25-27 September 2003.

Ahmad Syafii Maarif (2003), Me-luruskan Jalan Reformasi: Perspektif Ideologi, Moral dan Pendidikan, makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Melu-ruskan Jalan Reformasi, diselenggarakan oleh

UGM, Yogyakarta 25-27 September 2003.

Antlov, Hans (2003), Not enough Politic! Power, Participation and the New Democratic Polity in Indonesia, dalam buku Edward Aspinal & Greg Fealy (eds), Local Power and Politics in Indo-nesia: Decentralization and Democratization, Sin-gapore: Institute of South-east Asian Studies.

Azra, Azyumardi (2003), Civil Society and Democratiza-tion in Indonesia: The Tran-sition Under President Wa-hid and Beyond, dalam buku David C. Schak dan Wayne Hudson (eds), Civ-il Society in Asia, Hamp-shire: Ashgate.

Chan, Joseph (1995), The Asian Challenge to Universal Hu-man Rights: A Philosophi-cal Appraisal, dalam buku James T.H. Tang, Human Rights and International Relations in the Asia Pasific Region, London and New York: Pinterm.

Cornelis Lay & Pratikno (2002), Komnas HAM 1998-2001: Pergaulan dalam Transisi Politik, Yogyakarta dan Jakarta, FISIPOL UGM dan the Asia Foundation.

Freeman, Michael 0995, Human Rights: Asia and The West, dalam buku James T.H. Tang (ed) Human Rights

Moeljarto Tjokrowinoto, Distorsi Reformasi: 17

and International Relations in the Asia Pasific Region, London and New York: Pinterm.

Freire, Paulo (1973), Education for Critical Consciusness, New York: The Seabury Press.

Hadiz, Vedi R. (2003), Decentral-ization and Democratiza-tion in Indonesia: A Cro-tique of Neo-Institutionalist Perspective, Singapore: Southeast Asia Research Centre, Working Paper Series No. 47, May.

Ikhsan, Muhamad (2003), Eco-nomic Update 2002: Strug-gling to Maintain Momen-tum, dalam buku Edward Aspinal & Greg Fealy (eds), Local Power and Pol-itics in Indonesia: Decentral-ization and Democratiza-tion, Singapore: Institute of Southeast Asian Stud-ies.

Hettne, Bjorn (2001), Teori Pem-bangunan dan Tiga Dunia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mackie, J.A.C. (2000), Opening Address dalam buku Chris Manning dan Peter van Diermen (eds) Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis, Sin-gapore: ISEAS.

Maley, Michael S. (2003), New Rules, Old Structure and the Limits of Democratic Decen_

tralization, dalam buku Edward Aspinal & Greg Fealy (eds), Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and De-mocratization, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Rasyid, M. Ryaas (2003), Region-al Autonomy and Local Pol-itics in Indonesia, dalarn buku Edward Aspinal & Greg Fealy (eds), Local Power and Politics in Indo-nesia: Decentralization and Democratization, Sin-gapore: Institute of South-east Asian Studies.

Sherlock, Stephen (2003), Strug-gling to Change: The Indo-nesian Parliament in an Era of Reformasi: A Report on the Structure and Operation of Dewan Perwakilan Rakyat, Center for Demo-cratic Institution, Can-bera.

Soesastro, Hadi (2002), Introduc-tion: Indonesian Under Megawati, dalam buku Hadi Soesastro, et.al., Gov-ernance in Indonesia: Chal-lenge Facing Presiden Megawati, Singapore: In-stitute of Southeast Asian Studies.

Smith, Anthony D. (1991), Na-tional Identity, London; Penguin Books.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkn.22146

Article Metrics

Abstract views : 418 | views : 192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Ketahanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


web
analytics View My Stats