Implementasi Dan Dampak Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Pertahanan Di Perbatasan Kalimantan Barat (Studi Di Kabupaten Sambas)

https://doi.org/10.22146/jkn.22347

Ariwibowo Teguh H A Susbyakto(1*)

(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia). Ditetapkannya Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Strategis Nasional memberikan konsekuensi nyata bagi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kabupaten Sambas merupakan salah satu akses utama bagi masuknya beragam nilai, pengaruh, bahkan ancaman yang memberikan dampak nyata bag-i masyarakat Indonesia. Pola ancaman keamanan saat ini telah mengalami transisi dari isu-isu tradisional seperti perang, konflik antar negara dan lain lain kearah isu isu non tradisional seperti separatisme, terorisme, konflik komunal dan kejahatan transnasional yang terorganisir.Kawasan perbatasan menjadi salah satu priori tas dalam pengelolaan keamanan negara. Hingga saat ini, pengelolaan perbatasan cenderung menerapkan sistem pengelolaan yang bersifat koordinatif (misalnya joint border committee). Tidak terintegrasinya otoritas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan mengakibatkan turn pang tindih wewenang dalam pen gelolaan garis perbatasan negara, sehingga menimbulkan permasalahan dalam mengurangi intensitas ancaman. Untuk itu wilayah perbatasan harus segera direalisasikan menjadi sabuk pengaman (Safety Belt) yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap setiap bentuk ancaman di bidang pertahanan dengan memadukan pertahanan nir militer dan satuan TNI sebagai komponen utama pertahanan di wilayah perbatasan


Full Text:

PDF


References

Agustin°, Leo, 2008, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV. Alfabe¬ta, Bandung.

Amal, Ichlasul & Armawi, Ar¬maidy, 1998, Regionalisme, Nasionalisme Dan Ketahanan Nasional, Gadjah Mada Uni¬versity Press, Yogyakarta.

Aswatini, 2003, Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kerusuhan Sosial Di Kalimantan Barat Dan Maluku Utara, LIPI Press, Jakarta.

Batara, Aditya & Sukadis, Beni, 2007, Reformasi Manajemen Perbatasan Di Negara Negara Transisi Demokrasi, Lespersi, Jakarta.

Darmawan, 2007, Pemberdayaan Potensi Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Negara Kepu¬lauan, Mabes TNI AL, Jakar¬ta.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009, Batas Wilayah Negara Indone¬sia Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (se¬buah tinjauan empiris dan yuri¬dis), Gaya Media, Yogyakar¬ta.

Moleong, Lexy J, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Re¬maja Rosdakarya, Bandung.

Mawardi, Mohammad Ikhwa¬nuddin, 2009, Mein ban Daerah yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjut¬an. IPB Press, Bogor.

Moerdani, L.B., 1992, Menegak¬kan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Pandangan dan Ucap¬an Jenderal TNI (PURN) L.B. Moerdani 1988 - 1991, Ya¬yasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, Yakarta.

Nandika, Dodi, 2005, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, Muham

Aribowo Teguh Santos°, Implementasi dan D ampalc Keinjalcan Penataan Ruang 39

madiyah University Press, Surakarta.

Kountur, Ronny, 2007, Motode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, PPM, Jakar¬ta.

Lubis, Solly, 2007, Kebijakan Pub¬lik, CV. Mandar Maju, Ban¬dung.

Sungkar, Yasmin, 2008, Isu Isu Keamanan Strategis Dalam Ka¬wasan Asean, Pusat Peneli¬tian Politik LIPI, Jakarta.

Sudarmo Riwanto Tirto, De¬mografi Politik, Pemba¬ngunan Indonesia Dari Riau Sampai Timor Timur.

Suryohadiprojo, Sayidiman, 2005, Si Vis Pacem Para Bel¬lum (Membangun Pertahanan Negara yang modern dan efek¬tif), PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

, 2008, Pengantar Ilmu Pe-

rang, Pustaka Intermasa, Jakarta.

, 2007, Rakyat Sejahtera

Negara Kuat (Mewujudkan Cita Cita Proklamasi Kemerde¬kaan 17 Agustus 1945), Pus¬taka Intermasa, Jakarta.

Wila, Marnixon R.C, 2006, Kon¬sepsi Hukum Dalam Pengatur¬an Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara, PT. Alumni, Bandung.

Wuryandari, Ganewati, 2008, Model Alternatif Pengelolaan Keainanan Di Perbatasan Indo

nesia, LIPI Press, Jakarta.

Widjayanto, Andi, 2004, Refor¬masi Sektor Keamanan Indone¬sia, ProPatria, Jakarta.

Winarno. Budi, 2008, Kebijakan Publik Teori dan Proses, Med Press, Yogyakarta.

Yuniarti, Sri, 2004, Kaji Wang Pertahanan Nasional Perspek¬tif Politik, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta.

Laporan/Dokumen/Undang¬Undang :

Bappenas, 2004, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarne¬gara di Indonesia, Bappenas, Jakarta.

Bappenas, 2005, Buku Utama Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara, Bappenas, Jakarta.

Bappenas, 2005, Buku Rinci Ren¬cana Induk Pengelolaan Batas Negara di Provinsi Kalimantan Barat, Bappenas, Jakarta.

Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), 2002, Pe¬doman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Perko¬taan, Jakarta.

Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BICITZN), 2002, Pe¬doman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Jakarta.

Dephan, 2008, Kumpulan Perjan¬jian-Perjanjian Internasional

Jurnal Ketahanan Nasional, XVI (1), April 2011

tentang Batas-Batas Teritoriai dan Sumber Daya Alain Indo¬nesia, Biro Hukum Setjen Dephan, Jakarta.

Dephan, 2008, Studi Pember¬dayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan, Ditwil¬han Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2007, Strategi Pertahan¬an Negara, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2007, Postur Pertahan¬an Negara, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2007, Doktrin Pertahan¬an Negara, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2007, Buku Putih Perta¬hanan Negara, Negara, Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2007, Strategi Penanga¬nan Wilayah Wilayah Perbatasan RI - Malaysia untuk Kepentingan Pertahanan, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2004, Buku Panduan Per¬batasan Darat RI-Malaysia, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2006, Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Per¬batasan dan Pulau Pulau Kecil Terluar, Ditanlingstra Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.

Dephan, 2006, RUTR Kawasan Pertahanan di Perbatasan RI- Malaysia di Kalimantan, Dit¬wilhan Ditjen Strahan Dep

han, Jakarta.

Dephan, 2006, Kajian GBC Ma¬lindo, Ditkersin Ditjen Stra¬han Dephan, Jakarta.

Dephut, 2006, Keputusan Men ten Kehutanan Nomor : SK.55/ Menhut-VII/2004 tentang Ren¬cana Strategis Pengelolaan Ka¬wasan Hutan Wilayah Per¬batasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, Dephut, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, 2005, Strategi Perwujudan Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan dalam rangka menunjang pelaksanaan Heart of Borneo, Ditjen Penataan Ruang Departeman PU, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, 2009, Kamus Penataan Ruang, Ditjen Penataan Ruang De¬parteman PU, Jakarta.

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), 2009, Pengelolaan dan Penga¬manan Wilayah Perbatasan, IDSPS, Jakarta.

Kodam VI/Tanjungpura, 2005, Rencana Tata Ruang Pertaha¬nan Wilayah Perbatasan Ko¬dam VI/Tanjungpura tahun 2005-2019, Kodam VIRPR, Balilcpapan.

Kodim 1202/SKW, 2009, Renca¬na Umum Tata Ruang Perta¬hanan Kabupaten Sambas Wilayah Kodim 1202/SKW tahun 2009-2014, Sambas.

Aribowo Teguh Santoso, Implernentasi dan D ampak Kebijakan Penataan Ruang ... 41

Pemerintah Kabupaten Sambas, 2002, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas, Pemkab Sambas, Sambas.

Pemerintah Kabupaten Sambas, 2008, Kabupaten Sambas Dalam Angka, Pemkab Sam¬bas, Sambas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2007, Program Aksi Pengelolaan Perbatasan Antar¬ne gar Kalimantan Barat, BP2KKP, Pontianak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2007, Peraturan Dae¬rah Nomor 5 tahun 2004 ten- tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Pemprov Kalbar, Pon¬tianak.

Republik Indonesia, 1969, Kepu¬tusan Presiden No. 89 tahun 1969 tentang Pengaturan Ba¬tas Wilayah Indonesia-Malay¬sia, Jakarta.

Paper:

Bakosurtanal, 2008, Sosialisasi Batas Antar Negara Indonesia - Malaysia, Bakosurtanal, Jakarta.

Djalal, Hasim, 2009, Aspek-Apek Yuridis dan Politis dalam Pe¬netapan Batas-Batas Negara, Makalah disampaikan pada seminar Studi Pember¬dayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan, Depar¬temen Pertahanan RI, Jakar¬ta.

Djalal, Hasim, 2009, Sistem Keamanan Perbatasan Indone¬sia, Makalah disampaikan pada seminar Studi Pember¬dayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan, Depar¬temen Pertahanan RI, Jakar¬ta.

Hartono, Dimiati, 2009, Pember¬dayaan Wilayah Perbatasan Darat Kalimantan, Papua dan NTT, Makalah disampaikan pada seminar Studi Pember¬dayaan Wilayah Perbatasan Darat di Kalimantan, Depar¬temen Pertahanan RI, Jakar¬ta.

Gunadi, 2008, Laporan hasil semi¬nar Perumusan Kebijakan Pe-ngelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan, Departemen Per¬tahanan RI, Jakarta.

Ikhwanuddin, 2006, Ringkasan Kajian Penyusunan Pengem¬bangan Kawasan Perbatasan Antar Negara, Ikhwa-nuddin@bappenas.go.id.

Kausar, 2009, Bahan Dirjen PUM Depdagri pada Seminar Studi Pemberdayaan Wilayah Per¬batasan RI-Malaysia di Kali¬mantan, Jakarta.

Kirmanto, Djoko, 2007, Makalah

disampaikan Menteri Peker

jaan Umum pada Rapat Ker

ja Nasional Badan Koordinasi

Tata Ruang Nasional, Jakarta.

Perwita, Banyu, Agung, Anak, 2008. Manajemen Wilayah Perbatasan Negara, Makalah

Jurnal Ketahanan Nasional, XVI (1), April 2011

disampaikan pada seminar Perumusan Kebijakan Pen¬gelolaan Terpadu Wilayah Perbatasan, Departemen Pertahanan RI, Jakarta

Rukmana, Dadang, 2004, Per¬ubahan Undang Penataan Ru¬ang : Sebuah keharusan untuk memperkuat Landasan Pelak¬sanaan Pembangunan, Buletin Tata Ruang, Jakarta.

Sianturi, Eddy Dan Nafsiah, 2008, Strategi Pengembangan Wilayah Kedaulatan NKRI, Buku Litbang Pertahanan Dephan, Jakarta.

Simbolon, Romulo, 2008, Dipe¬ruikan Mekanisme Pengem¬bangan Kawasan Secara Ter¬padu, Buletin Kawasan Bap¬penas, Jakarta.

Sucipto, Purnomo, 2004, Peruba¬han Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang: Sebuah Harapan Bagi Peme

cahan Masalah Penataan Ru¬ang, Buletin Tata Ruang, Jakarta.

Sudarsono, Yuwono, 2009. Pe¬ngelolaan VVilayah Perbatasan, Bahan disampaikan pada acara Dengar Pendapat de¬ngan DPR, Jakarta.

Tippe, Syarifudin, 2008. Pemba¬ngunan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Ke¬utuhan Wilayah NKRI, Ma¬kalah disampaikan pada Fo¬rum Komunikasi Litbang Dephan TNT, Pontianak Kal¬bar.

Triarso Budi, 2005. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Penanganan Wilayah Perbatasan Darat NKRI, Dittopad, Jakarta.

Workala, Frans B, 2006. Imple¬mentasi Pemberdayaan Wi¬layah Pertahanan Guna Men¬dukung Pertahanan Negara, Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan, Jakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkn.22347

Article Metrics

Abstract views : 6569 | views : 2641

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2016 Ariwibowo Teguh H A Susbyakto

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


web
analytics View My Stats