Optimalisasi Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Mendukung Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Aceh Utara

https://doi.org/10.22146/jkn.22699

Sumardi Sumardi(1*)

(1) 
(*) Corresponding Author

Abstract


MoU Helsinki yang ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No. 1112006 tentang Pemerintahan Aceh, telah membawa perubahan positif dalam kehidu pan politik, sosial, ekonomi, dan terbangunnya rasa aman dan damai di Aceh yang berpengaruh luas pada berbagai perkembangan kehidupan masyarakat. Namun berbeda apa yang terjadi di Aceh Utara, justru terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan pendataan BPS pada Juli 2009, jumlah angka kemiskinan di Aceh Utara tercatat mencapai 70,73%, berbeda jauh jika dibandingkan dengan kemiskinan di Aceh Utara pada tahun 2006, yaitu 51,96%. Dalam hal ini implementasi kebijakan otonomi khusus dalam mendukung ketahanan wilayah di kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh belum dilakukan secara optimal.Belum optimalnya otonomi khusus di Aceh Utara, kendala utamanya adalah masalah SDM yang belum memadai, termasuk juga masalah leadership dari kepala daerah yang seharusnnya memperioritaskan pembangunan pada sektor kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu untuk memacu Aceh Utara ke arah kemajuan di perlukan fasilitasi peningkatan kualitas aparatur, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, di Sam ping mempercepat proses pen yelesaian peraturan daerah (Perda) yang belum terselesaikan. Dalam hal ini penulis men yarankan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Aceh Utara ; pertama, Otsus perlu disosialisasikan, dipahami, diawasi dan


Full Text:

PDF


References

Agung Djojosoekarto, Rudianto.S, Cucu. S 2009, Kebijakan Oto- nomi Khusus diIndonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indone- sia, Jakarta.

Asshiddiqi, 1994, Gagasan Kedau-

latan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indone- sia, Ilchtiar Baru, Jakarta.

Assiddiqi, 2001, Pengantar Pe- miki ran LIUD Negara Kesa- limn RI, The Habibi Center, Jakarta.

Agussalim A.D, 2007, Pemerintah- an Daerah, Gahalia Indonesia, Bogor.

Amiruddin, 2012, Laporan Forum Komunikasi dan Koordinasi Desk Aceh, Kemenko Polhu- kam, Jakarta.

Busroh, 1993, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta.

Darmansyah. 2012, Konflik Aceh, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Fred Block, 1987, Revising State Theory, Temple University Press, Philadelphia.

Faisal Akbar Nasution, 2003, Di- mensi Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bangsa Press, Medan.

, 2009, Pemerintahan

Daerah dan Sumber- Sumber Pendapatan Daerah, PT.Sofmedia, Jakarta.

Ismail Sunny, 1985, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta.

, 2000, Upaya Mewujud-

kan Demokrasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jurnal Nasional, XVIII (3), Desember 2012

Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Kerja Sama BPMPR dengan Fakultas Hukum UI, Jakarta.

James Q. Wilson, Bureaucracy, 1989, What Government Agen- cies Do and Why They Do it, Basic Books, Inc„ New York.

Koentjoro Poerbopranoto, 1987, Sistem Pemerintahan Demokra- si, Eresco, Bandung.

Kusnardi. M dan Bintan. R Sragih, 1988, Susunan Pem- bagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Gramedia, Jakarta.

Mardiasmo.A.K, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Universitas Gajah Mada, Yogjakarta.

Mas'ud Said, 2011, Perlu Desen- tralisasi Asimetris, KOMPAS, Senin 5 Desember 2011, Ja- karta.

Nasroen, 1951, Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah, Wol- ters, Jakarta.

Prabowo, 2009, Kepemimpinan Strategis dalam Orgsnisasi Mi- liter, Mabes AD, Jakatra.

Randal B Ripley clan Grace A. Franklin, 1982, Bureaucra- cy and Policy Implentation. Homewood, llliois, Dorsey Press.

Smith, " B.C, 1985, Decentraliza-

tion : The Territorial Dimension of The State" Winchester, Al- len & Unwin, Massachusetts

Syanda Guruh L.S, 2000, Me- nimbang Otonomi Vs Federal, Remaja Rosda, Jakarta.

, 2000, Perspek-

tff Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Pere- konomian" Suara Pembaha- ruan, Jakarta.

Soehino, 1980, Perkembangan Pe- merintahan di Dierah, : Liber- ty, Yogyakarta..

, Hukum Tata Nega- ra, Liberty, Yogyakarta.

Syaukani,HR,Afan Gaff ar dan Riaas Rasyid, 2003, Otonomi Derah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuan- titatif, Kualitatif, dan R&D, Al- fabeta, Bandung.

Ryaas Rasyid, 1997, Kajian awal Birokrasi Pemerintahan Poli- tik Orde Baru, Suara Pemba- luzru an, Jakarta

, 1997, Perspek-

tif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Pere- konomian, Suara Pembaharu- an, Jakarta.

Toto Suryaningtyas, 2012, Ne- gara Melemah di Hadapan Konflik, KO1VIPAS, Senin 30 Januari 2012, Jakarta.

Padmo Wahjono, 1969, Pemba- ngunan Hukum di Indonesia, In Hill Co, Jakarta.

, 1979, Indonesia

Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum, Fakultas Hukum Ul, Jakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkn.22699

Article Metrics

Abstract views : 607 | views : 273

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Ketahanan Nasional

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


web
analytics View My Stats