Pemilihan Lokasi Kawasan Konservasi Mangrove dengan Pendekatan SIG Partisipatif di Wilayah Pantai Kabupaten Demak

Elida Nurrohmah; Sunarto Sunarto; Nurul Khakhim

doi:10.22146/mgi.15639

Pemilihan Lokasi Kawasan Konservasi Mangrove dengan Pendekatan SIG Partisipatif di Wilayah Pantai Kabupaten Demak

https://doi.org/10.22146/mgi.15639

Elida Nurrohmah^(1*), Sunarto Sunarto⁽²⁾, Nurul Khakhim⁽³⁾

(1)
(2) Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
(3) Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract

Penentuan lokasi kawasan konservasi berkaitan dengan keputusan penggunaan lahan, yang melibatkan banyak aktor dan faktor. Analisis yang bersifat multifaktor dapat diselesaikan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), namun penilaiannya hanya berdasarkan pada penilaian tunggal dari seseorang ataupun suatu institusi. Penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan analisis yang bersifat multiaktor dan multifaktor melalui analisis multikriteria dengan SIG berbasis partisipasi masyarakat untuk memilih lokasi kawasan konservasi mangrove. Kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ini meliputi aspek (i) fisik, (ii) sosial, (iii) pembiayaan, dan (iv) ancaman. Kriteria aspek fisik disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk mangrove. Kriteria aspek sosial, pembiayaan, dan ancaman disusun berdasarkan data sosial kependudukan yang diperoleh melalui studi literatur. Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan lokasi ini terletak pada penentuan bobot kriteria melalui perbandingan kriteria berpasangan dan dianalisis dengan teknik Analytical Hierarchial Process (AHP), serta penggalian informasi lokal melalui pemetaan partisipatif. Bobot kriteria setiap pemangku kepentingan diintegrasikan dengan data spasial melalui operasi perkalian raster untuk menghasilkan lokasi kawasan konservasi mangrove terpilih kombinasi seluruh pemangku kepentingan. Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan dengan kelas sesuai untuk mangrove seluas 11.564 ha (94,8% dari luas daerah penelitian) dan sesuai marginal seluas 629 ha. Pemangku kepentingan pada tingkat lokal (kelompok mangrove, petani tambak, dan tokoh masyarakat) lebih memprioritaskan aspek sosial dibandingkan aspek fisik, pembiayaan, dan ancaman; sedangkan pemerintah daerah lebih memprioritaskan aspek pembiayaan. Dengan prioritas tersebut, lokasi kawasan konservasi mangrove paling memenuhi prioritas pemangku kepentingan (prioritas I) didapati seluas 51,7 ha; terletak di wilayah pantai Desa Babalan dan lahan tambak garam di Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung; sedangkan lokasi yang cukup memenuhi prioritas pemangku kepentingan (prioritas II) didapati seluas 1.626,9 ha terletak di wilayah pantai Kecamatan Wedung, Bonang, dan sebagian kecil Karangtengah.

Keywords

AHP; kawasan konservasi; mangrove; SIG partisipatif

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Abbot, J., Chambers R., Dunn C., Harris T., Merode E., Porter G., Townsend J., dan Weiner D. (1998). Participatory GIS: Opportunity or Oxymoron?. Participatory Learning and Action (PLA) Notes. 33. Anonim(a). (2012). Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi Pelestarian Kawasan Konservasi. Diakses tanggal 15 Juli 2014 dari situs http://bksdakaltim.dephut.go.id. Arifin. (2012). Perumusan Zonasi Risiko Bencana Banjir Rob di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Skripsi: Institut Teknologi Sepuluh November. Brody, S.D., Grover H., Bernhardt S., Tang Z., Whitaker B., Spence C. (2006). “Identifying Potential Conflict Associated with Oil and Gas Exploration in Texas State Coastal Waters: A Multicriteria Spatial Analysis”. Environmental Management. 38, 597-617. Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., dan Sitepu, M.J. (1996). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Departemen Kelautan dan Perikanan. (2005). Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Cetakan Kedua. Jakarta: Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Faturrohmah, S. (2014). Perencanaan Pemanfaatan Ruang Berbasis Konservasi Mangrove di Wilayah Kepesisiran Kabupaten Demak. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Fauzi. (2007). Model Peruntukan Kawasan Mangrove dengan Citra Penginderaan Jauh di Indragiri Hilir Riau. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Feick, R.D., Hal G.B. (2002). “Balancing Concesus and Conflict with a GIS-Based Multi-Participant, Multi-Criteria Decision Support Tool”. GeoJournal. 53, 391-406. Hapsari, N.I. (2013). Penataan Ulang Wilayah Kerja Resort Menggunakan Analisis Multikriteria (Studi Kasus di Taman Nasioanl Gunung Ciremai). Tesis. Universitas Gadjah Mada. Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. (2011). Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hidayat, T. (2013). Analisis Pengembangan Jalur Kereta Menuju Rencana Bandara Baru di Kulonprogo Yogyakarta. Tesis. Universitas Gadjah Mada. International Fund for Agriculture Development (IFAD). (2009). Good Practice in Participatory Mapping. Diakses tanggal 1 Januari 2014 dari situs http://www.ifad.org/pub/map/pm_web.pdf. Kay, R. dan Alder, J. (2005). Coastal Planning and Management. Edisi Kedua. New York: Taylor and Francis. Kristanty, B. (2013). “Proyek REDD+ di Taman Nasional: Mengadopsi Model Satoyama”. 20 April 2013. Diakses tanggal 16 April 2014 dari situs http://www.blog.cifor.org. Nybakken, J.W. (1992). Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologi. Diterjemahkan oleh Edman, H.M. Jakarta: Gramedia. Omo-Irabor, OmoO, Olobaniyi, S.B., Akunna, J., Venus, V., Maina, J.M., dan Paradzayi, C. (2011). "Mangrove vulnerability modelling in parts of Western Niger Delta, Nigeria using satellite images, GIS techniques and Spatial Analisis multikriteria (SMCA)". Environmental Monitoring and Assessment. 178, 39-51. Ongkosongo, O.S.R. (2011). Strategi Menghadapi Risiko Bencana di Wilayah Pesisir Akibat Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Global. Jakarta: LIPI. Schmoldt, D. L., Kangas J., dan Mendoza, G.A. (2001). Basic Principles of Decision Making in Natural Resources and the Environment. Schmoldt, D.L., Kangas, J., Mendoza,G.A., dan Pesonen, M. (Ed).The Analytic Hierarchy Process in Natural Resource and Environmental Decision Making. Boston: Kluwer Academic Publishers. Triatmodjo, B. (1999). Teknik Pantai. Yogyakarta: Beta Offset. US Army Corps of Engineers. (1984). Shore Protection Manual Volume I. Edisi Keempat. Washington: Department of the Army, US Army Corps of Engineers. Zarkesh, M. K. (2005). Decision Support System for Floodwater Spreading Site Selection in Iran. Enschede: ITC. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, LNRI Tahun 2007 Nomor 84, TLNRI Nomor 4725. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, LNRI Tahun 2007 Nomor 84. TLNRI Nomor 4739.

DOI: https://doi.org/10.22146/mgi.15639