KEBIJAKAN UPAH: TANTANGAN DI TENGAH SUASANA KRISIS EKONOMI

Prijono Tjiptoherijanto

doi:10.22146/jp.11835

KEBIJAKAN UPAH: TANTANGAN DI TENGAH SUASANA KRISIS EKONOMI

https://doi.org/10.22146/jp.11835

Prijono Tjiptoherijanto^(1*)

(1) Universitas Indonesia.
(*) Corresponding Author

Abstract

The difference in understanding between businessmen and workers on the issue of renumeration has caused demonstrations or strike actions demanding higher pay. According to workers, wage is considered take home pay, while for businessmen take home pay is just part of the emolument paid to workers. While workers attribute low work productivity to the low pay they get, businessmen regard the low wages paid to workers as attributable to the low work productivity. The national workers’ emolument determination board DPPN makes efforts to reduce the bickering over wages between workers and businessmen by calculating the minimum wage, which must be paid to the formner by the latter. Such wage should enable workers live fairly well and should thus enhance work productivity.

Keywords

populasi, kebijakan, buruh, upah krisis ekonomi

Full Text:

PDF

References

Latief, Abdul.1994. Kebijaksanaan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Permasalahannya, disampaikan pada Sekolah Staf dan Komando TNIAD Angkatan IV, Tahun Pendidikan 1993-1994, 11 Januari 1994, di Bandung.

ADB dan Bappenas. 1995. Intermediate Services: Key to Accelerated Export Development in Indonesia.Jakarta

Anwar, Arsyad. 1992. “Transformasi Struktur Ketenagakerjaan Menurut Sektor Produksi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1971-1990”, Seminar Dua Hari Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi. Kerja sama Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 12-13 Februari 1992, Jakarta.

Biro Pusat Statistik. 1994. Sensus Penduduk. Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja RI. 1994. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Jakarta. Departemen Tenaga Kerja RI. 1994. Profil Sumber Daya Manusia. Jakarta.

Hill, Hall. 1996. Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif. Yogyakarta: Pusat Antar Studi (Studi Ekonomi), UGM bekerja sama dengan PT. Tiara Wacana.

Kompas.1996. “ Upah Berdasarkan KFM atau KHM, Hanya Sekadar Jaring Pengaman”, 9 Januari.

Kantor Mentri Negara Kependudukan/BKKBN. 1995. Beberapa Implikasi Perkembangan Penduduk Indonesia dalam PJP II. Jakarta.

Kantor Mentri Negara Kependudukan/BKKBN. 1995. Pasar Kerja dan Produktivitas. Jakarta.

Pardipto, Rimawan. 1996. “Dampak Kebijaksanaan Sektor Riil terhadap Struktur dan Kinerja Sektor Industri Indonesia 1980-1994”, Kelola: Gadjah Mada University Business Review,(11).

Pasay, Haidy A. 1995. “Produktivitas, Sumber Daya, dan Teknologi”, dalam Anwar M. Arsyad, dkk., Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi, dan Pembangunan.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Poot, Huib., Kuyvenhoven, Arie and Jaap Jansen. 1992. Industrization and Trade in Indonesia.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Republika. 1996. “Risiko Kenaikan Upah Bagi Industri dan Pekerja”, 15 Januari.

Sumarwan, Ujang, dkk. 1994. Studi Kesenjangan Kualitas Fisik Penduduk dan Tingkat Penghasilan dalam Rangka Pengembangan Indikator Produktivitas Penduduk.[S.L]: Kerja sama Fakultas Pertanian-IPB dengan Kantor Mentri Negara Kependudukan.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1994. Perkembangan Upah Minimum dan Pasar Kerja, Jakarta, 24 Maret.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1995. UMR, KFM, dan Rasio Upah, Jakarta, 12 Januari.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1996. Upah Minimum Regional: Perkembangan Kebijaksanaan, Pelaksanaan, dan Masalah-Masalahnya, Jakarta, 10 April.

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. “Kebijaksanaan Upah dan Industrialisasi”, makalah disampaikan pada Kuliah S2 Ketenagakerjaan di Universitas Indonesia

DOI: https://doi.org/10.22146/jp.11835