KENDALA DAN PROSPER DEMOKRATISASI DESA PADA ERA OTONOMI DAERAH

M. Syahbudin Latief

doi:10.22146/jp.11872

KENDALA DAN PROSPER DEMOKRATISASI DESA PADA ERA OTONOMI DAERAH

https://doi.org/10.22146/jp.11872

M. Syahbudin Latief^(1*)

(1) Gadjah Mada University
(*) Corresponding Author

Abstract

Village democratization has emerged in Indonesia in line with the implementation of regional autonomy policy. In fact, village democratization facing some constraints. One of the serious problems is the blank of political education or civic education as an impact of floating mass policy in rural area, during the New Order era. Besides that, the state apparatus seem not too serious to encourage village democratization, from the beginning the policy has been declared. The socialization process in rural area is very weak. At the implementation stages, formulation of the regional regulation are very rigid. It seems that the state apparatus feel more comprehend about the custom and interest of village people, than the villagers themselves. In this case, the state apparatus seems too arrogant. Basically, the prospect of village democratization is in the village people hand. The support and encouragement from the pro-democratic society, id est intellectuals, academicians, researchers, journalists, NGOs activist, mass organizations, executive and legislative can however, accelerate the practice of village democratization.

Keywords

populasi, kebijakan, demokrasi, otonomi daerah, desa

Full Text:

PDF

References

Antlov, Hans. 2002. "Epilog 2002: warisan orde baru dan tumbuhnya demokrasi lokal," dalam Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal. Yogyakarta: LPU, hlm. 323-375.

------------. 2003. "Village government and rural development in Indonesia: the new democratic framework," Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(2): 193-214.

Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum (BP3U). 1988. Analisis Isi Surat Kabar Isu Sentral Bulan Juni 1988 di D. I. Yogyakarta dan Jawa Tengah: Pemilihan KepalaDesa,. Laporan Penelitian. Yogyakarta: BP3U Deppen.

Djadijono, M. 1994. Arus Bawah dalam Dinamika Kehidupan Politik di Indonesia. CSIS Occasional Papers Series, M116.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2003a. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, PEG-USAID, dan Bank Dunia.

-------------. 2003b. Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. "Unjuk rasa, gerakan massa dan demokratisasi: potret pergeseran politik orde baru" Prisma, 23(4): 3-21.

porum Keadilan. 1998. "Tren baru: menjarah komoditas unggulan", 7(9), 10 Agustus 1998: 16-17.

Gaffar, Afan. 2000. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hirsch, Philip. 1989. "The state in the village: interpreting rural development in Thailand" Development and Change, 20(1): 35-56.

Husken, Frans. 2001. "Pemilihan di Desa di Jawa Tengah: Kendali Negara atau Demokrasi Lokal?", dalam Hans Antlov dan Sven Cederroth (penyunting), Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan otoriter. Jakarta: Yayasan Obor, him. 163-187.

Imawan, Riswandha. 1997. Membedah Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Peiajar.

Kammen, Douglas. 2000. "Pilkades: Democracy, village elections and protest in Indonesia". Makalah Seminar Internasional Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Perubahan, Tantangan, dan Harapan. Percik — Ford Foundation. Yogyakarta, 3-7 Juli.

Kartodirdjo, Sartono. 1987. Paktor-Paktor Endogin Masyarakat Pedesaan: Kepemimpinan, Kaderisasi, Komunikasi dan Lembaga-Lembaga. Yogyakarta: P3PK UGM.

----------. 1990. "Kepemimpinan dan Pilkades dalam Proses Demokratisasi", dalam Mubyarto dkk., Prospek Pedesaan 1990. Yogyakarta: P3PK UGM.

----------. (ed.). 1992. Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pilkades di Jawa Tengah. Yogyakarta: P3PK UGM dan Aditya Media, hlm. 15-23.

Kompas. 1998."Reformasi di Jawa: kebangkitan rakyat pedesaan", 24 Desember.

Kompas.1997."Pemilihan kepala desa: kepentingan birokrasi atau pengembangan demokrasi", 14 Desember.

Kuntowijoyo. 1990. "Perubahan sosial dan budaya politik: prospek demokrasi di pedesaan", dalam Mubyarto dkk., Prospek Pedesaan 1990. Yogyakarta: P3PK UGM. hlm. 57-66.

Marsono. 1999. Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Djambatan.

Mas'oed, Mohtar. 1994. "Korporatisme dan Birokrasi Desa", dalam Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Matrik Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Draf I.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Soetrisno, Loekman. 1990. "Status Pembangunan Pedesaan dalam Konteks Pembangunan Nasional di Indonesia", dalam Mubyarto dkk., Prospek Pedesaan 1990. Yogyakarta: P3PK UGM, hlm. 123-134.

----------. 1999. "Current social and political conditions of rural Indonesia", in Geoff Forrester (ed.), Post-SoehartoIndonesia: Renewal or Chaosi. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 25-37.

Soewarno, P. J. 1999. "Prospek parlemen desa: tantangan dan peluang". Makalah dalam Diskusi Terbatas diselenggarakan oleh Yayasan Lapera Indonesia (YLI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY). Yogyakarta, 16 November.

Suyanto, Bagong dkk. 1994. Gejolak Arus Bawah. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Suyanto, Isbodroini. 1996. "Negara dan desa: dampak politik birokratisasi pemerintahan desa." Seminar Nasional Pembangunan Politik dan Pemerintahan Desa. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Jember, 8 Juli.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

DOI: https://doi.org/10.22146/jp.11872