Mimbar Hukum

An Examination of De-Extinction: How Does De-Extinction Challenge Biodiversity Governance in International Environmental Law

2026-06-01T10:15:34+07:00

Abstract

The reported success of Colossal Biosciences in 2025 to achieve the first deextinction of Aenocyon dirus (dire wolf) has generated global fascination, yet it has largely been met with silence within the legal community. While scientists celebrate the achievement and the public marvels at its implications, international environmental law has not provided conceptual clarity on how such an unprecedented event should be situated. Whether driven by ecological responsibility or scientific curiosity, de-extinction raises profound questions that go beyond technical regulation. This paper argues that the issue must be approached through philosophical inquiry under international law, and international environmental law in particular is, at its core, a product of philosophical compromise. As such, this paper attempts to explore the motives of ecological responsibility underpinning de-extinction in relation to biodiversity. By tracing the doctrinal and philosophical underpinnings of legal obligations toward biodiversity, this article examines whether de-extinction represents a new shift toward an eco-centric paradigm or merely emphasizes existing anthropocentric frameworks. It ultimately argues that de-extinction reveals a conundrum: a biological and technologically produced organism without juridical recognition as components of biodiversity.

Abstrak

Keberhasilan Colossal Biosciences pada tahun 2025 dalam melakukan deeksistensi Aenocyon dirus (serigala purba) telah memunculkan perhatian global, tetapi justru banyak diabaikan oleh komunitas hukum. Sementara para ilmuwan merayakan pencapaian ini dan publik mengagumi implikasinya, hukum lingkungan internasional belum memberikan kejelasan konseptual mengenai bagaimana peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus diposisikan. Terlepas dari apakah didorong oleh tanggung jawab ekologis atau rasa ingin tahu ilmiah, de-eksistensi menimbulkan pertanyaan mendalam yang melampaui aspek teknis regulasi. Artikel ini berargumen bahwa isu tersebut harus didekati melalui penyelidikan filosofis di bawah hukum internasional dan khususnya hukum lingkungan internasional, yang pada dasarnya dibentuk oleh landasan filosofis. Dikarenakan hal tersebut, artikel ini mencoba untuk menelusuri motif-motif dari tanggung jawab ekologis yang membawahi de-eksistensi dalam hubungannya terhadap keanekaragaman hayati. Dengan menelusuri landasan doktrinal dan filosofis dari kewajiban hukum terhadap keanekaragaman hayati, artikel ini
menelaah apakah de-eksistensi merepresentasikan pergerakan baru menuju sebuah paradigma ekosentris atau sekadar menegaskan kerangka antroposentris yang ada. Artikel ini berargumen bahwa de-eksistensi mengungkap sebuah konundrum: keberadaan organisme biologis melalui teknologi tanpa pengakuan
yuridis sebagai komponen keanekaragaman hayati.

Reforming Civil Court in Indonesia: The Dialectics Of Procedural Justice and Digital Justice

2026-06-01T10:15:32+07:00

Abstract

This study analyzes new patterns that have emerged in civil justice reform in Indonesia. The functional approach, the common adoptedpattern, has shifted to an institutional approach. This shift, in addition to having an impact on the aspect of judicial governance, also creates dialectics in the form of conceptual tension in understanding justice in the judicial process. This article aims to examine the tension between procedural justice and digital justice. Procedural justice emphasizes the fairness of the process, the participation of the parties, and the legitimacy of the decision. Meanwhile, digital justice is oriented towards efficiency, transparency, and accessibility through technology. This study uses a juridical-normative research method with secondary data sources in the form of laws, regulations, and legal literature. This study also analyzes the development of e-Court, e-Mediation, and the case tracing information system (SIPP) in Indonesia. This research shows that strengthening the rationality of digital systems has the potential to clash with the character of procedural justice centered on human experience. This article also contributes to the formulation of the digital procedural justice framework as a theoretical synthesis of the tension between the two concepts. The framework is positioned as an evaluative tool for assessing technology-based judicial reform that is aligned with the principles of justice, legitimacy, and participation.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pola baru yang terbentuk dalam reformasi peradilan perdata di Indonesia. Pendekatan fungsional, dalam pola lama, mengalami pergeseran menjadi pendekatan institusional. Pergeseran ini, selain berdampak pada aspek tata kelola peradilan, juga membawa dialektika dalam bentuk ketegangan konseptual dalam memahami keadilan dalam proses peradilan. Artikel bermaksud mengkaji tegangan antara procedural justice dan digital justice. Procedural justice menekankan keadilan proses, partisipasi para pihak, dan legitimasi putusan. Sementara digital justice berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas melalui teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis‑normatif dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang‑undangan dan literatur hukum. Penelitian ini juga menganalisis perkembangan e‑Court, e‑Mediation, serta sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan rasionalitas sistem digital berpotensi berbenturan dengan karakter keadilan prosedural yang berpusat pada pengalaman manusia. Artikel ini juga berkontribusi pada perumusan kerangka digital procedural justice sebagai sintesis teoretis atas ketegangan antara dua konsep tersebut. Kerangka itu diposisikan sebagai alat evaluatif untuk menilai reformasi peradilan berbasis teknologi yang selaras dengan prinsip keadilan, legitimasi, dan partisipasi.

To the Outermost Parts of the Galaxy: Imagination’s Puissance in Decolonizing International Law

2026-06-01T14:36:45+07:00

Abstract

This paper examines how imagination, despite its historical instrumentalization as a colonial methodology in international law as revealed in Koskenniemi’s To the Uttermost Parts of the Earth, can be repurposed as a decolonial tool. By drawing a temporal analogy, it first introduces imagination's role in the early European international legal thought by exploring Koskenniemi’s examples of bricolage alongside Anghie’s ‘dynamic of difference’ to underscore the need for disenchantment. It then looks into present-day counter-narratives emerging from Global South imaginations encapsulated in the third world approaches to international law or the TWAIL movement that challenge the colonial ever-present. Finally, it advocates for speculative thinking drawn from various sources as a means of envisaging alternative futures for international law, with particular emphasis on scientific and other types of fictions . The paper concludes by arguing for a structured yet creative decolonial imagination agenda that can help overcome the persistence of colonial legacies in international law while maintaining sufficient space for revolutionary thinking about world order.

Abstract

Makalah ini mengkaji bagaimana imajinasi, meskipun secara historis telah diinstrumentalisasi sebagai metodologi kolonial dalam hukum internasional sebagaimana ditunjukkan oleh Koskenniemi dalam To the Uttermost Parts of the Earth, dapat digunakan kembali sebagai alat dekolonial. Dengan menggunakan analogi temporal, makalah ini pertama-tama membahas peran imajinasi dalam pemikiran hukum internasional Eropa awal melalui contoh-contoh bricolage yang diuraikan oleh Koskenniemi serta konsep dynamic of difference dari Anghie untuk menegaskan pentingnya proses disenchantment (pembongkaran ilusi atau pesona kolonial). Selanjutnya, makalah ini menelaah narasi tandingan kontemporer yang lahir dari imajinasi Global Selatan, sebagaimana tercermin dalam gerakan Third World Approaches to International Law (TWAIL), yang menantang keberlangsungan kolonialisme dalam hukum internasional masa kini. Pada akhirnya, makalah ini mengadvokasi pemikiran spekulatif yang bersumber dari berbagai tradisi sebagai sarana untuk membayangkan masa depan alternatif bagi hukum internasional, dengan penekanan khusus pada fiksi ilmiah dan bentuk-bentuk fiksi lainnya. Makalah ini menyimpulkan bahwa agenda imajinasi dekolonial yang terstruktur namun tetap kreatif dapat membantu mengatasi keberlanjutan warisan kolonial dalam hukum internasional, sembari mempertahankan ruang yang memadai bagi pemikiran revolusioner mengenai tatanan dunia.

Lex Digitalis, Lex Nullius: Policy Foundations for Digital Governance in The Global South

2026-06-09T08:07:01+07:00

Abstract

In the digital landscape, there is a pluralistic data governance norms or digital anarchy which can be jurisprudentially viewed as lack of order or multiple conflicting laws operating in a particular state. We attempt to investigate the jurisprudential claims of Lex Nullius in the Global South and the impact of the current Lex Digitalis by foreign private digital platform which rules emanating from the Global North, and how can this condition be theorized for the benefits of the Global South. In the context of data governance, digital anarchy is not a lack of norms; but non-state actors and digital platforms that create norms that impact sovereigns and citizens. Relying on comparative case studies, political theory, postcolonial doctrines, and policy analysis focused on the Global South countries, this paper examines the existing principles of sovereignty and jurisprudence theory to rethink the discourse on digital sovereignty. In this paper, we find that pairing Lex Digitalis with Lex Nullius provides a diagnosis of when digital governance is not just about regulatory gaps but the recolonisation of sovereigns. The paper offers a new way to think about sovereignty that sets boundaries on the power of digital platforms in the Global South.

Abstrak

Dalam lanskap digital, terdapat pluralisme norma tata kelola data atau anarki digital yang secara yurisprudensial dapat dipandang sebagai ketiadaan keteraturan ataupun keberadaan berbagai hukum yang saling bertentangan dan beroperasi dalam suatu negara. Artikel ini berupaya menyelidiki klaim-klaim yurisprudensial mengenai Lex Nullius di Dunia Selatan serta dampak dari Lex Digitalis yang saat ini dibentuk oleh platform digital privat asing dengan aturan yang berasal dari Dunia Utara, sekaligus menelaah bagaimana kondisi tersebut dapat diteoretisasikan demi kepentingan negara-negara Dunia Selatan. Dalam konteks tata kelola data, anarki digital bukanlah ketiadaan norma; sebaliknya, ia ditandai oleh aktor non-negara dan platform digital yang menciptakan norma-norma yang memengaruhi negara berdaulat maupun warga negaranya. Dengan bertumpu pada studi kasus komparatif, teori politik, doktrin pascakolonial, serta analisis kebijakan yang berfokus pada negara-negara Dunia Selatan, artikel ini mengkaji prinsip-prinsip kedaulatan dan teori yurisprudensi yang ada guna meninjau kembali diskursus mengenai kedaulatan digital. Artikel ini menemukan bahwa penggabungan konsep Lex Digitalis dan Lex Nullius memberikan kerangka diagnosis untuk memahami situasi ketika tata kelola digital tidak lagi sekadar berkaitan dengan kekosongan regulasi, melainkan merupakan bentuk rekolonisasi terhadap kedaulatan negara. Pada akhirnya, artikel ini menawarkan cara baru untuk memahami kedaulatan yang menetapkan batasbatas terhadap kekuasaan platform digital di negara-negara Dunia Selatan.

Constitution Making and Nation-State Imagination: A Historical Comparison, 1945-2002

2026-06-11T10:16:02+07:00

Abstract

In Indonesia’s history, the making of the constitutional foundation has been shaped by its political context. From the decolonization process till present, the making of the constitution has been intervened by various actors, both national and international parties. Hence, constitution changes are socially and politically complex. The complexities are represented in constitution-making governance, process, and its debates in the substantive drafting. This article focuses on how the constitution-making processes and its debates regarding issues of human rights and fundamental freedom have been contested since the very beginning of Indonesia’s independence, and how this debate provides answers to the cases, processes, substance, and implementation involved in Indonesia’s constitution making. It is clear in a comparative analysis, using Arato’s model, that the constitution-making during the amendment period (1999-2002) is the best process that involved civil society and substantially more progressive. However, this argues that understanding the constitution-making would play important role in underpinning Indonesia’s nation state imagination.

Abstrak

Dalam sejarah Indonesia, pembentukan landasan konstitusional telah dibentuk oleh konteks politiknya. Dari proses dekolonisasi hingga saat ini, terlihat bahwa pembentukan konstitusi telah diintervensi oleh berbagai aktor, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perubahan konstitusional bersifat kompleks secara sosial dan politik. Kompleksitas tersebut terdapat dalam model pembentukan konstitusi, proses, dan perdebatan dalam penyusunan substansinya. Pembahasan artikel ini berfokus pada bagaimana proses pembentukan konstitusi dan perdebatannya mengenai beberapa isu hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai gagasan yang diperdebatkan sejak awal kemerdekaan Indonesia, dengan memberikan jawaban atas penyebab, proses, substansi, dan implementasi yang terlibat dalam pembuatan konstitusi baru di Indonesia. Jelas dalam analisis komparatif, berbasis model Arato, bahwa pembentukan konstitusi selama periode amandemen (1999-2002) merupakan proses terbaik dalam melibatkan masyarakat sipil dan secara substansial lebih progresif. Namun, hal ini menunjukkan bahwa memahami pembuatan konstitusi akan memainkan peran penting untuk mendukung imajinasi negara bangsa Indonesia.