Jurnal PolGov

Efektivitas Organisasi Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Aset Kota: Studi Badan Keuangan Daerah Kota Depok

2024-01-02T12:58:24+07:00

Tulisan ini mengevaluasi efektivitas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok dalam pengelolaan aset kota. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Tulisan ini menemukan bahwa BKD telah melakukan upaya dalam pengelolaan aset kota, namun masih menghadapi kendala. Kurangnya koordinasi antara OPD terkait, rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan aset, dan keterbatasan sumber daya manusia juga teknologi memengaruhi efektivitasnya. Dalam meningkatkan pengelolaan aset kota, diperlukan peningkatan koordinasi, pemahaman, dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan aset, serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi. Tulisan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang efektivitas pengelolaan aset kota oleh BKD. Tulisan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan aset kota yang lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Depok.

Mempertahankan Kekuasaan: Dinamika di Balik Status Quo Privatisasi Air di DKI Jakarta

2024-01-02T13:14:13+07:00

Tulisan ini menganalisis bagaimana kekuasaan diorganisir dan digunakan untuk mempertahankan status quo atas kewenangan melakukan privatisasi air. Meminjam teori tentang struktur kekuasaan Susan Strange, artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana bekerjanya struktur produksi dan struktur pengetahuan yang dibangun oleh PT Aetra dan PT Palyja untuk mempertahankan posisi mereka menggunakan kasus privatisasi air. Studi ini menemukan bahwa PKS PAM JAYA merupakan wujud dari penggunaan struktur produksi dan gagasan komodifikasi air merupakan wujud dari penggunaan struktur pengetahuan sebagai instrumen untuk mempertahankan dominasi dan kewenangan atas privatisasi air di DKI Jakarta. Adapun kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang dinamika atas privatisasi air di Jakarta dan kemungkinan implikasinya, baik secara ekonomi dan sosial. Tulisan ini menggunakan data-data sekunder di dalam membangun argumentasi atas strategi yang digunakan PT Aetra dan PT Palyja untuk mengorganisir kuasa guna mempertahankan status quo. Data-data yang digunakan berupa laporan-laporan tertulis yang ada kaitannya dengan masalah privatisasi air, baik berupa kebijakan internasional, nasional, termasuk terkait aturan pemerintah daerah, surat-surat resmi kerja sama, jurnal atau literatur yang relevan dan penelusuran perkembangan informasi tentang privatisasi air berbasis website.

Peran Penanaman Modal Asing dalam Sektor Blok Migas Lepas Pantai terhadap Pemenuhan Kepentingan Nasional di Indonesia

2024-01-02T13:09:56+07:00

Minyak dan gas bumi ialah komoditas utama sebagai sumber energi primer yang menjadi penopang seluruh industri dalam negara. Di Indonesia, produksi migas nasional yang menurun menyebabkan proses eksplorasi bergerak ke arah lepas pantai (offshore) sedalam 500 meter. Demi memenuhi kepentingan nasional berupa pemenuhan energi dan sumber daya di tingkat domestik, Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa investor asing dalam proses eksplorasi migas lepas pantai. Artikel ini bertujuan untuk melihat peran investor dan penanaman modal asing bagi pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Metode penelitian dilakukan melalui tinjauan pustaka atau library research yang keseluruhannya adalah data sekunder. Melalui pendekatan teori penanaman modal asing, hasil yang ditemukan adalah peranan positif dari masuknya investasi asing terhadap sektor migas lepas pantai di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka lifting atau pengangkatan migas lepas pantai yang berkontribusi terhadap pemenuhan pasokan sumber daya dan energi di tingkat domestik dan berkontribusi dalam pendapatan negara di tahun 2022 serta berbagai multiplier effect yang dirasakan oleh industri lain.

(Non-Formal) Collaborative Governance is Possible

2024-01-02T13:15:16+07:00

Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dapat mempermudah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan melalui collaborative governance. Kajian ini melihat terdapat kelompok masyarakat yang menjadi kolaborator non-formal dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan. Dalam hal ini, kolaborator dan pemerintah memiliki fokus isu yang sama, yaitu learning loss di tengah pandemi Covid-19, namun tidak terikat kontrak kerja sama resmi, yang akan disebut dengan non-formal collaborative governance. Salah satu contohnya peran Project Child Indonesia (PCI) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus dengan isu pendidikan di akar rumput. Kajian di sini berusaha melihat tahapan non-formal collaborative governance yang diinisiasi oleh PCI dan apa saja tantangan maupun kendala yang dihadapi. Kajian di sini menggunakan metode netnografi dengan dua sumber data, yaitu observasi daring selama satu bulan pada 12 April 2022 hingga 19 Mei 2022 dan wawancara. Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, negara menghadapi permasalahan baru di berbagai sektor, salah satunya sektor pendidikan yang membutuhkan penyesuaian. PCI berusaha merespons kondisi ini dengan cepat tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. PCI menerapkan program pembelajaran jarak jauh dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah serta menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan survei sebelum dan sesudah program dilakukan. Tahapan yang lebih sederhana dan fleksibilitas menjadi keunggulan dari model non-formal collaborative governance.

Analisa Aktor dalam Aktivitas Penambangan Timah Ilegal di Kabupaten Belitung Timur

2024-01-02T13:13:10+07:00

Tulisan ini menganalisis aktor dan perannya dalam relasi hubungan antar aktor pada aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini dilakukan karena aktor-aktor yang selama ini diketahui merupakan aktor utama adalah kalangan penambang dan jarang terungkap aktor lain yang menyebabkan kegiatan ilegal ini terus beroperasi. Selain itu, artikel ini juga melihat bagaimana aktor dan jejaringnya bekerja dan menyebabkan permasalahan penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur terjadi dan tidak terselesaikan sampai saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode stakeholder analysis dan metode analisis interaktif yang telah dilakukan pada rentang waktu Juni 2022-Januari 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya aktivitas penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur terus berlanjut disebabkan oleh aktor yang mendukung dan menyediakan sarana juga jalur penjualan. Selain itu, relasi antar aktor yang membuat sebuah jaringan yang saling tergantung menyebabkan praktik penambangan timah ilegal tetap berlangsung. Aktor yang terlibat dalam relasi penambangan timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur meliputi aktor negara, aktor utama (masyarakat), dan aktor pendukung (swasta).