Kesenjangan Buruh Minyak di Balikpapan, 1950-1965

Abstract

Abstrak
Kehadiran Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)/Shell di Balikpapan sejak masa kolonial turut mengubah lanskap kota itu dan membentuk sebuah kelas sosial baru: buruh minyak. Walau terbagi dalam sekat-sekat etnis dan pangkat, sebagian besar buruh minyak Indonesia mempunyai persamaan nasib dan rutinitas. Meski kedaulatan Indonesia telah diakui pada 27 Desember 1949, hegemoni BPM/Shell di Balikpapan tetap bertahan hingga 22 Juni 1965 saat aset-asetnya diserahkan kepada PN Permina (Perusahaan Minyak Nasional). Kesenjangan antara buruh Indonesia dengan petinggi mereka yang berkebangsaan asing tetap bertahan yang berakibat pada konflik antara buruh Indonesia dengan atasan mereka. Ketidakpuasan mereka memuncak saat para buruh merebut kilang minyak di Balikpapan pada 16 September 1963 dan 23 Januari 1964. Artikel ini mengkaji kesenjangan yang terjadi di kalangan buruh Indonesia dan reaksi mereka terhadap hal tersebut menggunakan metode sejarah. Periode 1950-1965 dipilih karena pada masa itu terjadi pergolakan antara kedua belah pihak yang berujung pada nasionalisasi kilang minyak di Balikpapan. Secara keseluruhan, pada periode tersebut terjadi kesenjangan yang sengaja dipelihara oleh BPM/Shell. Kesenjangan tersebut bisa dilihat pada berbagai fasilitas yang disediakan, seperti perumahan, bioskop, dan kolam renang. BPM/Shell menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk dua golongan terpisah, Eropa dan Indonesia. Selain itu, BPM/Shell juga melakukan pembedaan di kalangan buruh Indonesia sendiri melalui pembedaan gaji antara pegawai harian dan bulanan. Perlawanan kaum buruh sering kali dituangkan dalam bentuk protes, kecuali pada 1963 dan 1964 ketika mereka merebut kendali atas semua aset Shell dengan dukungan pemerintah daerah.

Abstract
The presence of the Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)/Shell in Balikpapan, dating back to the colonial era, has changed the city’s landscape and formed a new social class: oil workers. Despite their division based on ethnicities and ranks, most of the Indonesian oil workers shared a common fate and routine. Even though Indonesian sovereignty was recognized on 27 December 1949, BPM/Shell’s hegemony over Balikpapan persisted until 22 June 1965, when their assets were ceded to PN Permina (Perusahaan Nasional Minyak). The inequality between Indonesian oil workers and their foreign superiors remained. Their discontent peaked on 16 September 1963 and 23 January 1964, when workers seized control of the Balikpapan refinery on both dates. This article examines the inequality among Indonesian oil workers and their reaction towards the inequality they suffered, using historical research methods. The period from 1950 to 1965 was chosen because the various conflicts between the two groups reached a peak with the nationalization of the refinery in Balikpapan. As a whole, during that period, BPM/Shell deliberately maintained inequality among their workers. This can be seen in the various facilities that the company provides, such as housing, cinemas, and swimming pools. BPM/Shell provided these facilities for two separate groups, Europeans and Indonesians. The company also differentiated the wages of Indonesian oil workers based on their status, monthly or daily workers. Workers’ resistance often manifested in the form of protests, except in 1963 and 1964 when they seized control of all Shell assets with the regional governments’ support.