LEVIOPUS: Legal Review of Palapa Justicia

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi: Debottlenecking Pengembangan PLTS Atap Off-Grid melalui Desain Insentif PBB-P2 Dan Retribusi PBG

Deunique Dianara Ayla Putri — 2026-05-11

Indonesia tengah menghadapi ancaman perubahan iklim global sehingga percepatan transisi energi menjadi urgensi, terutama pada sektor ketenagalistrikan sebagai penyumbang emisi terbesar. Dengan potensi sinar matahari yang sangat besar, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) seharusnya menjadi jawaban percepatan energi Indonesia. Secara khusus, PLTS off-grid menjadi solusi strategis dalam mengatasi dependensi transmisi jaringan listrik PLN yang masih jadi hambatan di Indonesia. Namun, realisasi PLTS off-grid terhambat oleh tingginya biaya serta kekosongan regulasi oleh daerah. Oleh karena itu, insentif seharusnya menjadi upaya menyelesaikan hambatan tersebut. Padahal, daerah memiliki peran strategis dalam debottlenecking percepatan transisi energi melalui pengelolaan PLTS off-grid. Regulasi terkait yang sebelumnya diatur dalam Pasal 15 Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 telah dicabut, sementara hingga kini tidak terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur insentif PLTS off-grid, meskipun hal tersebut diamanatkan Pasal 12 ayat (3) huruf e UU Pemerintahan Daerah sebagai urusan pemerintahan konkuren berupa urusan pilihan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendorong percepatan transisi energi melalui pemberian insentif berupa PBB-P2 dan Retribusi PBG oleh Pemerintah Daerah dalam Pengembangan PLTS Atap Off-Grid. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif di tingkat daerah dapat menjadi instrumen strategis dalam mengatasi hambatan regulasi sekaligus mempercepat transisi energi berbasis energi terbarukan di Indonesia.

Green Economy: Hijau di Permukaan, Merah di Lapangan Bagi Masyarakat Hukum Adat

Agata May Carol Matondang — 2026-05-12

Ekonomi hijau dipandang sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Namun, penerapannya di Indonesia memperlihatkan paradoks. Kebijakan yang tampak ramah lingkungan sering hanya “hijau” di permukaan, sementara kenyataannya menimbulkan konflik agraria, kerusakan ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat hukum adat. Fenomena ini terlihat dalam praktik perampasan tanah atas nama pembangunan hijau, misalnya pada proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan normatif dan empiris. Analisis normatif menelaah kesesuaian ekonomi hijau dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dan membandingkannya dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007. Analisis empiris dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat adat di sekitar wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan praktik lapangan. Masyarakat adat sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kehilangan tanah ulayat, dan menghadapi kerentanan sosial. Ditinjau dari teori hak asasi manusia, teori keadilan lingkungan David Schlosberg, serta teori keadilan antargenerasi Edith Brown Weiss, pelaksanaan ekonomi hijau di Indonesia belum memenuhi prinsip distribusi manfaat yang adil, partisipasi bermakna, pengakuan budaya, dan keberlanjutan lintas generasi.Secara keseluruhan, ekonomi hijau di Indonesia masih bersifat kosmetik politik-ekonomi. Diperlukan perlindungan hak masyarakat adat, penerapan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara lengkap, serta penguatan regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat agar ekonomi hijau benar-benar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Rekonstruksi Sanksi dan Tanggung Jawab Produsen Berbasis Eko-Modulasi dalam Regulasi Extended Producer Responsibility untuk Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia

Jovita — 2026-05-17

Fenomena limbah plastik yang tidak terkelola kini menjelma ancaman serius, bahkan menempatkan Indonesia dalam pusaran krisis lingkungan yang kian nyata. Negara dengan predikat pencemar plastik terbesar kedua di dunia ini telah menyumbang 10 miliar kantong plastik dan, ironisnya, 70% diantaranya tidak dikelola dengan baik. Pemerintah sejatinya telah menghadirkan solusi melalui mekanisme EPR yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Namun, mekanisme tersebut hanya menjadi konsonan tak berarti sebab jumlah limbah plastik di Indonesia yang tidak diolah dengan baik kian meningkat. Akar masalah terletak pada kelemahan regulasi penegakan hukum dan alokasi tanggung jawab yang tidak memberikan paksaan bagi produsen untuk bertanggung jawab atas limbah yang diproduksinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait masalah hukum tersebut secara lebih mendalam sekaligus menelaah upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut. Tulisan ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembenahan dengan mengacu pada komparasi di Korea Selatan dan Perancis. Dalam hal ini, mekanisme yang digagaskan Tim Penulis adalah rekonstruksi hukum melalui pembentukan Produsen Hijau Nusantara (PROHANA) yang mengintegrasikan mekanisme eko-modulasi. Dengan demikian, melalui rekonstruksi tersebut Indonesia dapat keluar dari jerat krisis plastik yang kian mencekik dan mengancam lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.

Reformasi Kebijakan Sampah Plastik Produk Industri Melalui Eco-Modulation Fees Extended Producer Responsibility Guna Mewujudkan Ekonomi Sirkular Berkelanjutan di Indonesia

Nur Halimah — 2026-05-27

Permasalahan sampah plastik produk industri menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam upaya mencapai ekonomi sirkular berkelanjutan. Peningkatan volume sampah plastik tidak hanya memperburuk degradasi lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial-ekonomi akibat keterbatasan sistem pengelolaan yang efektif. Kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang ada belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan kapasitas atau sumber daya, lemahnya struktural dalam desain kebijakan, fragmentasi kewenangan antarinstansi, ketidakselarasan antara tujuan regulasi dengan instrumen implementasi yang tersedia, serta lemahnya mekanisme insentif dan disinsentif terhadap produsen, sehingga tanggung jawab atas siklus hidup produk plastik masih minim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta publikasi yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi kebijakan melalui penerapan eco-modulation fees dalam kerangka EPR dapat menjadi instrumen ekonomi yang efektif untuk mendorong produsen menerapkan prinsip prevention principle dan polluter pays principle. Dengan pengenaan biaya yang disesuaikan pada tingkat keberlanjutan suatu produk, maka produsen didorong untuk berinovasi dalam desain, produksi, hingga pasca-konsumsi
plastik. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi EPR melalui integrasi eco-modulation fees ke dalam kebijakan nasional pengelolaan sampah, pengawasan ketat terhadap kepatuhan produsen, serta sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan ecomodulation fees dalam kerangka EPR diyakini mampu menjadi instrumen strategis
dalam mengatasi masalah sampah plastik sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi sirkular berkelanjutan di Indonesia.

Implementasi National Extended Producer Responsibility Through Legal Reform (NEXTAR) Guna Mengurangi Timbulan Sampah Nasional

Cempaka Setya Samwitami Putri — 2026-05-29

Peningkatan volume timbulan sampah di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, hal tersebut merepresentasikan ketidakmaksimalan pengelolaan sampah secara nasional. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengadopsi prinsip pertanggungjawaban produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) yang coba dimuat dalam dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 75 Tahun 2019. Namun implementasinya, terbukti belum efektif untuk menekan laju timbulan sampah secara signifikan. Hal tersebut terpatri dari jutaan ton sampah yang masih tidak terkelola setiap tahunnya. Penelitian hukum doktrinal ini menganalisis berbagai permasalahan dalam implementasi EPR di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil analisis mengidentifikasi serangkaian problematika yang diklasifikasikan ke dalam kendala praktis dan yuridis. Secara praktis, implementasi EPR terhambat oleh keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, ketidakoptimalan pengelolaan data, dan dominasi kemasan pasca konsumsi bernilai rendah. Secara yuridis, kelemahan penerapan EPR terletak pada ketiadaan peraturan pelaksana EPR, ketiadaan verifikator independen, serta mekanisme insentif dan disinsentif yang tidak berbasis instrumen ekonomi. Untuk mengatasi kekosongan hukum dan kelemahan sistemik tersebut, karya tulis ini merumuskan mekanisme EPR terbaru secara komprehensif yang dituangkan dalam mekanisme yang disebut dengan National Extended Producer Responsibility and legal reform (NEXTAR).